Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Banyumas;
b. bahwa berdasarkan evaluasi tugas dan fungsi pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2019.
76 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 48 Tahun 2019
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2019/No.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota disebutkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dibentuk dengan Peraturan Bupati dan
berkedudukan dibawah Sekretariat Daerah serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui asisten yang melaksanakan fungsi di bidang Administrasi pembangunan;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
Mengubah ketentuan Pasal 3, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Judul Paragraf Bab IV, Pasal 44, Bagian 3, Pasal 45, Pasal 47, Judul Paragraf 1 Bab IV, Pasal 48, Judul Paragraf 2 Bab IV, Pasal 49, Judul Paragraf Bab IV, dan Pasal 50. Menyisipkan BAB VIA diantara BAB VI dan BAB VII. Menyisipkan Pasal 76A diantara 76 dan Pasal 77.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 48 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA KERJA SAMA
TRIPARTIT KABUPATEN MESUJI
ABSTRAK:
dalam rangka menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang harmonis, dinamis dan berkeadilan serta stabilitas usaha di sektor produksi barang dan jasa maka peran Lembaga Kerja Sama Tripartit dalam mendukung terwujudnya kondisi dimaksud cukup penting
UU No.28 Tahun 1999; UU No.21 Tahun 2000; UU No.13 Tahun 2003; UU No.49 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2005; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Mesuji No.05 Tahun 2016; Perda Kabupaten Mesuji No.48 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pembentukan dan tugas, organisasi, kesekretariatan, pembiayaan, dan ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malaka Nomor 47 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka
ABSTRAK:
bahwa salah satu aspek penting untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel dalamrangka perbaikan kinerja manajemen pemerintahan dan kualitas pelayanan publik adalah dengan memperbaiki proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi; bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perlu disusun standarisasi cara yang baku mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan; bahwa dalam rangka menjaga konsistensi dan kinerja aparatur penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan prima, perlu untuk menetapkan Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf, a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 3 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Malaka No. 6 Tahun 2017;
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Standar Operasional Prosedur; V. Evaluasi dan Pelaporan; VI. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2019.
5 halaman; 8 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan-Badan
ABSTRAK:
Bahwa susunan organisasi, tugas dan fungsi beberapa badan tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 56 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-badan diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf c, huruf d, dan huruf e diubah; Ketentuan Pasal 3 ayat 2 diubah; Ketentuan Pasal 4 ayat 1 diubah; Ketentuan Pasal 4 ayat 2 diubah; Ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf c, huruf d, dan huruf e diubah; Ketentuan Pasal 5 ayat 2 diubah; Ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf b, huruf d, dan huruf e diubah; Ketentuan Pasal 6 ayat 2 diubah; Ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 diubah; Ketentuan Pasal 9 ayat 2 diubah; Ketentuan Pasal 10 ayat 2 diubah; Ketentuan Pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 diubah; Ketentuan Pasal 12 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 6, ayat 7, dan ayat 8 diubah; Ketentuan Pasal 17 ayat 2 diubah; Ketentuan Pasal 18 ayat 7, ayat 8, dan ayat 9 diubah; Ketentuan Pasal 19 ayat 2 diubah; Ketentuan Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 diubah; Ketentuan Pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 diubah; Ketentuan Pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 diubah; Ketentuan Pasal 24 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 diubah; Ketentuan Pasal 25 ayat 2 diubah; Ketentuan Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 diubah; Ketentuan Pasal 30 ayat 5 dan ayat 6 digabung dan ayat 6 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Norganisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan.
11 halaman; Lampiran 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 47 Tahun 2019
dinas pemberdayaan masyarakat dan desa - tugas dan fungsi
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2019/No.47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Perbup Temanggung No 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Temanggung No 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kab Temanggung maka Perbup Temanggung No 45 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perbup Temanggung tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kab No 10 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 60 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas dan fungsi kepala dinas, sekretariat, bidang pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pemerintahan desa, jabatan fungsional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2019.
Peraturan Bupati Temanggung No 45 Tahun 2017 dicabut.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 47 Tahun 2019
PERBUP Kab. Gunung Mas No. 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
1. Penetapan;
2. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga;
3. Tata Kerja Dinas;
4. Kelompok Jabatan Pelaksana Dan Jabatan Fungsional;
5. Kepegawaian; dan
6. Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati Gunung Mas No 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
33
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 47 Tahun 2019
kedudukan-kepala desa-sekretaris desa-perangkat desa
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD Kabupaten Sragen Tahun 2019 No.47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya di Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sragen dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : 1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7.
Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 66).
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
b. penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
c. tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
d. biaya penunjang kegiatan; dan
e. jasa pengabdian dan uang duka.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 46 Tahun 2019
PERBUP Kab. Batang No. 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2018
organisasi - tugas dan fungsi - tata kerja - uptD perangkat daerah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2019/NO.46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Perda Kab Batang No 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Kab Batang No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah, ada pemisahan antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Dinas Ketenagakerjaan, maka kedudukan UPTD Balai Latihan Kerja yang semula berada di bawah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja menjadi berkedudukan di bawah Dinas Ketenagakerjaan; bahwa dengan adanya perubahan tersebut maka Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab Batang perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang No 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab Batang;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 18 Tahun 2016; Permendagri No 12 Tahun 2017; Perda Kab Batang No 8 Tahun 2016; Perbup Batang No 50 Tahun 2016; Perbup Batang No 53 Tahun 2016; Perbup Batang No 54 Tahun 2016; Perbup Batang No 58 Tahun 2016; Perbup Batang No 59 Tahun 2016; Perbup Batang No 65 Tahun 2016; Perbup Batang No 31 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada huruf b ayat (2) Pasal 2, perubahan pada ayat (2) Pasal 17, perubahan pada Pasal 19, perubahan pada ayat (3) Pasal 22.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 46 Tahun 2019
PERBUP Kab. Kudus No. 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus
Mengubah
PERBUP Kab. Kudus No. 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organiasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus
PERBUP Kab. Kudus No. 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANIASAI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2019/No.46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 56 Tahun 2019 ten tang Pedoman Nomenklatur
dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/
Kota, rnaka Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakiian Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah
Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai
sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah
Kabupaten Kudus;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 ;
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2019.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 diubah.
35 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
