Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023

Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bawaslu ini mengatur tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Bawaslu melaksanakan pengawasan tahapan pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Tahapan pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. pendaftaran bakal Pasangan Calon; b. verifikasi dokumen bakal Pasangan Calon; dan c. penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

T.E.U.

Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor

Bentuk

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Bentuk Singkat

Peraturan Bawaslu

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

01 November 2023

Tanggal Pengundangan

06 November 2023

Tanggal Berlaku

06 November 2023

Sumber

BN 2023 (879): 16 hlm.; peraturan.go.id

Subjek

PARTAI POLITIK DAN PEMILU

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 142 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Bawaslu No. 25 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Pengawasan - Pencalonan Peserta - Pemilihan Umum - Presiden - Wakil Presiden
2023
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum NO. 14, BN 2023 (879): 16 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum TENTANG Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
ABSTRAK:	Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pengawasan tahapan pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan umum tahun 2019, ketentuan teknis pengawasan pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti. Dasar hukum Peraturan Bawaslu ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 68 Tahun 2018; Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021; dan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022. Peraturan Bawaslu ini mengatur tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Bawaslu melaksanakan pengawasan tahapan pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Tahapan pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. pendaftaran bakal Pasangan Calon; b. verifikasi dokumen bakal Pasangan Calon; dan c. penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon.
CATATAN:	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2023. Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1058), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521