Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2023

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Kabupaten Buton Tengah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Ruang lingkup pelayanan publik bagi Penyandang Disabilitas meliputi pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik dan pelayanan administratif; 2. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi sektor pendidikan, kesehatan, sosial, kependudukan, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup dan energi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Kabupaten Buton Tengah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buton Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Labungkari

Tanggal Penetapan

12 Juni 2023

Tanggal Pengundangan

12 Juni 2023

Tanggal Berlaku

12 Juni 2023

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023 Nomor 495

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buton Tengah

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 31 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 12 TAHUN 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PELAYANAN PUBLIK
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023 Nomor 495
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Kabupaten Buton Tengah
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Peraturan pemerintah nomor 52 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas; b. bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi bagi penyandang disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566); 12. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Nomor 50); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2021 Nomor 64); 15. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Kabupaten Buton Tengah (Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022 Nomor 399). 1. Ruang lingkup pelayanan publik bagi Penyandang Disabilitas meliputi pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik dan pelayanan administratif; 2. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi sektor pendidikan, kesehatan, sosial, kependudukan, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup dan energi.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2023. Jumlah Halaman 24

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2023

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Kabupaten Buton Tengah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT