Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2021-2026
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Umum
Penanaman Modal, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang
mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Selatan, dan prioritas pengembangan
potensi Kabupaten Tana Toraja; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026.
UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perpres Nomor 16 Tahun 2012l; Perka BKPM Nomor 9 Tahun 2012; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015;Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kab. Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016; Perda Kab. Tana Toraja Nomor 2 Tahun
2021; Perda Kab. Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2021; Perda Kab. Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022.
BAB I KETENTUAN UMUM: Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perangkat Daerah, Penanaman Modal, Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tana Toraja. BAB II
KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH : Pengertian RUMPK, RUPMK menjadi acuan bagi Perangkat Daerah, RUPMK berfungsi untuk mensinergikan operasionalisasi seluruh kepentingan sektoral. BAB III KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2022.
III Bab, 6 Pasal (4 hlm.)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta
pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya, perlu
menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1)
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap Kepala Daerah
mempunyai tugas melakukan koordinasi dan
menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.30 Tahun 2014; PP No.61 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2019; Perpres No.95 Tahun 2018; Perpres No.39 Tahun 2019; Permenkominfo No.5 Tahun 2015; Permenkominfo No.20 Tahun 2016; Permendagri No.19 Tahun 2016; Permenkominfo No.8 Tahun 2019; Peraturan BSSN No.10 Tahun 2019; Permenpanrb No.59 Tahun 2020; Permenpanrb No.5 Tahun 2020; Permenpanrb No.7 Tahun 2022
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pedoman dan manajemen pembentukan SPBE.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2022.
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 29 Tahun 2022
TUGAS - FUNGSI - TATA - KERJA - DINAS - PEMADAM - KEBAKARAN - DAN - PENYELAMATAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD 2022/29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Perda Nomor 8 Tahun 2021, ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja serta Eselonisasi Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja DInas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.16 Tahun 1994; PP No.18 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Perda No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No.8 Tahun 2021; Perbup No.152 Tahun 2021; Perbup No.1 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tugas pokok, fungsi dan sub tugas, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.
25 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Barat Nomor 29 Tahun 2022
PERUBAHAN – ATAS – PERATURAN – BUPATI – NIAS – BARAT – NOMOR – 25 – TAHUN – 2022 – TENTANG – KEDUDUKAN – SUSUNAN – ORGANISASI – DAN – TATA – KERJA – PERANGKAT – DAERAH – KABUPATEN – NIAS – BARAT
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2022 NOMOR 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri nomor: 800/3552/OTDA tanggal 27 Mei 2022 perihal Pertimbangan Perubahan Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Persetujuan Perubahan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021, dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas tertentu dari Bupati Bolaang Mongondow, diperlukan adanya orang-orang tertentu yang memiliki keahlian dan pengetahuan khusus sesuai bidangnya masing-masing untuk diangkat sebagai Staf Khusus; b. bahwa untuk mengangkat Staf Khusus Bupati perlu diatur dalam sebuah peraturan sebagai pedoman pelaksanaannya; c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2019 tentang Pedoman Pengangkatan Staf khusus Bupati Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengangkatan Staff Khusus Bupati sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini sehingga perlu diganti; d. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014.
Pedoman Pengangkatan Staff Khusus Bupati
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara No. 10 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 74 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2017 sebagaimana telah dicabut dengan PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 12 Tahun 2009; Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 8 Tahun 2020; Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 10 Tahun 2022; Perbup Penajam Paser Utara No. 55 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup No. 27 Tahun 2021; Kepgub Kaltim No. 188.34/4764/2121-III/BPKAD Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tentang Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2022.
673 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 29 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Blora No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora
Mengubah
PERBUP Kab. Blora No. 61 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan/Atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam suatu
organisasi perlu didukung pemberian gaji, tunjangan,
dan/atau fasilitas sebagai bentuk kesejahteraan,
penghargaan atau prestasi yang ditetapkan
berdasarkan suatu sistem yang terstruktur, terbuka,
adil, dan layak; bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pimpinan
dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Blora, perlu menaikkan tunjangan
transportasi sesuai nilai standar satuan harga sewa
kendaraan yang berlaku di wilayah Kabupaten Blora; bahwa besaran tunjangan transportasi sebagaimana
diatur dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 43 Tahun
2017 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan
dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Blora Nomor 61 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun
2017 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan
dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Blora belum memenuhi perkembangan nilai
standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku
sehingga perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017
tentang Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan
dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 20 Tahun 2017; Peraturan Bupati Blora Nomor 43 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran Peraturan Bupati Blora Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2022.
Peraturan Bupati Blora Nomor 43 Tahun 2017 diubah.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan dan Pelestarian Pohon pada Ruang Terbuka Hijau Publik
ABSTRAK:
a. bahwa perlindungan dan pelestarian pohon pada Ruang Terbuka Hijau Publik merupakan salah satu wujud pengelolaan yang berfungsi mengamankan keberadaan pohon sebagai unsur utama pembentuk kawasan yang berfungsi mengamankan keberadaan pohon sebagai unsur utama pembentuk kawasan yang berfungsi lindung perkotaan sebagai resapan air, penghijauan dan fungsi ekologis serta dalam rangka mewujudkan kota yang hijau teduh dan nyaman;
b. bahwa guna menjamin perlindungan dan pelestarian pohon pada Ruang Terbuka Hijau, perlu melaksanakan perlindungan dan pelestarian pohon;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 6 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pelestarian pada Ruang Terbuka Hijau Publik;
UU Nomr 13 Tahun 1950, UU Nomor 26 Tahun 2007, UU Nomor 32 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 7 Tahun 1986, PP Nomor 63 Tahun 2002, Permendagri Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009, Perda Provinsi Jateng Nomor 11 Tahun 2004, Perda Jateng Nomor 5 Tahun 2007, Perda KabupatenTegal Nomor 14 Tahun 2020 dan Perda Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, tujuan dan sasaran, peran serta, larangan, penebangan pohon, tata cara permohonan izin, kewajiban dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2022.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2022; bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif serta penanggulangan covid 19 yang dilakukan oleh Dinas kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya perlu diselenggarakan program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK); bahwa agar pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat terlaksana dengan
efektif, efisien, dan tepat sasaran baik dari administrasi, operasional maupun dari pertanggung jawaban, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
Bidang Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 106 Tahun 2021
Peraturan Bupati Barito Kuala ini Mengatur Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2011 dengan sistematika; Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan; Pengelolaan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pemerintah Daerah; Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Untuk Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID 19); Ketentuan dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2022.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang
Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menyusun
tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan dalam bentuk Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014; PeraturanPemerintah Nomor1 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; . Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2
Tahun 2022
Peraturan Bupati ini MengaturTentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; Tata Kerja; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.
16 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
