Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 64 Tahun 2023

Tarif Sewa Gelora Pancasila, Sirkuit Gelora Bung Tomo, Lapangan Sepak Bola A,B,C Gelora Bung Tomo dan Lintasan Sepatu Roda Gelora Bung Tomo dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya.

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penetapan tarif sewa, yaitu : a. Sirkuit Gelora Bung Tomo beralamat di Jalan Jawar Kecamatan Pakal Kota Surabaya; b. Gelora Pancasila beralamat di Jalan Patmosusastro Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya; c. Lapangan Sepak Bola A,B,C Gelora Bung Tomo beralamat di Jalan Jawar Kecamatan Pakal Kota Surabaya; d. Lintasan Sepatu Roda Gelora Bung Tomo beralamat di Jalan Jawar Kecamatan Pakal Kota Surabaya;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surabaya Nomor 64 Tahun 2023 tentang Tarif Sewa Gelora Pancasila, Sirkuit Gelora Bung Tomo, Lapangan Sepak Bola A,B,C Gelora Bung Tomo dan Lintasan Sepatu Roda Gelora Bung Tomo dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya.
T.E.U.
Indonesia, Kota Surabaya
Nomor
64
Bentuk
Peraturan Walikota (Perwali)
Bentuk Singkat
Perwali
Tahun
2023
Tempat Penetapan
Surabaya
Tanggal Penetapan
27 Juni 2023
Tanggal Pengundangan
27 Juni 2023
Tanggal Berlaku
27 Juni 2023
Sumber
BD Kota Surabaya Tahun 2023 No 64; https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/4344
Subjek
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kota Surabaya
Bidang
Halaman ini telah diakses 354 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan