Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.227 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
Diubah dengan
  1. Peraturan Bawaslu No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
Mengubah
  1. Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
  2. Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
Download file:
Peraturan Bawaslu nomor 27 Tahun 2018.pdf
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan Bawaslu No. 14 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Mencabut
  1. Peraturan Bawaslu No. 14 Tahun 2014 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Download file:
Peraturan Bawaslu nomor 25 Tahun 2018.pdf
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum
Mencabut
  1. Peraturan Bawaslu No. 13 Tahun 2014 tentang Pengawasan Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
  2. Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Download file:
Peraturan Bawaslu nomor 24 Tahun 2018.pdf
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Mencabut
  1. Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota
Download file:
Peraturan Bawaslu nomor 23 Tahun 2018.pdf
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Peraturan Bawaslu No. 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi
Download file:
Peraturan Bawaslu nomor 22 Tahun 2018.pdf
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan Bawaslu No. 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Mencabut
  1. Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum
  2. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014
Download file:
Peraturan Bawaslu nomor 21 Tahun 2018.pdf
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Mengubah
  1. Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum
  2. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014
Download file:
Peraturan Bawaslu nomor 20 Tahun 2018.pdf
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Negeri
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Negeri
Mencabut
  1. Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum di Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Download file:
Peraturan Bawaslu nomor 17 Tahun 2018.pdf
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
  2. Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
Mengubah
  1. Peraturan Bawaslu No. 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
Download file:
Peraturan Bawaslu nomor 10 Tahun 2018.pdf
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Sentra Penegakan Hukum Terpadu
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018
Download file:
Peraturan Bawaslu nomor 9 Tahun 2018.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan