PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu adanya pedoman untuk mengelola pelayanan informasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan;
1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 23 Tahun 2007
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016
4. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 42 Tahun 2016
(1) Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah
bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna Informasi Publik, kecuali informasi dan dokumentasi yang dikecualikan ketat, terbatas, dan rahasia.
(2) Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Daerah bersifat rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum.
(3)Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh
Pemerintah Daerah adalah:
a. informasi yang dapat membahayakan Negara;
b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak
sehat;
c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
dan/atau
e. informasi yang belum dikuasai atau
didokumentasikan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
26
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dalam Peraturan Bupati, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2022.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomorn 28/PRT/M/2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kegiatan ASBN, Pelaksanaan, Penegdalian dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2021.
395 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2010.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 39 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
ABSTRAK:
Berkesinambungan dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dan adanya perubahan kebijakan
terhadap pelayanan publik serta evaluasi terhadap Perbup No.9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Berau, maka perlu penyesuaian dan pengaturan kembali terhadap Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.96 Tahun 2012; Permen PAN-RB No.14 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Survei; Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
Peraturan yang Dicabut: Perbup No.9 Tahun 2013
21 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Serang
ABSTRAK:
Agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Serang dapat dilakasanakan dengan tertib serta pengelolaanya dilaksanakan sesuai dengan azas-azas pengelolaan keuangan daerah dan untuk mewujudkan kesepahaman dalam pelaksanaan APBD, perlu diatur secara komprehensif dan menyeluruh bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Serang.
UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 32 Th 2007; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No12 Th 2011; UU No 30 Th 2014; PP No 109 Th 2000; PP No 39 Th 2007; PP No 12 Th 2012; PP No 58 Th 2005; PP No 71 Th 2010; Perpres No 71 Th 2012 yg telah diubah dh Perpres No 148 Th 2015; Perpres No 54 Th 2010 yg telah diubah dg Perpres 4 Th 2015; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 32 Th 2011 yg telah diubah dg Permendagri No 14 Th 2016; Permendagri No 55 Th 2008; Permendagri No 19 Th 2016; Perda Kota Serang No 2 Th 2014; Perda Kota Serang No 7 Th 2016.
Perubahan Atas Lampiran Peraturan walikota Nomor 74 tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Serang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Mengubah Peraturan Walikota Serang Nomor 74 Tahun 2017.
32 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan
dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di
Kabupaten Sragen serta mengantisipasi berbagai bentuk
ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya
peningkatan kewaspadaan dini melalui pendeteksian dan
pencegahan dini; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan
Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah,
kewaspadaan dini di daerah dilaksanakan oleh pemerintah
dan masyarakat; bahwa dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini yang
dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
huruf b, perlu diatur pedoman pelaksanaan kewaspadaan
dini masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Kewaspadaan Dini Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup
Bab II Tugas dan Tanggung Jawab
Bab III Tim Kewaspadaan DIni dan Pemerintah Daerah
Bab IV Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
Bab V Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan
Bab VI Pembiayaan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
10 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bengkulu Nomor 39 Tahun 2015
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2016
2015
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 39, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2015 Nomor 39
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin efisiensi dan efektifitas dalam proses penganggaran dan pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, perlu adanya tolok ukur dan standar biaya Umum
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009
Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu tahun anggaran 2015 adalah pedoman umum dan batasan biaya maksimal dalam penyusunan RKA-SKPD dan pelaksanaan anggaran SKPD yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu untuk tahun anggaran 2015
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2015.
8
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bengkulu Nomor 39 Tahun 2017
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2018
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 39, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyusunan APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin agar penyusunan, pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 dapat dilaksanakan secara baik, benar, tepat waktu dan taat asas, maka diperlukan adanya landasan kebijakan tentang prosedur dan teknis penganggaran berupa Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018
1. Undang-undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
17. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2010
18. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2015
Berdasarkan Ketentuan Peraturan Walikota Bengkulu Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2017.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 39 Tahun 2018
TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2018/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara pemberian Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meminimalisir dampak dari limbah bahan berbahaya dan beracun (83) dari sisa
suatu usaha dan/atau kegiatan maka setiap orang atau badan usaha yang melakukan penyimpanan sementara
Limbah 83 wajib memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah E}3;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Tana Toraja tentang Tata Cara Pemberian lzin Penyimpanan Sementara Limbah 83 diatur dalam
Peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Tata Cara Pemberi an lzin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Ta:r-.bahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O12 tentang Izin Lingkungan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 48, Tambahan kmbaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 1 Tahun 2O 14 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungar Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tala Toraja Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
KETENTUAN UMUM
TATA CARA PERIZINAN
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
