Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Hewan Jemput Bola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan
kesehatan hewan pada Pelayanan Kesehatan Hewan dengan
Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Hewan Jemput Bola
(SIKAWAN-JB) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan
Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka
dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Operasional Prosedur Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan
Hewan Jemput Bola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan
Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 ; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.
140/9/2007; Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 690/Kpts/TN.510/10/1993 dan Nomor 88 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun
2020; Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 61 Tahun 2017
pembangunan - zona - integritas - menuju - wilayah - bebas - korupsi - dan - wilayah - birokrasi - bersih - dan - melayani - di - lingkungan - pemerintah - daerah - kabupaten - bekasi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD 2021/30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan program nasional untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih dan anti korupsi, diperlukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani maka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemkab Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres RI No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2021; Perpres RI No. 81 Tahun 2010; Perpres RI No. 55 Tahun 2012; Instruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2004; Permen PAN & RB No. 49 Tahun 2011; Permen PAN & RB No. 52 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Bekasi No. 7 Tahun 2020; Kepmendagri No. 131.32-1374 Tahun 2021; Perbup Bekasi No. 130 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bekasi No. 16 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembangunan Zona Integritas, Penetapan Perangkat Daerah Menuju WBK/WBBM, Pembinaan, Penilaian WBK/WBBM, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021.
18 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan reklame yang mampu melindungi ketertiban umum, menciptakan keindahan kota yang serasi dengan aspek estetika dan lingkungan perkotaan serta memiliki fungsi sosial bagi masyarakat, perlu diatur pelaksanaan penyelenggaraan reklame.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai ketentuan umum, pola penyebaran dan peletakan reklame, kawasan, jenis dan ukuran reklame, ketentuan penyelenggaraan reklame, pengendalian/pengawasan dan penertiban/pembongkaran reklame, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 28 Tahun 2021
APBD - Sistem Pengendalian Intern - Kebijakan Pemerintah
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021 No. 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Minahasa Utara
ABSTRAK:
a. bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera; b. bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk unit pemberantasan pungutan liar; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Minahasa Utara.
UU No. 33 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PERPRES No. 87 Tahun 2016; INSMENDAGRI No. 180/3935/SJ Tgl. 24 Okt 2016.
Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Minahasa Utara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2021.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dairi Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Presensi Aparatur Sipil Negara di LAingkungan Pemerintah KAbupaten Dairi
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi, perlu dilakukan pencatatan kehadiran Aparatur Sipil Negara secara akurat dan objektif
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 15 Tahun 1964; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 94 Tahun 2021; PERPRES No. 95 Tahun 2018; PERDA KAB. DAIRI No. 7 Tahun 2016; PERBUP DAIRI No. 15 Tahun 2019; BERPUP DAIRI No. 7 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Perangkat Presensi, Pengelola Presensi dan Pengguna, Penggunaan Presensi, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
10 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 27 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governence) yang bebas korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalagunaan kekuasaan serta wewenang, Pemerintah telah mewajibkan kepada para Pejabat Penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk melaporkan harta kekayaan yang dimiliki kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 195; . Undang-Undang Nomor 2a Tahun 199; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 199; Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO2; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; . Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 60 Tahun 2015
Peraturan Bupati Tentang Laporan Harta Kekayaan Pet{Yelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sunga Utara, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Wajah Lhkpn
3. Pengumuman Lhkpn
4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2021.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2021
wajib - lapor - harta - kekayaan - penyelenggara - negara - pemerintah - kabupaten - bekasi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD 2021/26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pemerintah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan komitmen Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaannya Dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPK No. 2 Tahun 2020 maka perlu menetapkan kembali Perbup tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pemkab Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Peraturan KPK No. 07 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPK No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Pengertian, Penyampaian LHKPN, Pengelolaan LHKPN, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2021.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 26 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinangkabupaten Banjar
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa sehubungan dengan telah disepakatinya batas Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang sebagaimana Berita Acara Kesepakatan Batas Desa antara Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang dengan Desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pinang dan Desa Bagak Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin, Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinangdengan Desa Panyiuran Kecamatan Pengaron dan Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang dengan Desa Pasar Baru Kecamatan Sambung Makmur pada tanggal 6 April 2021 Nomor: 01/TIMPBD/BANJAR/2021 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013;
Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar,berisi tentang:
1. Ketentuan umum terkait peraturan Bupati yang dimaksud;
2. Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Kupang Rejo dengan Desa
Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pinang;
3. Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Kupang Rejo dengan Desa
Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pinang dan Desa Bagak Kecamatan Hatungun;
4. Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Kupang Rejo Kecamatan
Sungai Pinang dengan Desa Panyiuran Kecamatan Pengaron;
5. Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Kupang Rejo Kecamatan
Sungai Pinang dengan Desa Pasar Baru Kecamatan Sambung Makmur;
6. Peta yang merupakan Batas Desa sebagaimana dimaksud terlampir;
7. Dalam hal terjadi perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan posisi
Pilar Batas Utama (PBU), Titik Kartometrik dan titik koordinat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 tetap berlaku
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2021.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 25 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Beranda Konsultasi Inspektorat Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
Dalam rangka mendorong terselenggaranya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel sebagai upaya pencegahan penyimpangan serta upaya perbaikan dalam tata kelola Pemerintahan di Daerah, di pandang perlu membentuk wadah konsultasi dan pendampingan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Beranda Konsultasi Inspektorat Kabupaten Tabalong.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 61 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; Perda Kab Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Perbup Nomor 38 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Beranda Konsultasi Inspektorat Kabupaten Tabalong, yang memuat Ketentuan Umum; Beranda Konsultasi; Pemberian Penghargaan; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2021.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 25 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021 No. 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Eliminasi Malaria Di Kabupaten Minahasa Utara
ABSTRAK:
a. bahwa kejadian penyakit Malaria yang menjadi ancaman di daerah ini sesegera mungkin diantisipasi dan ditanggulangi secara terpadu dalam bentuk usaha-usaha yang terintegrasi dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat; b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria, serta untuk mencapai target Eliminasi perlu upaya percepatan yang terstruktur dan berkesinambungan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Eliminasi Malaria di Kabupaten Minahasa Utara.
UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 33 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 40 Tahun 1991; PERMENKES No. 5 Tahun 2013; KEPMENKES No. 203/Menkes/SK/IV/2009.
Eliminasi Malaria Di Kabupaten Minahasa Utara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2021.
12 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
