PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 13.370 peraturan dalam 0,025 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 28 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran
Mencabut
  1. PERPRES No. 62 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 67 Tahun 2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERPRES No. 61 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 66 Tahun 2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor
Mencabut
  1. PERPRES No. 60 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 65 Tahun 2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERPRES No. 59 Tahun 2006 tentang Tunjangan Dosen
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 64 Tahun 2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 26 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
Mencabut
  1. PERPRES No. 57 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 63 Tahun 2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 30 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
Mencabut
  1. PERPRES No. 56 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 62 Tahun 2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 109 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
Mencabut
  1. PERPRES No. 55 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 61 Tahun 2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERPRES No. 54 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 60 Tahun 2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 24 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
Mencabut
  1. PERPRES No. 53 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 102 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara
Mencabut
  1. PERPRES No. 52 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan