Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

Menemukan 17.847 peraturan dalam 0,078 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 12 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Batas Desa/Kelurahan Dalam Kecamatan Rante Angin, Kodeoha, Porehu, Katoi dan Tiwu di Kabupaten Kolaka Utara

Abstrak

Desa

Download file:

PERBUP NO 12 TAHUN 2023.pdf

batas

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023 Nomor 12

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Batas Desa/Kelurahan Dalam Kecamatan Rante Angin, Kodeoha, Porehu, Katoi dan Tiwu di Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka tertib adrninistrasi pemerintahan di Kabupaten Kolaka Utara, perlu ditetapkan batas desa/kelurahan dan batas kecamatan secara pasti; b. bahwa penetapan batas desa/kelurahan dan kecamatan sebagaimana dimaksud huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Kecamatan yang difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan dan Batas Kecamatan Di Kabupaten Kolaka Utara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Batas Desa/Kelurahan dalam Kecamatan Rante Angin, Kodeoha, Porehu, Katoi dan Tiwu di Kabupaten Kolaka Utara;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Angka 4339); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4595); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Angka 6757); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BATAS WILAYAH ADMINISTRASI BAB III KETENTUAN LAIN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2023.
128 Hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 12 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024

Abstrak

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan

Perbup Kab. Mamasa No. 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024

Download file:

Perbup Mamasa No. 12 Tahun 2023.pdf

satuan harga - standar

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BD 2023 (12): 7 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga dan Analisis Standar Belanja Tahun 2024
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.11 Tahun 2002; UU No.26 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang a. Standar Harga; dan b. Komponen Standar Harga.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2023.
7 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2023

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUP NO. 12 TAHUN 2023.pdf

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2023

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BD. NO. 2023/12, LL KAB. BURU : 6 HLM

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2023

ABSTRAK:

Bahwa sehubungan telah dilaksanakannya evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 dimana terjadi perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi awal RKPD Kabupaten Buru Tahun 2023, maka perlu dilakukan penyesuaian; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2023; dan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2023.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 27 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 4 Tahun 2013; dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2023.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2023.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 12 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP NO 12 TAHUN 2023.pdf

SOTK DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BD. NO. 2023/12, LL MBD : 7 HLM

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya

ABSTRAK:

Bahwa untuk mewujudkan efektivitas pemerintahan dan percepatan pengambilan keputusan guna meningkatkan pelayanan publik serta menjadikan Birokrasi yang lebih dinamis, agile, dan professional, perlu melakukan penyesuaian dan penataan kembali terhadap kedudukan, tugas dan fungsi susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya, penyesuaian dan penataan kembali dimaksud untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Barat Daya tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2023.
Lampiran 1 Halaman.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sorong Selatan Nomor 12 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BLUD RSUD SCHOLOO KEYEN KABUPATEN SORONG SELATAN.

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP KAB SORONG SELATAN...Keyen Kab Sorsel.pdf

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BLUD RSUD SCHOLOO KEYEN KABUPATEN SORONG SELATAN

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD. No. 2023/-, LL Kab Sorsel: 25 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BLUD RSUD SCHOLOO KEYEN KABUPATEN SORONG SELATAN.

ABSTRAK:

Bahwa guna mewujudkan visi, misi,nilai dasar dan moto BLUD RSUD Scholoo Keyen Kabupaten Sorong Selatan , diperlukan seorang pejabat yang berwenang, bertanggung jawab dan bertugas merencanakan, mengatur, serta mengawasi segala kegiatan kerja, baik dalam hal manajerial kedinasan maupun fungsi profesinya disetiap bagian.
Dasar Hukum: Pasal 18 Ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-UndangNomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 02 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 01 Tahun 2023; Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 02 Tahun 2023;
BLUD RSUD Scholoo Keyen merupakan Rumah Sakit Umum yang memberikan pelayanan umum dan spesialis. BLUD RSUD Scholoo Keyen dipimpin oleh seorang direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Sorong Selatan melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi BLUD RSUD Scholoo Keyen Kabupaten Sorong Selatan terdiri dari : 1. Direktur BLUD RSUD Scholoo Keyen, 2. Satuan Pemeriksaan Internal , 3. Kepala Bagian Umum, 4. Kepala Bidang Pelayanan / Pejabat Teknis, 5. Kepala Bidang Keuangan, 6. Kepala Bidang Pengembangan , 7. Komite Medik, 8. Komite Keperawatan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2023.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

Abstrak

Pendidikan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Bantul No. 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

Mencabut

PERBUP Kab. Bantul No. 35 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
PERBUP Kab. Bantul No. 33 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TKK, SD dan SMP

Download file:

Perbup No 12 Tahun 2023.pdf

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2023/NO.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

ABSTRAK:

a. bahwa bahwa dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan berfungsi meningkatkan dan mengembangkan kualitas warga negara Indonesia yang berkualitas sesuai kompetensi manajemen pendidikan; b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitas warga negara Indonesia melalui jalur pedidikan perlu peraturan yang menjamin ketertiban, kelancaran penerimaan peserta didik baru; c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi pokok: Ketentuan Umum; Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru; Biaya; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2023.
Jumlah Halaman: 17 HLM;

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Konawe Selatan No. 124 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Download file:

PERBUP NO. 12 TAHUN 2023.pdf

PERUBAHAN

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari kontribusi wajib pajak yang bersifat memaksa, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; b. bahwa dalam rangka optimalisasi dalam pengembangan sistem Pajak yang mendukung pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang efektif dan efisien perlu pengaturan yang mendukung mekanisme pembayaran dengan berpedoman pada kemampuan wajib pajak; c. bahwa Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Konawe Selatan, belum mengalomodir mekanisme pembayaran yang lebih efektif dan efisien, sehingga perlu disesuaikan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun l98l Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagrhan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2O00 tentang Perubahan atas undang- undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Palsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang Pengadilan Pajak (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O3 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonor 42671;6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terrtang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) I 1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 20 10 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 119, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Ta;rr},ahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 595O); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O 19 tentalg Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2O18 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor ts7); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1O Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10); l8.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 23 Tahun 2OI3 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaal (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 23);
BAB I KENENTUAN UMUM

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
10 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penaggulangan Bencana

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Lampung Barat No. 9 Tahun 2019 tentang PEMBENTUKAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA
Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penaggulangan Bencana

Download file:

PERBUP NOMOR 12 TAHUN 2023.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PENGENDALIAN OPERAS! PENANGGULANGAN BENCANA

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penaggulangan Bencana

ABSTRAK:

Dalam rangka membantu pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah telah dibentuk Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana; sehubungan adanya perubahan pengaturan mengenai struktur organisasi Pu sat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 perlu dilakukan perubahan
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 6 Tahun 1991; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 21 Tahun 2008; BNPB No. 15 Tahun 2012; Perda Kabupaten Lampung Barat No. 8 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini metepkan mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penaggulangan Bencana

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2023.
10 hlmn

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Rumah Susun

Abstrak

Perumahan, Permukiman

Download file:

Perbup No 12 Tahun 2023.pdf

PEDOMAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Rumah Susun

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, maka perlu adanya pengaturan tentang pedoman pengelolaan rumah susun; pengelolaan rumah susun yang merupakan aset/barang milik daerah merupakan tindak lanjut atas Berita Acara Serah Terima antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Nomor: 342/BA/DR/2022 Tanggal 29 Maret 2022; guna optimalisasi pengaturan serta mewujudkan rumah layak huni dan peruntukan tempat tinggal perlu didukung dengan sarana, prasarana dan utilitas umum yang serasi, teratur, terencana dan berkelanjutan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Rumah Susun
Dasar hukum Pertauran Daerah ini adalah UU No. 48 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2021; PermenPUPR No. 7 Tahun 2022; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kabupaten Pringsewu No. 16 Tahun 2016; Perda Kabupaten Pringsewu No. 09 Tahun 2017;
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Pedoman Pengelolaan Rumah Susun

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2023.
47 hlmn

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Pada Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Pesisir Barat No 12 Tahun 2023.pdf

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Pada Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat

ABSTRAK:

Dalam rangka penyesuaian Standar Operasional Prosedur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur, maka Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat perlu diubah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Nomor 45 Tahun 2019, tentang Standar Operasional Prosedur pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2016; PermenPAN&RB No. 20 Tahun 2010; Permendagri No. 52 Tahun 2011; PermenPAN& No. 35 Tahun 2012; Permendagri No. 80 tahun 2015; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perda No. 13 tahun 2017; Perbup No. 118 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Pada Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2023.
Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 (1) Perubahan SOP pada Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat. (2) SOP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam .......Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari .......Perat uran Bupati ini
4 hlmn

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT