Peraturan Bupati (Perbup) tentang Administrasi Pemerintahan Kalurahan
ABSTRAK:
Bahwa pencatatan data dan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan diperlukan guna mewujudkan tertib administrasi pada Pemerintahan Kalurahan; bahwa sebagai tindaklanjut pelaksanaan pembangunan di Kalurahan, diperlukan pemenuhan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat; bahwa Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Administrasi Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dicabut dan diganti.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.
Materi pokok : Kewenangan, Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kalurahan, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2023.
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Administrasi Desa.
Jumlah Halaman : 11 HLM; Lampiran : 50 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun 2023
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024
Mencabut
Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 24 tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023.
STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD 2023 (534)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024
ABSTRAK:
Peraturan ini diatur berdasarkan Peraturan Bupati nomor 24 tahun 2022 tentang standar biaya masukan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan untuk tertibnya penganggaran dan keseragaman harga perlu melakukan penyesuaian standar biaya masukan pemerintah kabupaten gorontalo utara.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 38 Tahun 2000, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 11 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, PP No 20 Tahun 2004, PP No 71 Tahun 2010, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 16 Tahun 2018, Perpres No 33 Tahun 2020, Permendagri No 77 Tahun 2020
Dalam peraturan ini diatur tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, standar biaya masukan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023.
Pada saat peraturan Bupati ini berlaku Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 24 tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023, Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 512, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 280 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD KABUPATEN BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 11/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat=
(5) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun_
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6i
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapat
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019•
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang�
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturarn
Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan_
Penyaluran Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran_
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahurn
Anggaran 2023;
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014l; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah TertinggaJl
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Bupati Blitar Nomor 57 Tahun 2018 ; Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2019; Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 Tahun 2020; Peraturan Bupati Blitar Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Bupati Blitar Nomor 108 Tahun 2022; Peraturan Bupati Blitar Nomor 150 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan_
Penyaluran Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran_
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun
Anggaran 2023; berisi ketentuan terkait penatausahaan dana ADD dan besaran alokasi per desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2023.
jumlah 37 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2023
SISTEM KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk mewujudkan pelayanan administrasi pemerintah dibidng kearsipan dinamis yang berkualitas diintansi pemerintah daerah dilingkungan pemerintah daerah kabupaten lampung selatan, perlu menetapkan peraturan bupati tentang sistem kearsipan.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 11 Tahun 2008; UU NO 14 Tahun 2008; UU NO 43 Tahun 2009; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 30 Tahun 2014; PP NO 28 Tahun 2012; PP NO 18 Tahun 2016; Peraturan kepala arsip nasional republik indonesia NO 22 Tahun 2011; Peraturan kepala arsip nasional republik indonesia NO 4 Tahun 2021; Keputusan mentri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi binkrasi NO 679 Tahun 2020; PERBUP LAMSEL NO 45 Tahun 2018; PERBUP NO 26 Tahun 2019; PERBUP NO 26 Tahun 2022.
Peraturan PERBUP ini menetapkan mengenai peraturan bupati tentang sistem kearsipan di lingkungan pemerintah kabupaten lampung selatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
Lampiran File: 15 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2023
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat ( 1 ) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 dan pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 6 Tahun 1991; UU No. 25 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; Perpres No. 18 Tahun 2020; Perpes No. 111 Tahun 2022; Perpres No. 134 Tahun 2022; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permensos No. 9 Tahun 2018; PMK No. 29/PRT/M/2018; Permendagri No. 114 Tahun 2018; Permendagri No. 121 Tahun 2018; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 17 Tahun 2021; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022; Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021; Perda Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2019; Pergub Lampung No. 21 Tahun 2023; Perda Kabupaten Lampung Barat No. 1 Tahun 2013; Perda Kabupaten Lampung Barat No. 8 Tahun 2016; Perda Kabupaten Lampung Barat No. 4 Tahun 2022; Perbup Kabupaten Lampung Barat No. 4 Tahun 2022; Perbup Kabupaten Lampung Barat No. 14 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan daerah Tahun 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2023.
6 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2023
TATA CARA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatauasahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Benlanja Bantuan Keuangan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Bab II huruf D angka 5 huruf d angka 6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 48 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 1 Tahun 2022
Peraturan Daerah ini meneteapkan mengenai Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatauasahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Benlanja Bantuan Keuangan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2023.
25 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Nomor 11 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 40 Tahun 2022
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten
Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor :
900/651/2023 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Bersifat
Khusus untuk Dana Tambahan Bantuan Operasional Mukim
Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Pidie Nomor 900/651/2023 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Bersifat
Khusus untuk Dana Tambahan Bantuan Operasional Mukim
Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Pidie Nomor 910/369/KEP.32/2023 tentang
Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Objek
Belanja dalam Jenis yang sama dalam APBK Tahun Anggaran
2023 serta Penyesuaian Pergeseran Dana Alokasi Khusus (DAK)
Tahun Anggaran 2023;
- bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah disebutkan bahwa pada kondisi tertentu ,
pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui
ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada
Pimpinan Dewan Perwakilan R kyat Daerah;
b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah disebutkan bahwa pada kondisi tertentu,
pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui
ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 40
Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 202
Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Kabupaten Pidie Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini mengatur 12 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2023.
10
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 11 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2024 Nomor 11
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah;
b. bahwa Peraturan Bupati Muna Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2);
Perbup ini mengatur terkait Pembuatan Naskah Dinas, Pengamanan Naskah Dinas, Pejabat Penandatanganan Naskah Dinas, dan Pengendalian Naskah Dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2023.
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Muna Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Jumlah Halaman beserta Lampiran yaitu 73 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 11 Tahun 2023
Perizinan, Pelayanan Publik - Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 Nomor 11/G
Peraturan Bupati (Perbup) tentang SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERIZINAN TERINTEGRASI KABUPATEN PROBOLINGGO
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat serta kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati Probolinggo tentang Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terintegrasi Kabupaten Probolinggo.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021;
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 68 Tahun 2021;
Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022.
Pelayanan SIPINTER meliputi perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah atau izin yang tidak termasuk di OSS atau bukan termasuk izin berusaha, yang terdiri dari :
a. Izin Reklame;
b. Izin Praktik Dokter;
c. Izin Praktik Dokter Gigi;
d. Izin Praktik Dokter Spesialis;
e. Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis;
f. Izin Praktik Dokter Internsip;
g. Izin Praktik Psikolog Klinis;
h. Izin Praktik Perawat;
i. Izin Praktik Perawat Gigi;
j. Izin Praktik Bidan;
k. Izin Praktik Apoteker
l. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
m. Izin Praktik Tenaga Sanitarian;
n. Izin Praktik Tenaga Gizi;
o. Izin Praktik Fisioterapis;
p. Izin Praktik Okupasi Terapis;
q. Izin Praktik Terapis Wicara;
r. Izin Praktik Akupuntur Terapis;
s. Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler;
t. Izin Praktik Refraksionis Optisien;
u. Izin Praktik Optometris;
v. Izin Praktik Teknisi Gigi;
w. Izin Praktik Penata Anestesi;
x. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
y. Izin Praktik Radiografer;
z. Izin Praktik Elektromedis;
aa. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
bb. Izin Praktik Radioterapis;
cc. Izin Praktik Ortotis Prostetis;
dd. Izin Praktik Fisikawan Medik;
ee. Izin Praktik Perekam Medis;
ff. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional;
gg. Izin Praktik Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
hh. Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
ii. Izin Operasional Satuan Pendidikan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2023.
10 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 Nomor 12
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2023 dan untuk melaksanakan ketentuan dalam
Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tat Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencanan
Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rancana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Tahun 2023;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Menengah Daerah Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe
Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe
Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019
Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021
Nomor 65).
11. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 44 Tahun
2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 (Berita
Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022
Nomor 44);
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2023.
525 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
