Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.682 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2016

Harga Gas Bumi Untuk Industri Tertentu

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perindustrian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen ESDM No. 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna Dan Harga Gas Bumi Tertentu Di Bidang Industri

Download :
Permen ESDM Nomor 40 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek No. 40 Tahun 2014

Perizinan Pertambangan Rakyat Mineral dan Batubara

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 40 Tahun 2016

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Pajak dan Retribusi Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
No_40_Tahun_2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2017

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permen ESDM No. 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Mengubah :

Permen ESDM No. 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Download :
Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 41 Tahun 2016

Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Perpres Nomor 41 Tahun 2016-.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 41 Tahun 2004

Perizinan Atau Perjanjian Di Bidang Pertambangan Yang Berada Di Kawasan Hutan

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Diubah dengan :

KEPPRES No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan

Download :
KEPPRES No.41 TH 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2018

Penyediaan Dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permen ESDM No. 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Mencabut :

Permen ESDM No. 26 Tahun 2016 tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Download :
Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Harga Eceran Tertinggi (Het) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram Di Tingkat Pangkalan Di Kota Cirebon

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
PERWAL412013.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 41 Tahun 2019

Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak dan Retribusi Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Sekadau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan

Download :
perbupno41tahun2019.pdf

Abstrak

pajak

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2019/NO.41, LL Kab. Sekadau : 45 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kemandirian daerah, diperlukan penguatan administrasi pemungutan pajak daerah
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 52 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Objek Pajak, Pendataan Dan Pendaftaran; Penerbitan Skpd, Skpdkb, Skpdkbt,Skpdn Dan Skpdlb; Surat Tagihan Pajak Daerah ( Sptpd); Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Penghltungan Pajak; Wilayah Pemungutan; Masa Pajak Dan Saat Terutangnya Pajak; Tata Cara Pemungutan, Pembayaran Dan Penagihan Pajak; Pengurangan Pajak; Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Dan Pembetulan,Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak; Pembukuan Dan Pemeriksaan; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayan; Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan Dan Pengendalian; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
32 halaman peraturan dan 13 halaman lampiran

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 41 Tahun 2018

Tata cara Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuandi Wilayah Provinsi Banten

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Pergub No. 41 Tahun 2018.pdf

Abstrak

TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUANDI WILAYAH PROV BANTEN

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 41, BD.2018/No. 41

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata cara Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuandi Wilayah Provinsi Banten

ABSTRAK:

Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan bagian dari kekayaan alam yang terdapat di Daerah yang dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat dan dalam rangka meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan penjualan komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu diatur Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Th 2000; UU No 4 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; Permen ESDM No 17 Th 2010.
1. Ketentuan Umum; 2. Jenis Mineral Bukan Logam Dan Bantuan; 3. Kewajiban Pemegang IUP Dan IPR; 4. Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Dan Bantuan; 5. Laporan; 6. Sanksi Administratif; 7. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2018.
8 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2013.