Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2015 - 2019
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2015-2019.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950.
Disusunnya RAD-PG adalah sebagai panduan, arahan serta acuan dalam melaksanakan pembangunan pangan dan gizi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2016.
3 HLM; -
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 80 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, maka diperlukan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah dan
sampah) menyeluruh pada tingkat kebutuhan dasar; bahwa target akses sanitasi menyeluruh yang telah sejalan dengan visi misi Rencana embangunan Jangka Menengah Daerah; memerlukan sinergi dan koordinasi para pihak serta berbagai program pembangunan sanitasi
terkait di Kabupaten Karanganyar; bahwa untuk mewujudkan komitmen sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Pemerintah Daerah
menetapkan suatu kebijakan koordinatif yang ditujukan bagi percepatan penyediaan akses sanitasi secara berkualitas, sistematis; dan berkelanjutan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 03/PRT/M/2013; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/MENKES/SK/XI/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, lingkup kegiatan, sosialisasi dan pelaksanaan, sekretariat gerakan, pembiayaan, penghargaan, pengawasan dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2016.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004, Pimpinan Kementerian/Lembaga menetapkan Peraturan mengenai Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang telah disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
Dasar hukum Permenhub ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres Nomor 40 Tahun 2015; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; Perpres Nomor 103 Tahun 2015; Permenhub Nomor 122 Tahun 2018; Permenhub Nomor 110 Tahun 2018; dan Permenhub Nomor 5 Tahun 2019.
Permenhub ini mengatur tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Renstra disusun untuk periode 5 (lima) tahun dengan mengacu pada RPJMN 2020-2024. Renstra Kementerian memuat target dan indikator kinerja yang menggambarkan dampak dan hasil yang dihasilkan dan indikator kinerja lain yang relevan.
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2020.
Lampiran file: 293 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 80 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 360
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat
Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja
Perangkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
disaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sampang Tahun 2021;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 59 Tahun 2021; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 29
tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3
Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 9
Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 tahun
2022; Peraturan Bupati Sampang Nomor 37 Tahun 2021; Peraturan Bupati Sampang Nomor 55 Tahun 2021; Peraturan Bupati Sampang Nomor 68 Tahun 2022
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sampang
Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang
Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun
2021 Nomor 37) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 3
(1) Sistematika penyusunan Perubahan Renja Perangkat
Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 terdiri dari:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT
DAERAH SAMPAI SEMESTER 1 TAHUN
BERJALAN
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH
BAB IV : PENUTUP
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan
sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), isi
beserta uraian program atau kegiatan tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2022.
mengubah Peraturan Bupati Sampang
Nomor 37 Tahun 2021
jumlah 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Siak Nomor 80 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini berisi 4 (empat) bab dan 7 (tujuh) pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Sistematika Penyusunan; Penyusunan dan Pelaksanaan RKPD Perubahan Tahun 2020; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2023.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 80 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 80, BD Tahun 2022 Nomor 80
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 2 Tahun 1993; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 17 tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 8 Tahun 2008; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Provisi Banten Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2021;
Peraturan Wali Kota ini berisi tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2022.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 80 Tahun 2019
PERBUP Kab. Garut No. 218 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2019-2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD.2021/NO.81, LL KAB. KAYONG UTARA : 10 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
ABSTRAK:
bahwa untuk percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, maka perlu adanya manajemen perubahan yang bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu menjadi lebih baik;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.6 Tahun 2007, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.94 Tahun 2021, Permen PANRB No.10 Tahun 2011, Permen PANRB No.39 Tahun 2012, Permen PANRB No.27 Tahun 2014, Perda Kayong Utara No.12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Sasaran, Tim Reformasi Birokrasi Internal, Asas Pembangunan dan Kriteria Agen Perubahan, Pembentukan Agen Perubahan, Peran dan Tugas Agen Perubahan, Mekanisme Kerja Agen Perubahan, Rencana Aksi Agen Perubahan, Pembinaan Agen Perubahan, Pengembangan Agen Perubahan, Monitoring dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
Peraturan ini memiliki 10 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 81 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh perlu mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif produk unggulan daerah dan daya tarik kawasan di pasar domestik dan internasional melalui langkah yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah; b. bahwa penetapan kawasan strategis cepat tumbuh dimaksudkan untuk mendorong percepatan pengembangan kawasan cepat tumbuh yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, dan mendorong pertumbuhan daerah perbatasan; c. bahwa menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah, diperlukan penetapan kawasan-kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Sumedang sesuai potensi wilayah yang telah tumbuh dan berpeluang untuk dapat didorong agar cepat tumbuh; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Sumedang;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 33 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2009.
Tediri dari 26 pasal, 9 bab yaitu ketentuan umum, prinsip dan tujuan pengembangan kawasan, pemilihan dan penetapan kawasan, pengembangan kawasan, kerjasama pengembangan kawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pembinaan, pendanaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2011.
mengatur mengenai pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh kabupaten sumedang
12 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
