Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 1984

Penggunaan Kredit Ekspor Luar Negeri

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Penggunaan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai petunjuk pelaksanaan dalam menggunakan kredit ekspor luar negeri untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan. Dalam melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum PERTAMA supaya mengikuti petunjuk Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan. Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 1984 tentang Penggunaan Kredit Ekspor Luar Negeri

T.E.U.

Indonesia, Pemerintah Pusat

Nomor

Bentuk

Instruksi Presiden (Inpres)

Bentuk Singkat

Inpres

Tahun

1984

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

10 Oktober 1984

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

10 Oktober 1984

Sumber

jdih.setkab.go.id: 1 hlm.

Subjek

BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Pusat

Bidang

HUKUM DAGANG

Halaman ini telah diakses 120 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Inpres Nomor 8 Tahun 1984.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

KREDIT - EKSPOR
1984
Instruksi Presiden (Inpres) NO. 8, jdih.setkab.go.id: 1 hlm.
Instruksi Presiden (Inpres) TENTANG Penggunaan Kredit Ekspor Luar Negeri
ABSTRAK:	Penggunaan kredit ekspor luar negeri sebagai salah satu sumber pembiayaan proyek proyek pembangunan perlu dikendalikan dengan bijaksana sehingga beban pembayaran kembali di kemudian hari tetap dalam batas kemampuan keuangan negara. Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Penggunaan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai petunjuk pelaksanaan dalam menggunakan kredit ekspor luar negeri untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan. Dalam melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum PERTAMA supaya mengikuti petunjuk Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan. Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 1984. Lampiran file: 1 hlm.