Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Gugus Tugas Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak Kabupaten Sintang Periode Tahun 2017-2022
ABSTRAK:
Bahwa perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara, pemerintahan dan setiap orang, maka itu pemerintahan kabupaten Sintang Berkewajiban untuk mencegah dan memberikan perlindungan korban perdagangan orang, melalui tindakan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.23 tahun 2014, Perpres No.69 Tahun 2008, Kepres No.59 Tahun 2002, Kepres No.87 Tahun 2002, Perda No.7 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 5 halaman dan 20 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banggai Laut Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Laut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut.
UU No. 5 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Banggai Laut No. 7 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur antara lain:
a. Ketentuan Umum;
b. Kedudukan;
c. Tugas dan Fungsi;
d. Susunan Organisasi;
e. Uraian Tugas dan Fungsi;
f. Tata Kerja;
g. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2017.
25 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 26 Tahun 2017
PERBUP Kab. Katingan No. 35 Tahun 2021 tentang Pola Hubungan Kerja Antar Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
Pola Hubungan Kerja, Jalur koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi, dan Konsultasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Katingan.
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2017/371
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Hubungan Kerja, Jalur koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi, dan Konsultasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyesuaian tarhadap peraturan perundang-undangan serta meningkatkan efektivita dan menciptakan sinergitas pelaksanaaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Katingan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Konsultasi dalam pelaksanaan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintan Kabupaten Katingan.
Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun2005; Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 39 Tahun 2009; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG;
BAB III
POLA HUBUNGAN KERJA;
BAB IV
JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI, DAMKONSULTASI INTANSI VERTIKAL/DINAS/BADAN/KANTOR/BAGIAN/BUMN/BUMD/ DENGAN STAF AHLI BUPATI KABUPATEN KATINGAN;
BAB V
JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI, DAMKONSULTASI INTANSI VERTIKAL/DINAS/BADAN/KANTOR/BAGIAN/BUMN/BUMD/ DENGAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN;
BAB VI
STAF AHLI
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2017.
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Jalur Hubung Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Katingan dengan Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupatean Katingan Tahun 2009 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Bertugas Di Daerah Sangat Sulit Di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
Untuk mendukung percepatan pembangunan sumber daya manusia dalam upaya peningkatan kesejahteraan pegawai, diperlukan pemberian Tunjangan Tambahan Ppenghasilan (TTP) Perlakuan Khusus bagi PNS dan CPNS yang bertugas di Daerah Sangat Sulit di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; dan Keputusan Bupati Banjar Nomor 383 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian TTP kepada PNS dan CPNS di lingkup Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Kesehatan sebagai Dokter Umum, Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan atau fungsional umum yang bekerja pada Daerah Sangat Sulit, yang dibayarkan setiap Triwulan pada tahun berjalan. Dalam Perbup ini diatur besaran TTP, persyaratan proses administrasi dan pemotongan TPP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peratuan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, Meliputi : Ketentuan Umum; Ruano Lingkup Petunjuk Teknis; Tata Cara Kerja Sama Daerah; Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2017.
23 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Datar Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Permenkeu No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan dana desa, maka Pertauran Bupati Tuban Nomor 82 Tahun 2016 tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kab Tuban TA 2017, perlu untuk disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a guna lebih memperkuat tata cara mengenai pembagian, penetapan dan penggunaan dana desa di setiap desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tuban tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tuban No 82 Tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa di Kabupaten Tuban TA 2017
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 6 Tahun 2014
3. PP No 43 Tahun 2014
4. PP No 60 Tahun 2014
5. Perpres No 97 Tahun 2016
6. PMK No 49 Tahun 2016
7. Permendagri No 113 Tahun 2014
8. Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 22 Tahun 2016
9. PMK No 50/PMK.17/2017
10. Perda No 23 Tahun 2016
11. Perbup No 78 Tahun 2016
12. Perbup No 82 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tuban No 82 Tahun 2016 tentang Tata cara Pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kab Tuban TA 2017. Ketentuan yang diubah :
1. Pasal 8
2. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus
3. Diantara Pasal 9 dan 10 disisipkan 2 pasal, yakni Pasal 9A dan 9B
4. Pasal 11
5. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 11A
6. Ketentuan Pasal 12 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2017.
Peraturan Bupati Tuban No 82 Tahun 2016 tentang Tata cara Pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kab Tuban TA 2017
25
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 26 Tahun 2017
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KONAWE UTARA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017 NOMOR 183
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Utara
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Utara;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016;
PERATURAN BUPATI INI BERISIKAN TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KONAWE UTARA DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI 3. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS1 TUGAS DAN FUNGSI 4. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 5. TATA KERJA 6. KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
7. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2017.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang No. 26 Tahun 2017
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Bd No 26 seri C
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan UPT Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Malang pada Badan Kepegawaian Kabupaten Malang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37
Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Badan Kepegawaian Daerah, maka perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia
pada Badan Kepegawaian Daerah;
. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan
Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil ; . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah ; Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps
Pegawai Republik Indonesia; Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan
Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi
Pegawai Negeri yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Korps
Pegawai Republik Indonesia; Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Badan Kepegawaian Daerah
Peraturan Bupati ini mengatur Pembentukan UPT Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Malang pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dengan substansi:
(a) Pembentukan UPT;
(b) Kedudukan UPT;
(c) Susunan Organisasi UPT;
(d) Tugas pokok dan fungsi;
(e) Tata kerja;
(f) Pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan;
(g) Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
