Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 24 Tahun 2021

Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perpres ini mengatur mengenai pemberian tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian tunjangan tersebut dibebankan pada APBN dan APBD.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan

T.E.U.

Indonesia, Pemerintah Pusat

Nomor

Bentuk

Peraturan Presiden (Perpres)

Bentuk Singkat

Perpres

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

06 April 2021

Tanggal Pengundangan

07 April 2021

Tanggal Berlaku

07 April 2021

Sumber

LN.2021/No.95, jdih.setkab.go.id : 6 hlm.

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Pusat

Bidang

Halaman ini telah diakses 14655 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perpres Nomor 24 Tahun 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERPRES No. 60 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan

Tunjangan - Jabatan Fungsional - Penyuluh - Perindustrian dan Perdagangan
2021
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 24, LN.2021/No.95, jdih.setkab.go.id : 6 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
ABSTRAK:	Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan. Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 11 Tahun 2017; dan Keppres Nomor 87 Tahun 1999. Perpres ini mengatur mengenai pemberian tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian tunjangan tersebut dibebankan pada APBN dan APBD.
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2021. Perpres ini mencabut Perpres Nomor 60 Tahun 2007. Lampiran : 1 Lamp.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521