Peraturan Bupati (PERBUP) tentang perubahan atas peraturan bupati mempawah nomor 8 tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, dalam rangka pelaksanaan kebijakan APBN Tahun Anggaran 2020, dilakukan penyesuaian dan/atau penetapan atas pagu alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999 , UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.20 Tahun 2018, Permen Keu No.205/PMK.07/2019, Permen Keu No. 35/OMK.&/2020, Perda Kabupaten Mempawah No.5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peratutran Bupati Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata Cara setiap Desa di Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2010.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 HAL DAN 2 HAL LAMPIRAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 43 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pengaturan tata cara pengelolaan
dan pemakaian kekayaan daerah yang dikelolah oleh
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Majene sebagaimana
yang diatur dalam pasal 3 huruf a dan huruf b Peraturan
Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah, dipandang perlu untuk
menyusun Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah Pada
Dinas Kelautan Dan Perikanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati
Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemakaian Kekayaan
Daerah Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten
Majene;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan
Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Majene;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 15 Tahun
2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada
pasal 3 huruf a dan b.
Berisi pedoman dalam pengelolaan kekayaan daerah yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan dalam hal objek, subjek, persyaratan, tata cara hingga sanksi administrasinya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
7 (Perbup) dan 1 (Lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 43 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021 NOMOR 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6), Pasal 28
ayat (5), Pasal 40 ayat (3), dan Pasal 44 ayat (5) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ten tang
Pengelolaan Keuangan Desa maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Kolaka tentang Pengelolaan Keuangan
Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tab un 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 821 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta
kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
6. Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi
pemerintahan (lembaran negara republik indonesia tahun
2014 nomor 292, tambahan lembaran negara republik
indonesia tahun 2014 nomor 292, tambahan lembaran negara
republik indonesia nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 21);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 183), Sebagaimana Telah Diubah
Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa.
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BAB III
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
BAB IV
PENGELOLAAN
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VI
SANKSI
BAB Vll
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
161 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Kelebihan Dan Kekurangan Kas Pemerintah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu mengatur
pengelolaan kelebihan dan kekurangan kas Pemerintah
Kota Banjarmasin;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas
Pemerintah Kota Banjarmasin;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Pengelolaan Kelebihan Dan Kekurangan Kas Pemerintah Kota Banjarmasin dengan sistematika; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup dan Tujuan; Bendahara Umum Daerah; Pengelolaan Kelebihan Kas; Pengelolaan Kekurangan Kas; Mekanisme Penempatan Uang Daerah; Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2014.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara No. 43 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor..Tahun 2016 tentang Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Barito Utara ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 43 Tahun 2021
PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM KARTU GAYO LUES PINTAR DI KABUPATEN GAYO LUES
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Pendidikan Melalui Program Kartu Gayo Lues Pintar di Kabupaten Gayo Lues
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektivitas pemberian beasiswa
Pendidikan melalui program Kartu Gayo Lues Pintar
sebagai dukungan pembiayaan dalam bentuk beasiswa
kepada
Siswa/I
jenjang SD, SMP Negeri dan Swasta yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan
Bupati Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Pendidikan
Melalui Program Kartu Gayo Lues Pintar di Kabupaten
Gayo Lues.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2014;
Peraturan Gubernur ini mengatur Perubahan Pasal I, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2021.
PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 12 TAHUN 2019
PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 43 TAHUN 2021
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 43 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Kepada Partai Politik
ABSTRAK:
Guna memenuhi ketentuan Pasal 23 Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Pemkot Palembang kepada Partai Politik, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10 tanggal 23 Agustus 2010,perlu menetapkan peraturan pelaksanaanya. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2008; UU No. 27 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 5 Tahun 2009; Permendagri No. 24 Tahun 2009; Perda No. 2 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 10 Tahun 2008; Perda No. 10 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur mengenai pelaksanaan Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Pemkot Palembang kepada Partai Politik
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2010.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 43 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyusunan Belanja Daerah sebagai
komponen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menyusun Analisis
Standar Belanja;
b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyusunan Analisis
Standar Belanja yang memuat standarisasi biaya kegiatan fisik,
perlu mengatur pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Analisis Standar Belanja Fisik; Pengendalian dan Pengawasan; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
21 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 43 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 43, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 44
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 327 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan
semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan
dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum
Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah dan
dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah tidak
dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dilakukan
pencatatan dan pengesahan oleh Bendahara Umum
Daerah;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan
daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan
dan bertanggung jawab khususnya dalam hal pengelolaan
Dana Bantuan Operasional Sekolah yang diselenggarakan
satuan pendidikan negeri pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, maka perlu membuat Petunjuk Teknis
Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Serta
Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah
yang diselenggarakan satuan pendidikan negeri pada
SALINAN 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; . Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri
Mengatur mengenai Perencanaan dana BOS, pelaksanaan dan penata usahaan, serta pertanggung jawaban
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
10 Halaman + Lampiran 7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
