Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2023 Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2023.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota di wilayah, perlu dilakukan bagi hasil dana penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pemerintah provinsi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan ditetapkan sebagai dana bagi hasil pemerintah provinsi dan masing-masing pemerintah kabupaten/ kota;
Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Pajak Kendaraan. Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan Pajak Provinsi dan penerimaannya dibagikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2023;
Dasar Hukum : pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 087
Tahun 2022;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2023, Dengan Memuat :
Ketentuan Umum;
Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Cukai Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Dibagi;
Pola Pembagian, Tata Cara Penyaluran, Dan Penatausahaannya;
Penggunaan;
Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Halaman; Lampiran 1 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rote Ndao Nomor 68 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 068
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024
ABSTRAK:
a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 55 Tahun 2021; Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 65 Tahun 2023.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Ruang Lingkup; Bab 3. Pengendalian dan Evaluasi; Bab 4. Perubahan Renja Perangkat Daerah; Bab 5. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2023.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 68 Tahun 2023
PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYORANG
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023 NOMOR 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYORANG
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan medis
Rumah Sakit Umum Daerah Banyorang dipandang perlu
adanya Peraturan Internal Rumah Sakit sebagai acuan
dalam pelaksanaan penyelenggaraan Rumah Sakit;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan
Internal Rumah Sakit (Hospital By Law), perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal
(Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah
Banyorang.
1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822)
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoneia Nomor 6841);
6. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6659);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009
tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013
tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014
tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 23 Tahun 2020
tentang Organisasi dan tata Kerja unit Pelaksana Teknis
RSUD Banyorang Bantaeng pada Dinas Kesehatan (Berita
Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020).
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN NILAI
BAB III : RUANG LINGKUP
BAB IV : NAMA, FALSAFAH, VISI, MISI DAN MOTTO
BAB V : KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN
BAB VI : PEJABAT PENGELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BAB VII : INSTALASI
BAB VIII : PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
BAB IX : STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BAB X : TARIF LAYANAN
BAB XI : PENDAPATAN DAN BIAYA
BAB XII : RAPAT PEJABAT PENGELOLA
BAB XIII : KOMITE DAN STAF FUNGSIONAL
BAB XIV : PENGELOLAAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT DAN SUMBER DAYA LAIN
BAB XV : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2023.
34
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 68 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Bantuan Bahan Bakar Minyak Bagi Pedagang Sayur Keliling Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah.
ABSTRAK:
a. bahwa untuk pengendalian inflasi di daerah maka Pemerintah Daerah memberikan kebijakan berupa pemberian bantuan bahan bakar minyak kepada pedagang Sayur Keliling di Kota Banjarbaru;
b. bahwa untuk mewujudkan pemberian bantuan bahan bakar minyak bagi pedagang sayur keliling di Kota Banjarbaru, perlu mengatur teknis pelaksanaannya;
c. bahwa dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, Daerah menganggarkan belanja tidak terduga (BTT) yang antara lain digunakan untuk belanja bahan bakar minyak bagi pedagang sayur keliling; d. Mengingat : d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Bahan Bakar Minyak Bagi Pedagang Sayur Keliling Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah;
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2023;
BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK BAGI PEDAGANG
SAYUR KELILING DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH dengan sistematika: KETENTUAN UMUM;SUMBER DAN BENTUK; KRITERIA PENERIMA: TATA CARA PENYALURAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNG JAWABAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; MONITORING DAN EVALUASI; KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2023.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 68 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016;
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; PENYAMPAIAN LHKPN; UNIT PENGELOLA LHKPN: PENGAWASAN; SANKSI; TATA CARA PENJATUHAN SANKSI; KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2023.
9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2021 ttg Pengelolaan Belanja Hibah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan kinerja Pemerintahan Daerah, maka diperlukan optimalisasi pengelolaan belanja Hibah yang dilaksanakan dengan baik, profesional, terarah dan berkesinambungan; bahwa untuk mendukung pencapaian program dan kegiatan pada Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu pengelolaan belanja Hibah yang terstruktur, sistematis, transparan dan akuntabel; bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Hibah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Materi pokok : Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Hibah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 1 diubah, Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A, Ketentuan Pasal 12 diubah, Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A, Ketentuan Pasal 16 diubah, Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A, Ketentuan Pasal 18 diubah, Ketentuan Pasal 34 diubah, Ketentuan Pasal 35 diubah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2023.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Hibah
Jumlah Halaman : 9 HLM; Lampiran : 20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 68 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Tambah Uang Untuk Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa agar dalam pelaksanaan Program Pelatihan Kerja
dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah dapat terlaksana dengart
pembiayaan yang tidak dapat dicukupi dengan dana
Uang Persediaan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Semarang Tahun 20-23-, perlu- ditetapkan penggunaan
dana Tam.bah Uang untuk Program Pelatihan Kerja dan
Produktivitas Tenaga Kerja melalui Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah pada Dinas Tenaga Kerja
Tahun Anggaran 2023;
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati
Semarang Nomor 119 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023,
disebutkan bahwa ketentuan penggunaan Tambah Uang
harus mendapat persetujua..-ri Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah dan memperhatikan rincian
kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan
Dana Tambah Uang Untuk Program Pelatihan Kerja
dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga
Kerja Tahun Anggaran 2023;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2022; Peraturan Bupati Semarang Nomor 119 Tahun 2022; Peraturan Bupati Semarang Nomor 59 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penggunaan
Dana Tambah Uang Untuk Program Pelatihan Kerja
dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga
Kerja Tahun Anggaran 2023.
Besaran dana Tambah Uang untuk Program Pelatihan Kerja dan
Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran
2023 adalah Rp219.873.000,00 (dua ratus sembilan belas juta delapan
ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2023.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 68 Tahun 2023
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE - BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD.2023/NO.68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan Umum dan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil perlu didukung
penyelenggaraan kampanye yang tertib dan bertanggung
jawab;
b. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi Kabupaten
Bantul yang aman, nyaman, dan tertib pada pelaksanaan
kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati, perlu diatur pemasangan alat peraga
Kampanye dan bahan Kampanye di wilayah Daerah;
c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan
Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pemasangan Alat Peraga dan Tempat Kampanye Pemilihan
Umum di Kabupaten Bantul sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu dicabut dan
diganti;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye; Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye; Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye; Pendanaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2023.
Jumlah Halaman: 6 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 68 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Program Prioritas Nasional Penyederhanaan Birokrasi, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan,
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 197 Tahun 2021 sudah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga perlu disesuaikan,
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan,
mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965,
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019,
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021,
6. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 197 Tahun 2021,
mengatur tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan yang memuat perubahan pada ketentuan dalam pasal 48 ayat (5), (6), (7), (8), (9), (10), dan (11) dihapus, dan perubahan pada ketentuan dalam pasal 52 ayat (1) dihapus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2023.
mengubah Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 68 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:
bahwa Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan
kesempatan yang sama sebagai Warga Negara Indonesia
untuk hidup dan berkembang secara mandiri dan tanpa
diskriminasi;
bahwa dalam rangka memberikan jaminan pelindungan dan
pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten
Kebumen, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan
Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3), Pasal 59
ayat (4), Pasal 69 ayat (2), Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 71
ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9
Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu mengatur
pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah:
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2020;
Di Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang:
Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
yang terdiri dari
Ketentuan Umum,
Pembinaan Dan Pengembangan Keolahragaan Untuk Penyandang Disabilitas,
Hak Konsesi Dan Pemberian Insentif,
Syarat Dan Tata Cara Pemberian Penghargaan,
Komite Pelindungan Dan Pemenuhan,
Hak Penyandang Disabilitas,
Pembinaan Dan Pengawasan, dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2023.
18 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
