PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN NIILAI PEMBAYARAN PAJAK RP. 20.000,00 ( DUA PULUH RIBU RUPIAH ) KE BAWAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2017 NOMOR 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DENGAN NiILAI PEMBAYARAN PAJAK
RP. 20.000,00 ( DUA PULUH RIBU RUPIAH ) KE BAWAH
ABSTRAK:
Bahwa sebagai
tindak lanjut dari Peraturan Daerah
Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta dalam
rangka meringankan beban hidup wajib pajak orang
pribadi akibat perlambatan ekonomi, perlu memberikan
pembebasan kewajiban dari pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas kepermilikan atau
pemanfaatan tanah dan/atau bangunan dengan Niiai
Pembayaran Pajak sampai dengan Rp. 20.000,00 ( Dua
puluh ribu rupiah) ke bawah ; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a
di atas , perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pembebasan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan dengan nilai pembayaran pajak sampai
dengan Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) ke bawah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 3. Undang-Undang Nornor
9 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa; 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak; 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kerugian
Negara; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak di Daerah dan Retribusi Daerah; 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan
Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak; 17.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 18. . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 23. Peraturan Bupati Maros Nomor 68 tahun 2013 tentang Standar Operasional Produser Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Maros;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Badan Keuangan Daerah, Kepala Badan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Objek Pajak Perdesaan dan Perkotaan, Nilai Jual Objek Pajak, Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah. BAB II PEMBEBASAN PBB-P2 Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pembebasan PBB-P2, Bagian Kedua Tata Cara Pembebasan PBB-P2. BAB III KETENTUAN PERALIHAN. BAB IV KETENTUAN PENUTU.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2017.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo No. 26 Tahun 2017
MEKANISME PENCATATAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH-SATUAN PENDIDIKAN NEGERI KABUPATEN BOALEMO-dana bos
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2017/No. 635
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pencatatan dan Penyampaian Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri Kab. Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk karena Dana Bantuan Operasional Sekolah merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi yang penyalurannya dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, dan disalurkan oleh Pemerintah Provinsi dari Rekening Kas Umum Daerah langsung kepada masing-masing Satuan Pendidikan melalui mekanisme hibah. Bahwa berdasarkan Pasal 327 ayat (1) dan ayat (2) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah, dan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh Bendahara Umum Daerah. Bahwa untuk pengelolaan dan penatausahaan keuangan yang baik dan tertib sesuai peraturan dan perundang- undangan yang berlaku maka Dana Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Dasar untuk Kabupaten Boalemo harus diatur pencatatan dan pelaporannya sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Boalemo. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Mekanisme Pencatatan dan Penyampaian Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri Kabupaten Boalemo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004 ; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Mekanisme Pencatatan dan Penyampaian Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri Kabupaten Boalemo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 26 halaman termasuk dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Kab. Pasuruan Tahun 2017 No 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kesehatan Ibu, bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) serta penanganan Kegawatdaruratan di Kabupaten Pasuruan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 14, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2009, tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) di Kabupaten Pasuruan perlu mengatur tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) serta dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih luas termasuk didalamnya Penanganan Kegawatdaruratan di Kabupaten Pasuruan;
b. bahwa kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir memerlukan koordinasi, percepatan penanganan ditempat rujukan baik rumah sakit pemerintah maupun swasta dan belum diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 6
Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) di Kabupaten Pasuruan sehingga Peraturan Bupati tersebut sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pedoman Umum Penyelenggaraan Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) dan Kegawatdaruratan di Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4031);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/MENKES/PER/VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Sulit Terjangkau dan Sangat Sulit Terjangkau;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang lzin Praktik dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang PUSKESMAS;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 856/MENKES/SK/IX/2009 tentang Standarisasi Pelayanan
Gawat Darurat di Rumah Sakit;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.0203/II/1911/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu melakukan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) Kabupaten Pasuruan.
Ruang lingkup KIBBLA meliputi : a. kesehatan wanita usia subur; b. kesehatan ibu hamil;
c. kesehatan ibu bersalin;
d. kesehatan ibu nifas;
e. kesehatan ibu meneteki;
f. kesehatan bayi baru lahir;
g. kesehatan bayi; dan
h. kesehatan anak balita.
Penyelenggara pelayanan KIBBLA meliputi :
a. Rumah Sakit Umum; b. Rumah Sakit Bersalin; c. Puskesmas;
d. Puskesmas Pembantu;
e. Ponkesdes/Polindes;
f. Posyandu;
g. Dokter Praktek Swasta;
h. Rumah Bersalin;
i. Bidan Praktek Swasta;
j. Balai Pengobatan Swasta; dan k. Tim Kesehatan Desa (TKD).
Sumber Daya Penyelenggaraan KIBBLA terdiri dari :
a. sumber daya manusia tenaga kesehatan; dan
b. sumber daya manusia dari komponen masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) di Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus No. 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PERHITUNGAN NILAI BANGUNAN TOWER/MENARA TELEKOMUNIKASI UNTUK PENENTUAN BESARNYA NILAI JUALOBJEK PAJAK BANGUNAN BAGI OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
bahwa Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 26 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, perlu dilakukan perbaikan sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 29 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 36 Tahun 2014, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 96 Tahun 2012, Permendagri No. 6 Tahun 2007, Permendagri No. 79 Tahun 2007, Permenkes No. 1438/MENKES/PER/IX/2010, Permenkes No. 001 Tahun 2012, Permenkes No. 70 Tahun 2013, Permenkes No. 30 Tahun 2014, Permenkes No. 75 Tahun 2014, Permenkes No. 90 Tahun 2015, Permenkes No. 43 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 3 diubah dan Ketentuan dalam Lampiran diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2017.
Perbup ini terdiri dari 4 Hlm dan 5 Hlm lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 26 Tahun 2017
PERBUP Kab. Berau No. 38 Tahun 2019 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PERBUP Kab. Berau No.26 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; Untuk mendukung Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah maka, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Berau dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau perkerjaannya; Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dimana setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 53 Tahun 2010; PermenpanRB No. 60 Tahun 2012; Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP; BAB III PENGENDALIAN GRATIFIKASI; BAB IV UPG; BAB V SOSIALISASI; BAB VI PERLINDUNGAN PELAPOR GRATIFIKASI; BAB VII PENGAWASAN; BAB VIII PEMBIAYAAN; BAB IX LARANGAN DAN SANKSI; BAB X KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2017.
18 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banggai No. 26 Tahun 2017
DINAS KETAHANAN PANGAN - TUGAS, FUNGSI, TATA KERJA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2017/NO.2325
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan.
UU No.29 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan U No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Perda No.4 Tahun 2016; Perbup No.36 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang organisasi, uraian tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, keuangan, serta perlengkapan kantor dan aset.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2017.
Peraturan Bupati Banggai Nomor 42 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai
Penjelasan : - hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 26 Tahun 2017
PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM DAN NON AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2017/NO.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM DAN NON AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat, dan menutupi beban usaha yang sangat tinggi dan memenuhi kewajiban pada pihak ketiga. maka
dipandang perlu menyesuaikan tarif Air Minum dan Non Air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bantaeng;
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di
atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Repunlik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5239);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1400);
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
772/KPTS/1992 tentang Penyerahan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Air Bersih di Kabupaten Bantaeng atau dialih Status dari BPAM menjadi PDAM;
8. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Bantaeng Nomor 1
Tahun 1988 tentang Pendirian PDAM Kabupaten Bantaeng;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun
2011 Tentang Organ dan Kepegawaian PDAM Kabupaten Bantaeng.
1. KETENTUAN UMUM
2. MAKSUD DAN TUJUAN
3. BESARAN TARIF
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2017.
Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 387 Tahun 2007
Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 25 tahun 2011
14
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
