Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2019

PENYELENGGARAAN EKONOMI KERAKYATAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah: a. pemberdayaan; b. pengem bangan usaha; c. iklim usaha; d. pembiayaan; e. partisipasi masyarakat; f. pembinaan dan pengawasan; g. sanksi administratif.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN EKONOMI KERAKYATAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lamongan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Lamongan

Tanggal Penetapan

23 Oktober 2019

Tanggal Pengundangan

23 Oktober 2019

Tanggal Berlaku

23 Oktober 2019

Sumber

LD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 11

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA - PEREKONOMIAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Bidang

Halaman ini telah diakses 326 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

11 PENYELENGGARAAN EKONOMI KERAKYATAN .pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - Perekonomian
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN EKONOMI KERAKYATAN
ABSTRAK:	a. bahwa Kabupaten Lamongan memiliki potensi Ekonomi Kerakyatan yang sangat besar yang dijalankan oleh masyarakat secara sederhana dan masih sangat potensial untuk ditingkatkan; b . bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Lamongan diperlukan dukungan nyata dari Pemerintah Kabupaten Lamongan berupa regulasi yang memadai; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Koperasi dan Usaha Mikro merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan melalui kewenangan konkuren Pemerintah Daerah. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Lamongan; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah. Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah: a. pemberdayaan; b. pengem bangan usaha; c. iklim usaha; d. pembiayaan; e. partisipasi masyarakat; f. pembinaan dan pengawasan; g. sanksi administratif.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019. 28 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2019

PENYELENGGARAAN EKONOMI KERAKYATAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT