Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 No 77
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo No 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sidoarjo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sidoarjo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sidoarjo;
UU No 12 Tahun 1950 Juncto UU No 2 Tahun 1965;
UU No 36 Tahun 1999;
UU No 40 Tahun 1999;
UU No 32 Tahun 2002;
UU No 12 Tahun 2011;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 53 Tahun 2000;
PP No 11 Tahun 2005;
PP No 12 Tahun 2017;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 18 Tahun 2016;
Permendagri No 3 Tahun 2017;
Perda Kab. Sidoarjo No 4 Tahun 2015.
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 9), diubah dengan rincian sebagai berikut:
Diantara BAB VI dan BAB VII, disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA, dan diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 38A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2019.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2010.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Nilai Sewa Reklame
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak
Daerah dari jenis Pajak Reklame berdasarkan
perubahan nilai sewa reklame yang dihitung dengan
memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan,
lokasi penempatan, waktu, jangka waktu
penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame,
maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun
2011 tentang Nilai Sewa Reklame sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Nilai Sewa
Reklame, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Nilai
Sewa Reklame;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.03/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 7 Lampiran III.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2017.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2011 diubah.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 77 Tahun 2017
Informasi, Pers, Pos, dan PeriklananPerizinan, Pelayanan PublikStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lmgkungan Pemenntah Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, BD Tahun 2017/No.77
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adairya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang; bahwa Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemenntah Nomor 32 tahun 1950; Peraturan Pemenntah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Akses Informasi dan Dokumentasi Publik
Bab IV Hak dan Kewajiban
Bab V Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Bab VI Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Bab VII SOP PPID
Bab VIII DIDP, RPID, SIDP, LLID
Bab IX Pendanaan
Bab X Pemohon Informasi dan Dokumentasi
Bab XI Tata Cara Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Bab XII Keberatan dan Sengketa Informasi
Bab XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dicabut.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, BD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 No 79
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat atas informasi produk hukum dan informasi hukum lainnya, diperlukan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang baik dan handal;
b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi penataan serta penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, perlu disusun pedoman dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
UU No 12 Tahun 1950 juncto UU No 2 Tahun 1965;
UU No 14 Tahun 2008;
UU No 25 Tahun 2009;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
Perpres No 33 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 2 Tahun 2013;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Perbup No 46 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH guna memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan; Organisasi pengelola JDIH terdiri atas : a. Pusat JDIH; dan b. Anggota JDIH.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi No. 78 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan reklame di kabupaten banyuwangi perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 9).
Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2013
Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 32).
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2016, diubah yaitu Ketentuan pasal 2A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2016.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 79 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2011 tentang Larangan Reklame Rokok
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban, menumbuhkan iklim investasi dan usaha serta memenuhi dinamika perkembangan Daerah maka Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2011 tentang Larangan Reklame Rokok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2011 tentang Larangan Reklame Rokok perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2011 tentang Larangan Reklame Rokok;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012;
Peraturan Walikota (Perwali) ini mengatur tentang perubahan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2018 pada Pasal 2.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2022.
Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2018 diubah.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 79 Tahun 2019
Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan - Standar/Pedoman
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 79
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan UndangUndang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, dan untuk meningkatkan pelayanan
informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan
adanya pedoman umum pengelolaan pelayanan
informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lamongan;
b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lamongan dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
Pemerintah Daerah menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain:
a. disediakan dan diumumkan secara berkala;
b. diumumkan serta merta;
c. tersedia setiap saat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2019.
20 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
