Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 15.276 peraturan dalam 0,025 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

perda_12_2019.pdf

rpjmd provinsi sulawesi tengah

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2019/NO.120, TLD NO.106

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021

ABSTRAK:

bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah sangat strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk swasta dan masyarakat dalam mewujudkan tujuan pembangunan; bahwa perkembangan peraturan perundang-undangan dan lingkungan strategis Provinsi Sulawesi Tengah termasuk akibat bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi terjadi perubahan yang mendasar menuntut dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016- 2021; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah dalam hal terjadi perubahan yang mendasar termasuk karena bencana alam;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, serta Lampiran Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019.
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016.
7 halaman; Penjelasan 3 halaman; Lampiran 2 halaman.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Rencana Pembangunan Industri Kota Mojokerto Tahun 2018-2038

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERDA-2019-11-RIPIDA 2018-2038.pdf

RENCANA PEMBANGUNAN

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD Kota Mojokerto Tahun 2019 No 11/E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Mojokerto Tahun 2018-2038

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Mojokerto Tahun 2018-2038;
Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Kecamatan Kranggan. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2014-2019; Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2012-2032;
Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Tujuan dan Dasar Acuan; 3. Sistematika dan Jangka Waktu; 4. Industri Unggulan Daerah; 5. Pembiayaan; 6. Pengendalian dan Evaluasi; 7. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN EKONOMI KERAKYATAN

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perekonomian

Download file:

11 PENYELENGGARAAN EKONOMI KERAKYATAN .pdf

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - Perekonomian

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN EKONOMI KERAKYATAN

ABSTRAK:

a. bahwa Kabupaten Lamongan memiliki potensi Ekonomi Kerakyatan yang sangat besar yang dijalankan oleh masyarakat secara sederhana dan masih sangat potensial untuk ditingkatkan; b . bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Lamongan diperlukan dukungan nyata dari Pemerintah Kabupaten Lamongan berupa regulasi yang memadai; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Koperasi dan Usaha Mikro merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan melalui kewenangan konkuren Pemerintah Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Lamongan; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah: a. pemberdayaan; b. pengem bangan usaha; c. iklim usaha; d. pembiayaan; e. partisipasi masyarakat; f. pembinaan dan pengawasan; g. sanksi administratif.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019.
28 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BANDUNG TAHUN 2019 – 2039

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

AUTEN PERDA 11 TAHUN 2019 RPIK+LAMPIRAN.pdf

rencana - pembangunan - industri - kota - bandung

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, Ld 2019/11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BANDUNG TAHUN 2019 – 2039

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2014.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No, 16 tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali ndiubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Uu No. 30 tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2015; Perpres No. 28 tahun 2008; Perda kota Bandung No. 8 Tahun 2008 ; Perda Kota Bandung No. 18 Tahun 2011; Perda Kota Bandung No. 10 tahun 2015.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Arah Kebijakan Pembangunan Indistri Daerah Kota, Sistematika RPIK 2019-2039, Pelaksanaan, Pemantauan Dan Evaluasi, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2019.
72 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2020-2024

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Perda_11_2019.pdf

BENCANA-RENCANA

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2019/NO.11, LL Kab. Sambas : 171 HAL

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2020-2024

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab negara dalam penanggulangan bencana, pemerintah daerah memiliki kewenangan menetapkan perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 24 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.21 Tahun 2008, Perka BNPB No.4 Tahun 2008, Perda No.8 Tahun 2016, Perda No.3 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum; Kedudukan dan Fungsi RPB Daerah Tahun 2020-2024; Sistematika RPB Daerah Tahun 2020-2024, monitoring dan evaluasi; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Daerah ini memiliki 5 halaman dan 166 halaman lampiran;

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERDA-2019-10-RPJMD 2018-2023.pdf

RENCANA PEMBANGUNAN

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD Kota Mojokerto Tahun 2019 No 3/E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mengefektifkan proses pemerintahan yang baik, maka Pemerintah Kota Mojokerto melaksanakan tata cara dan tahapan perencanaan daerah dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa untuk mewujudkan penilaian kinerja kebijakan Pemerintah Daerah yang terukur dan terencana, maka perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 dalam bentuk Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023.
Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005 - 2025; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019;
Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Sistematika RPJMD; 3. Isi dan uraian RPJMD Tahun 2018-2023; 4. Masa Berlaku; 5. Ketentuan Peralihan (Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2023 dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi sebagai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2023 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2024-2029 yang memuat visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih). 6. Ketentuan Lain-Lain.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2019.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Rencana Pembangunan Industri Tahun 2019-2039

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perda No 10 ttg Rencana Pembangunan Industri.pdf

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2019/No.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2019-2039

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2019-2039;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2019-2039, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Industri Unggulan Kabupaten; 3. Jangka Waktu Rpik Tahun 2019-2039; 4. Pelaksanaan; 5. Pembinaan Dan Pengawasan; 6. Pembiayaan; 7. Ketentuan Lain-Lain; 9. Ketentuan Peralihan; 10. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2019.
45 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

PERDA Kab. Indragiri Hilir No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023

Download file:

10_TAHUN_2019.pdf

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD. 2019/No. 10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaran pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih
Dasar hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 6 Tahun 1965, UU No. 1 Tahun 2004, UU No, 25 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 40 Tahun 2006, PP 26 Tahun 2006, PP No. 8 Tahun 2008, PP No. 15 Tahun 2010, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2019, Perpres No. 2 Tahun 2015, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 86 Tahun 2017, Perda Kabupaten Indragiri Hilir No 26 Tahun 2008, dan Perda Kabupaten Indragiri Hilir No 13 Tahun 2016
Perda ini terdiri dari 8 Pasal yang mengatur tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
Penjelasan: 2 Hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pedoman Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2050

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perda Nomor 10 Tahun 2019... RUED_compressed.pdf

daerah-energi-rencana

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2019/ No.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2050

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Rencana Umum Energi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2OI9-2O5O
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 64 Tahun 1958; UU No. 30 tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2014; Perpres No. 1 Tahun 2014; Perpres No. 22 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015
Peraturan tersebut berisi 8 pasal berisi pengertian, asas, tujuan, sistematika, pedoman.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019.
7 halaman; 3 halaman penjelasan dan 100 halaman lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024.

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Kota Gorontalo No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana pembangunan jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024

Download file:

PERDA No. 10 th 2019 ttg ... Tahun 2019-2024.pdf

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019-2024

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2019/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024.

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 264 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No.29 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015;PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.90 Tahun 2019.
Peraturan ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024 termasuk didalamnya RPJMD, Pengendalian dan Evaluasi, serta Perubahan RPJMD

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
Terdiri dari 9 halaman dengan lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT