Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020
ABSTRAK:
Sehubungan dengan Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2020 terjadi pergeseran
kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan,
penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif,
penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu
kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran
kegiatan yang menyebabkan saldo anggaran lebih
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun
berjalan, maka perlu Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan
BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
BAB V : Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
BAB VI : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah
BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
BAB VIII : Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2020.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 77 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan efisiensi alokasi
sumber daya dalam pembangunan daerah, perlu disusun
Rencana Kerja Perangkat Daerah; bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2023 telah diverifikasi dan berdasarkan Pasal 142
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2022; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Renja PD yang merupakan penjabaran Renstra PD, memuat rencana program
dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD menjadi pedoman rencana kerja dan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan. Uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2022.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 77 Tahun 2022
Pedoman Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Pasal 181 ayat(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bupati/walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan lingkup kabupaten/kota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Pedoman Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan Peraturan Bupati;
UUD 1945 Pasal 18(6), UU No 28 Th 1999, UU No 25 Th 2004, UU No 33 Th 2004, UU No 33 Th 2007, UU No 12 Th 2011, UU No 23 Th 2014, PP No 39 Th 2006, PermenPPN/Bappenas No 1 Th 2017, Permendagri No 80 Th 2015, Permendagri No 86 Th 2017, Permendagri No 70 Th 2019, Permendagri No 90 Th 2019, Perda Kab Pesawaran No 23 Th 2011, Perda Kab Pesawaran No 6 Th 2019, Perda Kab Pesawaran No 2 Th 2021, Perda Kab Pesawaran No 4 Th 2021, Perbup No 43 Th 2021, Perbup Pesawaran No 9 Th 2022
Pedoman Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2022.
70
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Rencana Kerja Dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
UU No.25 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.16 Tahun 2018; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Prov. Kaltim No.13 Tahun 2008; Pergub Kaltim No.68 Tahun 2014; Pergub Kaltim No.67 Tahun 2015; Pergub Kaltim No.8 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
119 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 77 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Tata Usaha Sekolah Negeri di Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas Tata Usaha pada Sekolah
Negeri di Sekolah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama di Kabupaten Jembrana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
79 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, perlu
menetapakan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Tata
Usaha Sekolah Negeri di Kabupaten Jembrana;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomo 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 58 Tahun 2011.
1.KETENTUAN UMUM; 2.TUGAS POKOK DAN FUNGSI; 3.ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN;4.URAIAN TUGAS; 5.TATA KERJA; 6.KETENTUAN PERALIHAN; 7.PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2011.
Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana (Dicabut)
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 77
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 119 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pelaksana Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifik s1 Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1, Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabalan Pelaksana Pada Badan Perencanaan Pembanguanan Daerah Dan Penelilian Dan Pengembangan Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupali tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016; Peraluran Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 73 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 41 Tahun 2017; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 119 Tahun 2017.
Peraturan ini mengubah Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pelaksana Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Wonogiri
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2020.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pelaksana Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Wonogiri
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 77, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 51026
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Permendagri No. 86 Tahun 2017, perlu menetapkan Pergub tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 86 Tahun 2017; serta Perda No. 14 Tahun 2011.
Peraturan ini berisi tentang dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun yang dimulai pada 1 Januari s.d. 31 Desember 2022.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2021.
PERGUB ini terdiri atas 3 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan, perlu didukung dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan rencana kerja Pemerintah Daerah dan rencana pembangunan nasional, bahwa untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan, bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Materi pokok : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Pemerintah Kota Yogyakarta
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2023.
Jumlah Halaman : 4 HLM; Lampiran : 5781 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
