Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD Tahun 2021/No.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka terselenggaranya proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang objektif, kompetitif, dan akuntabel sesuai potensi dan kompetensi, perlu mengatur tata cara pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020; Perda Kab Sragen No 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Perda Kab Sragen No 3 Tahun 2021; Perbup Sragen No 87 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Sragen No 63 Tahun 2019; Perbup Sragen No 42 Tahun 2020; Perbup Sragen No 43 Tahun 2020;Perbup Sragen No 44 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
1. Persyaratan calon Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas;
2. Tahapan Pengisian;
3. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji;
4. Pengembangan Karier Jabatan; dan
5. Pemberhentian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2021.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 55 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Blora Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Blora Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Blora perlu dicabut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Blora Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 19 Tahun
2018
Peraturan Bupati ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi atas Peraturan Bupati Blora Nomor 18 Tahun 2014
tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Kabupaten Blora
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2021.
Peraturan Bupati Blora Nomor 18 Tahun 2014
tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Kabupaten Blora dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 55 Tahun 2022
Kepegawaian, Aparatur NegaraSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
ABSTRAK PERATURAN
pemerintah kota batam - sistem informasi manajemen kepegawaian
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 55, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 923
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pemerintah Kota Batam
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 127 Undang- Undang Nomor Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, untuk menjamin efisiensi, keterpaduan, dan
akurasi data dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara diperlukan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara
yang diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antarinstansi Pemerintah. untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan manajemen kepegawaian yang akurat,
terintegrasi, real time, dan berkualitas terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Batam, perlu dikembangkan sistem Manajemen
Kepegawaian Pemerintah Kota Batam berbasis
teknologi informasi, berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem
Informasi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Batam.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016; UU No.14 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014; PP No.71 Tahun 2019; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Perpres No.95 Tahun 2018; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Perda Batam No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perda Batam No.7 Tahun 2019
Dalam Perturan Wali Kota ini diatur tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pemerintah Kota Batam, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 55 Tahun 2021
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Klaten Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klaten
Peraturan Bupati Klaten Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klaten
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan dalam
rangka melaksanakan kebijakan penyederhanaan
birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah, maka perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan
Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga dan
Pariwisata Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Bab III Susunan Organisasi
Bab IV Tata Kerja
Bab V Kepegawaian
Bab VI Ketentuan Peralihan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 45 Tahun 2016 dicabut.
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 55 Tahun 2017
PENJABARAN - TUGAS - POKOK - DAN - FUNGSI - DINAS - TENAGA KERJA - DAN - TRANSMIGRAS
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2017/NO.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Musi Rawas Utara maka penjabaran tugas pokok dan fungsi
dinas tenaga kerja dan transmigrasi perlu diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah:UU No 12 Tahun 2011;UU No 16 Tahun 2013;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015 ;PP No 16 Tahun 1994;PP No 29 Tahun 1997 sebagian
telah diubah dengan PP No 47 Tahun
2005 ;PP No 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No 63 Tahun 2009 ;PP No 38 Tahun 2007;PP No 18 Tahun 2016;Permendagri No 57 Tahun 2007;Permendagri No 80 Tahun 2015;Perda No 8 Tahun 2015
Materi pokok dalam peraturan ini antara lain :Ketentuan Umum,Susunan Organisasi,Penjabaran tugas pokok dan fungsi,Bidang Hubungan Industri dan Pengawasan Ketenagakerjaan,Bidang Transmigrasi,Bidang Program,Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2016.
17 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 55 Tahun 2022
Kepegawaian, Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 55/G
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENEGAKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berintegritas moral, handal, dan profesional, sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance), maka Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
b. bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja, diperlukan peraturan dalam pelaksanaan tugas sebagai pegawai;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu disusun Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegakan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018;
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021;
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022;
Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 19 Tahun 2017;
Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 22 Tahun 2021;
Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 41 Tahun 2022.
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Kewajiban dan Larangan;
b. Disiplin PNS;
c. Hukuman Disiplin PNS;
d. Pejabat yang Berwenang Menghukum;
e. Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin;
f. Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin, Hapusnya Kewajiban Menjalani Hukuman Disiplin, dan Hak-Hak Kepegawaian; dan
g. Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2022.
77 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 55 Tahun 2021
PERBUP Kab. Empat Lawang No. 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Empat Lawang
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI - TUGAS POKOK DAN FUNGSI - TATA KERJA - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - KABUPATEN EMPAT LAWANG
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2021/No.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
Berdasarkan - ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan
Pasal 6, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Empat Lawang
- berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan
Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyesuaian Peraturan
Bupati pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Empat Lawang
Dasar hukum dalam peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 1 Tahun 2007;UU No 24 Tahun 2007;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 21 Tahun 2008;PP No 22 Tahun 2008;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah No 72 Tahun 2019;Permendagri No 46 Tahun 2008;Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
No 3 Tahun 2008;Perda No 4 Tahun 2012
Dalam peraturan ini diatur mengenai : Ketentuan Umum ,Kedudukan ,Susunan Organisasi unsur pelaksana,Uraian tugas dan fungsi,Kepegawaian,Pendanaan,Tata kerja,Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
20 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 55 Tahun 2011
PERWALI Kota Depok No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 55 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD Tahun 2014/No.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengisi kebutuhan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui mekanisme yang transparan, obyektif, akuntabel dan profesional, perlu dilakukan seleksi secara terbuka; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
Undang-Undang Nomor13 Tahun 1950; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Bab IV Seleksi Jabatan Tinggi Pratama
Bab V Monitoring dan Evaluasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2014.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango No. 55 Tahun 2016
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur NegaraPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 87 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone Bolango
susunan organisasi, penjabaran tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas komunikasi dan informatika kabupaten bone bolango
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2016/NO.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang susunan organisasi, penjabaran tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone Bolango termasuk di dalamnya mengatur tentang pembentukan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone Bolango, penjabaran tugas dan fungsi, jabatan perangkat daerah, serta pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
