Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.052 peraturan dalam 0,017 detik

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Trade Expo Indonesia/Pameran Produk Ekspor 2007

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Download file:

Instruksi_Presiden_No_7_th_2007.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Download file:

Instruksi_Presiden_No_6_th_2007.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 8 Tahun 2002

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum Kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

Inpres0082002.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2002

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pameran Produksi Indonesia (PPI) 2003

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perindustrian

Download file:

inpres0062002.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Pemberdayaan Usaha Menengah

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Koperasi, UMKM

Download file:

inpres0101999.pdf

pemberdayaan - usaha

1999

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 10, https://jdih.setkab.go.id :10

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pemberdayaan Usaha Menengah

ABSTRAK:

Bahwa dalam pembangunan ekonomi kerakyatan usaha menengah mempunyai peranan yang penting dan strategis untuk mewujudkan struktur dunia usaha nasional yang kokoh;
Dasar Hukum Inpres ini adalah : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1999;
Inpres ini berisi tentang mengkoordinasikan penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan usaha menengah, agar usaha menengah dapat meningkat jumlahnya dan berkembang menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan unggul serta mempunyai daya saing tinggi baik dalam negeri maupun internasional;

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 1999.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1998

• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu

Perdagangan antar Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II/Pulau

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

Ip0021998.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1995

• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu

Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

Inpres Tahun 4 Tahun 1995.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 1990

Penetapan Harga Dagang Gabah dan Palawija

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pangan, Pertanian dan Peternakan Perekonomian

Download file:

INPRES Nomor 6 Tahun 1990.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1988

• Berlaku mulai 35 tahun yang lalu

Penetapan Harga Dasar Gabah dan Palawija

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

Inpres Nomor 4 Tahun 1988.pdf

PENETAPAN - HARGA DASAR - GABAH DAN PALAWIJA

1988

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 4, jdih.setkab.go.id: 3 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Penetapan Harga Dasar Gabah dan Palawija

ABSTRAK:

Meningkatkan produksi pangan serta untuk meningkatkan pendapatan petani melalui jaminan harga yang wajar, maka dipandang perlu untuk menetapkan harga dasar dan harga pembelian gabah/beras, jagung kuning, kedele, dan kacang hijau dari para petani oleh Koperasi Unit Desa (KUD) serta harga pembelian dallam negeri oleh BULOG.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; dan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1985 tentang Badan Pengendali Bimas.
Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan; Menteri Koperasi; Menteri Pertanian; Menteri Dalam Negeri; Menteri Keuangan; Meteri Perdagangan; Menteri Muda Pertanian; Gubernur Bank Indonesia; Kepala Badan Urusan Logistik; Kepala Biro Pusat Statistik; Kepada Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan untuk menggunakan sebagai pedoman harga pembelian dalam rangka pengadaan gabah, beras, jagung kuning, kedele, dan kacang hijau produksi dalam negeri; petani atau kelompok tani dapat menjual produksinya dalam berbagai kondisi kualitas kepada KUD sesuai dengan tabel harga yang berlaku; dan memberikan petunjuk pelaksanaan serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini oleh Instansi/pejabat di lingkungannya, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan yang diatur dalam Instruksi Presiden Ini.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 1988.
Lampiran file: 3 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 1984

• Berlaku mulai 39 tahun yang lalu

Penggunaan Kredit Ekspor Luar Negeri

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

Inpres Nomor 8 Tahun 1984.pdf

KREDIT - EKSPOR

1984

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 8, jdih.setkab.go.id: 1 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Penggunaan Kredit Ekspor Luar Negeri

ABSTRAK:

Penggunaan kredit ekspor luar negeri sebagai salah satu sumber pembiayaan proyek proyek pembangunan perlu dikendalikan dengan bijaksana sehingga beban pembayaran kembali di kemudian hari tetap dalam batas kemampuan keuangan negara.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
Penggunaan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai petunjuk pelaksanaan dalam menggunakan kredit ekspor luar negeri untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan. Dalam melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum PERTAMA supaya mengikuti petunjuk Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan. Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 1984.
Lampiran file: 1 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2007.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2007.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2002.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2002.