Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Untuk mengakomodir usulan tambahan komponen harga satuan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 maka perlu Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Wali Kota No. 58 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022, dan atas Peraturan Wali Kota No. 101 Tahun 2022 tentang Standar Harga Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2022 untuk menjadi satu Perwali yang sebelumnya dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda (PUPR) beralih menjadi satu pintu di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 27 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang Standar Harga Satuan APBD Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2022.
Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Wali Kota Nomor 101 Tahun 2022 tentang Standar Harga Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 42 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 24 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka perencanaan anggaran dan pengendalian pelaksanaan anggaran Kota Banjarbaru Tahun 2023 telah ditetapkan peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 24 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2023;
Bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan kebutuhan kegiatan Perangkat Daerah di Kota Banjarbaru, perlu dilakukan perubahan atas standar harga satuan daerah tahun anggaran 2023;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 24 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2023.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
83/PMK.02/2022; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2022; Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 24 Tahun 2022.
Peraturan ini memuat tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 24 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2022.
Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 24 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 24)
4 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 42 Tahun 2023
PERBUP Kab. Garut No. 202 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Pegawai/Jasa Untuk Belanja Daerah Tahun 2024
PERBUP Kab. Garut No. 186 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Pegawai/Jasa Untuk Belanja Daerah Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Keolahragaan Di Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Demak Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan
Pembinaan Keolahragaan, pemberian penghargaan
keolahragaan bagi atlet yang berprestasi dan pelatihnya
memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan
prestasi keolahragaan;
bahwa agar pemberian penghargaan keolahragaan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berdaya guna
dan berhasil guna, perlu disusun pedoman dalam pemberian
penghargaan keolahragaan bagi atlet yang berprestasi dan
pelatihnya di Kabupaten Demak;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan
Keolahragaan di Kabupaten Demak;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Pmerintah Nomor 18 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Keolahragaan Di Kabupaten Demak yang meliputi Maksud Dan Tujuan, Penerima Penghargaan Keolahragaan, Persyaratan Dan Penominasian Penerima Penghargaan, Bentuk Penghargaan Dan Mekanisme Penyaluran Penghargaan, Pendanaan, Pembinaan Dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2019.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 42 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk lebih meningkatkan Pemanfaatan
Barang Milik Daerah baik barang bergerak maupun
barang tidak bergerak yang belum ctimanfaatkan oleh
Pemerintah Daerah dapat dikerjasamakan
pemanfaatannya kepada pihak ketiga sepanjang
menguntungkan Daerah; bahwa lampiran Peraturan Bupati Rembang Nomor
49 Tahun 2009 yang mengatur tentang sewa belum
secara rinci mengatur tata cara perpanjangan sewa
baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
ctimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati
Rembang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003; Undang-Undang Namer l Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraruran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tabun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008; Keputusan Menteri Dalarn Negeri 49 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri 7 Tahun 2002; Keputusan Menteri Dalam Negeri 12 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri 53 Tahun 2011; Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penambahan angka 8) pada Lampiran Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Bab VII huruf c, angka 2, huruf b) serta perubahan Lampiran Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Bab VII huruf c, angka 2, pada huruf e).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2012.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2009 diubah.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 42 Tahun 2012
PEDOMAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS JABATAN PERANGKAT DAERAH
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Tahun 2012/No.42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa kewenangan pengeloalaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan
kewenangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
bahwa agar pengelolaan pendapatan daerah berjatan dengan
optimal, efisien, efektif dan akuntabel, maka Peraturan
Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman
Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan
Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah
Kabepaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 17) sudah tidak
sesuai dengan kebtutuhan dan perkembangan Pemenntah
Kabupaten Wonosobo, sehingga perlu untuk mengubahnya;
bahwa berdasarkan pertimbangarl sebaglmana tersebut
pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Wonosobo tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian
Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan: Pemerintah Namor 38 Tahun 2007; Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonsobo Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
15 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 42 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pasar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 42 Tahun 2023
SISTEM PENGENDALIAN INTERN - PEDOMAN PENYELENGGARAAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2018/No. 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan penyelenggaraan sistem
pengendalian intern pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Rembang perlu membentuk pedoman penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Rembang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan pemerintah daerah
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; bahwa untuk maksud tersebut
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU no 7 Tahun 2003; UU no 1 tahun 2004; Uu no 23 Tahun 2014; UU No 30 tahun 2014; PP No 42 Tahun 2004; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 6 Tahun 2008; PP No 60 tahun 2008; PP No 53 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2017; Peremndagri No 13 Tahun 2006; Perda Kab Rembang No 13 Tahun 2006; Perda Kab Rembang No 5 Tahun 2016; Perbup Rembang No 28 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, penyelanggaraan SPIP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 21 Tahun 2011 dicabut.
71 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 42 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2008.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
