Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjamin keberadaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pengelolaan secara sistematis dan terpadu terhadap Arsip Vital yang tercipta.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 06 Tahun2005; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 49 Tahun 2015;
Peraturan ini terdiri atas 8(delapan) bab 23(dua puluh tiga) Pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Pengelolaan Arsip ; Kriteria Arsip Vital; Penggunaan, Lokasi dan Standar Ruang Simpan; Penataan dan Pemeliharaan; Perlindungan, Pengamanan, Penyelamatan dan Pemulihan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2021.
Lamp VI
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,
pencipta arsip perlu melaksanakan pengelolaan arsip
terjaga
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.28 Tahun 2012; Perka Anri No.41 Tahun 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Percepatan Penurunan angka Prevalensi STUNTING melalui Kelompok Relawan Menuju Anak Indonesia Sehat Bebas Stunting ( Kawan Manis Best) di Kabupaten Banjar.
ABSTRAK:
Bahwa angka Prevalensi stunting di Kabupaten Banjar masih tinggi dari target angka prevalensi stuting Kabupaten Banjar 17% (tujuh belas persen);
Bahwa dalam rangka strategi dan percepatan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat diperlukan partisipasi semua pihak baik masyarakat maupun aparatur pemerintah;
Bahwa untuk menurunkan Pravalensi stunting perlu strategi percepatan penurunan melalui Kelompok Relawan Menuju Anak Indonesia Sehat Bebas Stunting (Kawan Manis Best);
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Percepatan Penurunan Angka Pravelensi Stuting melalui Kelompok Relawan Menuju Anak Indonesia Sehat Bebas Stunting (Kawan Manis Best) di Kabupaten Banjar.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang Strategi Percepatan Penurunan Angka Pravelensi Stuting melalui Kelompok Relawan Menuju Anak Indonesia Sehat Bebas Stunting (Kawan Manis Best) di Kabupaten Banjar, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Peran Serta Stakeholder;
Kelompok Relawan Menuju Sehat Bebas Stunting (Kawan Manis Best);
Indikator Keberhasilan;
Pendanaan;dan
Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2021.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 148 Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung percepatan penanggulangan bencana alam dan non alam pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 148 Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2020; . Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 148 Tahun 2017; Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 148 Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2021.
Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 148 Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut,
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Untuk mendukung terciptanya keseragaman dalam
penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Pemerintah
Daerah, perlu mewujudkan pengelolaan arsip dinamis
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.28 Tahun 2012; Perka Anri No.9 Tahun
2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2021 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klasifikasi Arsip Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan maka perlu rnenetapkan Peraturan
Bupati tcntang Klasifikasi Arsip;
b. bahwa klasifikasi arsip sangat diperlukan sebagai
instrumen penciptaan, akses dan penggunaan, serta
penyusutan arsip;
c, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di
maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupau tentang Klasifikasi
Arsip di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 7).
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
PEDOMAN KLASlFIKASI ARSIP
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
76 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis melaksanaan Pengawasan dan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Bersubsidi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan program distribusi
Liquified Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kilogram bersubsidi
agar tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah dan menjamin
ketersediaan pasokan LPG tabung 3 kilogram bersubsidi di
Daerah, perlu diatur petunjuk teknis pelaksanaan
pengawasan dan pendistribusian Liquified Petroleum Gas
(LPG) tabung 3 kilogram bersubsidi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu
Sungai Selatan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pengawasan dan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas
Tabung 3 Kilogram Bersubsidi;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 ; Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 ; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015; Peraturan
Presiden Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
26 Tahun 2009; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor
5 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6
Tahun 2020
Materi Pokok: KETENTUAN UMUM, PENGALOKASIAN LPG 3KG BERSUBSIDI, PENDISTRIBUSIAN LPG TABUNG 3 KG BERSUBSIDI, KARTU KENDALI, HARGA JUAL LPG TABUNG 3 KG BERSUBSIDI, TIM MONITORING DAN EVALUASI, LARANGAN, PELAPORAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN, SANKSI ADMINISTRASI, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2021.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 No 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga
ABSTRAK:
bahwa guna melaksakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, serta untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam melakukan pengelolaan arsip terjaga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga.
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 43 Tahun 2009;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 28 Tahun 2012;
Perpres No 87 Tahun 2014;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 80 Tahun 2015;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 41 Tahun 2015;
Perda Prov Jawa Timur No 4 Tahun 2015;
Pergub Jawa TImur No 118 Tahun 2018;
Perda Kab. Lamongan No 4 Tahun 2018;
Perda Kab. Lamongan No 2 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PD dalam melaksanakan pengelolaan arsip terjaga.
bertujuan:
a. agar setiap PD Pencipta Arsip Terjaga mampu mengelola dan melaporkan Arsip Terjaga secara benar;dan
b. untuk menjamin bahwa arsrp negara yang dikategorikan sebagai Arsip Terjaga, aman, selamat dan diperlakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sorong Nomor 31 Tahun 2021
JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SORONG
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan tata kelola kearsipan yang efektif dan efisien serta sebagai upaya memberikan kepastian upaya pengelolaan kearsipan yang berdaya dan tepat guna demi kemanjuan Pembangunan Daerah. Jadwal Retensi Arsip Substantif merupakan sarana penting dan dibutuhkan oleh Pemerintah daerah dalam memberikan kepastian mengenai pedoman Penyusutan dan Penyelamatan Arsip. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, jadwal retensi arsip ditetapkan oleh pimpinan lembaga Negara pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik Negara dan / atau badan usaha milik daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai jenis arsip substantif, retensi arsip dan jadwal retensi arsip.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2021.
Lamp 5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
untuk menindaklanjuti Surat Kepala ANRI No: B-PK.02.09/16/2021 hal: Persetujuan Rancangan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Pemda Kutim. Perbup No.30 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemkab Kutim masih terdapat kekurangan dan belum mengakomodir seluruh
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan urusan kepegawaian, keuangan, dan non kepegawaian dan non keuangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif di Lingkungan Pemerintah Daerah
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No.7 Tahun 2000; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No.11 Tahun 2020; PP No.28 Tahun 2012; Permendagri No.78 Tahun 2012; Perka ANRI No.19 Tahun 2012; Peraturan Bersama Kepala ANRI dan Kepala BKN No.8 Tahun 2012 dan No.14 Tahun 2012; Perka ANRI No.37 Tahun 2012; Perka ANRI No.20 Tahun 2012; Perka ANRI No.21 Tahun 2014; Perka ANRI No.2 Tahun 2015; Perka ANRI No.6 Tahun 2015; Perka ANRI No.14 Tahun 2015; Perka ANRI No.18 Tahun 2015; Perka ANRI No.19 Tahun 2015; Perka ANRI No.22 Tahun 2015; Perka ANRI No.15 Tahun 2016; Perka ANRI No.28 Tahun 2016; Perka ANRI No.14 Tahun 2017; Perka ANRI No.22 Tahun 2017
Peraturan Bupati Kutai Timur ini mengatur tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Pemerintah Daerah memuat:
BAB I Pendahuluan; BAB II Kebijaksanaan Jadwal Retensi Arsip; BAB III Pelaksanaan Penyusutan Arsip; BAB IV Pembiayaan; dan BAB V Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2021.
Peraturan yang Dicabut: Perbup No.30 Tahun 2014
76 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
