Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
ABSTRAK:
Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga perlu diganti.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 11 Tahun 2017; dan Perpres Nomor 68 Tahun 2012.
Perpres ini mengatur tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan dengan mempertimbangkan capaian kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2023.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 390), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 64 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD Tahun 2023 Nomor 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kerja Sama Desa
ABSTRAK:
bahwa Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau dengan Pihak Ketiga sehingga untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan kerja sama antar Desa perlu disusun pedoman kerja sama Desa.
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; Permendagri No. 96 Tahun 2017; Perda Kabupaten Lebak No. 1 Tahun 2015.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Kerjasama Bab III Bidang dan Potensi Desa Bab IV Badan Kerjasama Antar Desa Bab V Tata Cara Kerjasama Desa Bab VI Perubahan atau Berakhirnya Kerjasama Desa Bab VII Penyelesaian Perselisihan Bab VIII Hasil Kerjasama Desa Bab IX Pelaporan dan Evaluasi Hasil Kerjasama Desa Bab X Pembinaan dan Pengawasan Bab XI Pembiayaan Bab XII Ketentuan Peralihan Bab XIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2023.
21 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 64 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan
secara tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung
jawab, perlu adanya Analisis Standar Belanja; bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun
2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Analisis Standar Belanja dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2023.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 81 Tahun 2022 dicabut.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 64 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD Tahun 2023 Nomor 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Terhadap Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi Corona Virus Disease 2019, menunjang kemudahan berusaha dan berinvestasi di Kabupaten Tangerang, dan dalam rangka memberikan stimulus masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak daerah diperlukan pemberian insentif pajak daerah; bahwa pemberian insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan harus diberikan secara selektif dengan prioritas kepada sektor tertentu yang membutuhkan dukungan pemulihan.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 55 Tahun 2016; Perda No. 11 Tahun 2016; Perda No. 2 Tahun 2021
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Insentif PBB-P2 Bab Insentif BPHTB Bab IV Ketentuan Lain-Lain Bab V Ketentuan Peralihan Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2023.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 355
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran
2023;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; 5. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun
2022 .
Materi Pokok: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun Anggaran 2023 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2023.
Halaman: 4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Ketua RT, Ketua RW, Ketua Pengurus Kampung dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjamin kesejahteraan sosial bagi Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Ketua Pengurus Kampung dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, maka perlu memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan; bahwa dalam rangka mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Ketua Pengurus Kampung dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, maka perlu diberikan jaminan sosial ketenagakerjaan; bahwa Pemerintah Daerah belum memiliki aturan terkait dengan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Ketua Pengurus Kampung dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Materi pokok : Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Hak Dan Kewajiban, Pengawasan, Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2023.
Jumlah halaman : 7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Siak Nomor 64 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Siak Nomor 180 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Sertatata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas-D Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Siak
ABSTRAK:
bahwa guna memperluas cakupan, jangkauan dan aksesibilitas pelayanan kesehatan rujukan di Kabupaten Siak maka perlu pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas-D baru pada Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Kandis;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Bupati Siak Nomor 100 Tahun 2021;
Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Siak Nomor 180 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas-D pada Dinas Kesehatan Ka bu paten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 180) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 180 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas-D pada Dinas Kesehatan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 8) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2023.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 64 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 64, BD Kota Surabaya Tahun 2023 No 64; https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/4344
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Sewa Gelora Pancasila, Sirkuit Gelora Bung Tomo, Lapangan Sepak Bola A,B,C Gelora Bung Tomo dan Lintasan Sepatu Roda Gelora Bung Tomo dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 118 ayat
(4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Tarif pokok sewa Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Walikota;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 58 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ketentuan lebih lanjut terkait dengan sewa barang milik diatur dalam Peraturan Walikota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Sewa Gelora Pancasila, Sirkuit Gelora Bung Tomo, Lapangan Sepak Bola A,B,C Gelora Bung Tomo dan Lintasan Sepatu Roda Gelora Bung Tomo dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya.
UU No 16 Tahun 1950 sebagaiman telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 12 Tahun 2019;
Perpres No 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 76 Tahun 2021;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permendagri No 19 Tahun 2016;
Permendagri No 77 Tahun 2020;
Perda Kota Surabaya No 1 Tahun 2020;
Perwali Surabaya No 85 Tahun 2021.
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penetapan tarif sewa, yaitu :
a. Sirkuit Gelora Bung Tomo beralamat di Jalan Jawar Kecamatan Pakal Kota Surabaya;
b. Gelora Pancasila beralamat di Jalan Patmosusastro Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya;
c. Lapangan Sepak Bola A,B,C Gelora Bung Tomo beralamat di Jalan Jawar Kecamatan Pakal Kota Surabaya;
d. Lintasan Sepatu Roda Gelora Bung Tomo beralamat di Jalan Jawar Kecamatan Pakal Kota Surabaya;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 64 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan
dan pelayanan publik, telah dilaksanakan proses
penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang efektif dan efisien; bahwa guna mengoptimalkan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam mewujudkan organisasi yang dinamis,
lincah, dan profesional, diperlukan penyesuaian sistem kerja;
bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, diamanatkan
kepada setiap Instansi Pemerintah untuk melakukan
pengaturan sistem kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Mekanisme Kerja, Proses Bisnis, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2023.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2021 dicabut.
45 hlm
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 64 Tahun 2023
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Semarang pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
ABSTRAK:
Terhadap layanan barang atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Semarang pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada masyarakat, diusulkan tarif layanan atas barang atau jasa yang diberikan.
Dasar hukum PMK ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2012; PP Nomor 23 Tahun 2005; Perpres Nomor 57 Tahun 2020; PMK Nomor 129/PMK.05/2020; dan PMK Nomor 118/PMK.01/2021.
PMK ini mengatur tentang tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Semarang pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang merupakan imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Semarang pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada pengguna layanan. Tarif layanan tersebut terdiri atas: 1) tarif layanan akademik; dan 2) tarif layanan penunjang akademik. Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Semarang pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat melakukan pemanfaatan aset, kerja sama manajemen, dan/ atau kerja sama lainnya dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2023.
Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Semarang pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan pihak pengguna layanan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
