Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD Kab. Lamongan Tahun 2023 Nomor 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023
ABSTRAK:
Mengingat: bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lamongan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Lamongan tentang
Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2023;;
Mengingat: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007;; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018;
Peraturan ini mengatur mengenai Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2023; meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup. (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. pelaksanaan pembinaan; dan
b. pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten
Lamongan.
(2) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
jumlah 17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan
pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah
terjadinya pengawasan yang tidak terencana, guna
mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun
perencanaan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah; bahwa agar pelaksanaan perencanaan pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
sebagaimana dimaksud huruf a dapat berdaya guna dan
berhasil guna, perlu disusun perencanaan pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2023, meliputi: a. fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko; b. sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan c. jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang uraiannya sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2023.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 307 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Telaah Sejawat Intern Pada Inspektorat Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjaga mutu hasil audit Aparat Pengawasan Intem Pemerintah (APIP), sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Telaah Sejawat Intern pada Inspektorat Kabupaten Kuningan.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana tealh diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 8 Tahun 2009; Permen PAN No. PER/220/M.PAN/7/2008; Permen PAN No. 15 Tahun 2009; Permen PAN No. 19 Tahun 2009; Perda Kab. Kuningan No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kuningan No. 10 Tahun 2019; Perbup No. 42 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 116 Tahun 2017; Perbup Kuningan No. 68 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Telaah Sejawat Intern pada Inspektorat Kabupaten Kuningan yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pedoman Pelaksanaan Telaah Sejawat, Pelaksanaan Telaah Sejawat, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2022.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 303 Tahun 2022
PEDOMAN - TELAAH - SEJAWAT - HASIL - AUDIT - APARAT - PENGAWASAN - INTERN - PEMERINTAH - INSPEKTORAT - KABUPATEN - BANDUNG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 303, BD 2022/303
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Telaah Sejawat
Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin dan meningkatkan kualitas serta efektivitas hasil audit, perlu dilakukan telaah sejawat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Bandung secara berkala. Untuk memberikan kesamaan persepsi dan langkah kerja, perlu menyusun suatu pedoman telaah sejawat intern dan perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Telaah Sejawat Intern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.17 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.60 Tahun 2008; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2017; Permen PAN Nomor PER/04/M.PAN/03/2008; Permen PAN Nomor PER/05/M.PAN/03/2008; Permen PANRB No.19 Tahun 2009; Permen PANRB No.28 Tahun 2012; Perda No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.8 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, telaahan sejawat hasil audit APIP, hak dan kewajiban, pelaksanaan, penilaian akhir dan pelaporan, tindak lanjut laporan hasil telaah sejawat intern, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2022.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 249 Tahun 2022
perencanaan - pembinaan - dan - pengawasan - penyelenggaraan - pemerintahan - tahun - 2023
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 133, BD Kab. Tasikmalaya Tahun 2022 No 134
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayaat (5) PP No. 12 Tahun 2017 maka perlu menetapkan Perbup Tasikmalaya tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemda Tahun 2023.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 88 Tahun 2022; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2022; Perda kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 11 Tahun 2021; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2021; Perbup Tasikmalaya No. 119 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang peraturan Bupati Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2022.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 121 Tahun 2022
evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 121, BD.2022/NO.121
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem
akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang dapat
mengakomodasi kompleksitas pengukuran kinerja Instansi
Pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi, diperlukan
adanya pengaturan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Brokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan kepada
pimpinan Instansi Pemerintah untuk menetapkan kebijakan
teknis evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah di
lingkungannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tegal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang panduan bagi Tim Evaluator dalam:
1) Penentuan ruang lingkup, strategi, tahapan, metode dan teknik yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP Perangkat Daerah.
2) Penetapan langkah-langkah kerja dalam proses evaluasi.
3) Penyusunan LHE dan memahami mekanisme pelaporan serta proses pengolahan data hasil evaluasi.
Pelaksanaan evaluasi AKIP tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
31 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 117 Tahun 2022
telaahan sejawat aparat pengawasan intern pemerintah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 117, BD.2022/NO.119
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Telaahan Sejawat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin kualitas kegiatan pengawasan
intern yang sesuai dengan standar serta penerapan
kode etik, perlu dilakukan suatu program
pengembangan dan penjaminan kualitas yang
dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal
melalui telaahan sejawat; bahwa untuk memberikan arah, landasan dam
kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat
dalam telaahan sejawat, perlu menyusun pedoman
pelaksanaan telaahan sejawat aparat pengawas intern
pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Telaahan Sejawat Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; UndangUndang Nomor 67 Tahun 1958; Undangundang Nomor 28 Tahun 1999; Undangundang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Telaahan Sejawat APIP, yang digunakan sebagai pedoman
bagi APIP Penelaah dalam melaksanakan penilaian terhadap APIP Yang Ditelaah agar terdapat kesamaan
langkah dan persepsi dalam melaksanakan telaahan sejawat. sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2022.
24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 116 Tahun 2022
manajemen - sistem - pemerintahan - berbasis - elektronik - dan - audit - teknologi - informasi - dan - komunikasi
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 116, BD Kab. Tasikmalaya Tahun 2022 No 117
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 Perbup Tasikmalaya No. 69 Tahun 2022 maka perlu menetapkan Perbup Tasikmalaya tentang Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elekltronik dan Audit Teknologi Informatika dan Komunikasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 tahun 2016; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasdi Biroakrasi No. 10 Tahun 2011; Permen pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroakrasi No, 5 Tahun 2020; permen Perencanan Pembangunan Nasional/Kepala No. 16 tahun 2020; Perda kab. Tasikmalaya No. 3 Tahyun 2016; Perbup Tasikmalaya No. 69 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Audit Elektronik Informasi Dan Komunikasdi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2022.
16 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 116 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja
Perangkat Daerah dan perbaikan berkelanjutan dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan
publik, perlu dilakukan audit kinerja berbasis risiko;
bahwa audit kinerja berbasis risiko berfungsi untuk
mengevaluasi sistem, pengelolaan program dan kegiatan
Perangkat Daerah sehingga ·dapat memberikan nilai
tambah pada perbaikan tata kelola, manajemen risiko,
penguatan pengendalian dan optimalisasi kinerja
Pemerintah Daerah; bahwa untuk memberikan pedoman dan menjamin
kepastian hukum kepada semua pihak dalam
melaksanakan audit kinerja berbasis risiko sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, perlu disusun pedoman audit
kinerja berbasis risiko; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Audit Kinerja Berbasis
Risiko;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020;
Peraturan BUpati ini mengatur tentang Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko yang digunakan sebagai pedoman
bagi APIP pada Inspektorat Daerah agar memiliki kesamaan persepsi dan keseragaman metodologi sesuai standar Audit dalam melaksanakan Audit Kinerja Berbasis Risiko sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2022.
41 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
