PERBUP Kab. Boalemo No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo No.53 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 84 Tahun 2015; Perda Kabupaten Boalemo No. 2 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa termasuk di dalamnya mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, pembentukan organisasi pemerintah desa, hubungan kerja dan tata kerja, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2018.
Terdiri dari 41 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 53 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa dan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013; Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2011;
Peratran Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, prinsip pengadaan, pelaksana kegiatan, pengadaan barang/jasa, pengawasan, ketentuan lain-lain, tim asistensi desa, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
37 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 53 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Penyaluran dan Penggunaan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Guna menindaklanjuti Surat Kepala Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung, Nomor: R09/WPB.19/KP.151/2017.,
Tanggal
28
November
2017
Hal:
Revisi Peraturan Bupati (Perkada) Tahun 2017,
maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan
Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Penyaluran
dan Penggunaan Rincian Dana Desa setiap Desa di
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2017.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 36 Tahun
2014; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun
2015; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun
2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 77 Tahun
2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 45 Tahun
2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun
2017.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan ini diubah, yaitu Ketentuan Pasal 5 terkait besaran alokasi formula setiap desa dan perhitungannya, Ketentuan Pasal 8 terkait penyaluran dana desa; Ketentuan Pasal 9 terkait prioritas penggunaan dana desa; Ketentuan Pasal 15 terkait laporan relaisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 53 Tahun 2002
PERBUP - Pembagian Wilayah Dusun Di Desa Pagak Kecamatan Purworejo Klampok
2002
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, LD.2002/No.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian Wilayah Dusun Di Desa Pagak Kecamatan Purworejo Klampok
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 07 Tahun 2000 tentang
Pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan
desa, Desa mempunyai kewenangan untuk mengadakan
pembagian wilayah desa; bahwa pembagian wilayah desa diatas ditetapkan dengan
Keputusan Bupati atas usul Kepala Desa setelah men- dapat persetujuan Badan Perwakilan Desa (Baperdes); bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Ling- kungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara RI Tahun
1950 Nomor 42 ); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
3839 ); . Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13
Tahun 1950 ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59 ); Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang
Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ( Lembaran
Negara RI Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4155 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 02
Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja
Pemerintah Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 13 Seri D Nomor 4 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 03
Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa ( Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 14
Seri D Nomor 5 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 06
Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2000 Nomor 17 Seri D Nomor 8 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 07
Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan
dan/atau Penggabungan Desa ( Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 18 Seri D
Nomor 9 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25
Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa
dan Perangkat Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 38 Seri D Nomor 19 ).
Keputusan Bupati Banjarnegara Tentang Pembagian Wilayah Dusun Di Desa Pagak Kecamatan Purworejo Klampok Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2002.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2018
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 86 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penata Usahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 148 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
Untuk peningkatan kineIja pemerintah desa dalam pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah mengalokasikan dana khusus untuk bantuan keu ngan kepada desa. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016,Peraturan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini tentang Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Bantuan Keuangan, Sumber Anggaran dan Peruntukan, Persyaratan dan Mekanisme Pencairan Bantuan Keuangan, Pembinaan dan Pengawasan,Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
6 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 54 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Bagian Hukum Pemda Loteng
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur
Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 , Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016
Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas, Batas Desa adalah sebagai berikut :
a. Sebelah Utara : Desa Semoyang Kecamatan PrayaTimur
b. Sebelah Timur : Desa Pene dan Desa Batu Nampar Selatan Kecamatan Jrowaru Kabupaten LomboknTimur;
c. Sebelah Selatan : samudera Hindia; dan
d. Sebelah Barat : Desa Kidang Kecamatan Praya Timur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 54 Tahun 2018
DesaPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Tatacara Pencalonan Pemilihan Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Dan Penjabat Kepala Desa
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelalawan Nomor 54 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa
ABSTRAK:
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Keija Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dalam Peraturan Bupati
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 110 Tahun 2016; Perda No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2019; Perda No. 11 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 6 (enam) Bab dan 91 (sembilan puluh satu) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Perencanaan Pembangunan Desa; Pelaksanaan Pembangunan Desa; Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2020.
Lamp : 2 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
