PERWALI Kota Bengkulu No. 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020
PERWALI Kota Bengkulu No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 30, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 30
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 TentangTata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
1. UU No 6 Drt. Tahun 1956
2. UU No. 9 Tahun 1967
3. UU No. 17 Tahun 2003
4. UU No. 1 Tahun 2004
5. UU No. 15 Tahun 2004
6. UU No. 25 Tahun 2004
7. UU No. 33 Tahun 2004
8. UU No. 17 Tahun 2007
9. UU No. 23 Tahun 2014
10. PP No. 55 Tahun 2005
11. PP No. 39 Tahun 2006
12. PP No. 40 Tahun 2006
13. PP No. 39 Tahun 2007
14. PP No. 6 Tahun 2008
15. PP No. 8 Tahun 2008
16. PP No. 18 Tahun 2016
17. PP No. 12 Tahun 2019
18. Permendagri No. 13 Tahun 2006
19. Permendagri No. 86 Tahun 2017
20. Permendagri No. 22 Tahun 2018
21. Perda No. 01 Tahun 2010
22. Perda No. 10 Tahun 2016
23. Perda No. 05 Tahun 2018
24. Perwali No. 44 Tahun 2016
25. Perwali No. 50 Tahun 2018
RKPD Kota Bengkulu Tahun 2020 digunakan sebagai:
a. acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah;
b. menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan;
c. sebagai pedoman Pemerintah Kota Bengkulu dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 30 Tahun 2019
PERBUP Kab. Seruyan No. 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 98 Tahun 2018; Permendagri Nomor 100 Tahun 2018; Permendagri Nomor 31 Tahun 2019; Perda Prov Kalteng Nomor 4 Tahun 2010; Perda Prov Kalteng Nomor 1 Tahun 2017; PerGub Prov Kalteng Nomor 12 Tahun 2019; Perda Kab. Seruyan Nomor 4 Tahun 2009; Perda Kab. Seruyan Nomor 5 Tahun 2016; Perda Kab. Seruyan Nomor 6 Tahun 2019
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH;
BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH;
BAB V KETENTUAN PERALIHAN;
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
ABSTRAK:
Dalam rangka mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tanah Bumbu, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu berkewajiban melayani setiap warga Negara dan penduduknya untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang berkualitas secara transparan dan akuntabel, sehingga perlu mentapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 96 Tahun 2012; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 45 Tahun 2017; Perpres Nomor 76 Tahun 2013; Permendagri Nomor 33 Tahun 2011; PermenPAN RB Nomor 5 Tahun 2009; PermenPAN RB Nomor 15 Tahun 2014;
Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Perbup Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016; Perbup Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2017.
Peraturan ini memuat; Ketentuan Umum; Hak Dan Kewajiban; Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat; Sarana Pengaduan; Mekanisme Penanganan Pengaduan; Kelembagaan; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Muna
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2019
ABSTRAK:
a
. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Muna Tahun 2019 yang dalam perkembangannya mengalami perkembangan dan perubahan kebijakan, khususnya kebijakan pendapatan dan belanja
, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana pembangunan melalui penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019; b
. bahwa Perubahan RKPD Tahun 2019 disusun dengan tujuan untuk menjawab perkembangan tuntutan
-tuntutan kebutuhan prioritas pembangunan di Kabupaten Muna yang s
i
fatnya strategis dalarn rangka percepatan pembangunan pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pernerintah Kabupaten Muna; c
. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pernbangunan Daerah
, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan J angka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Peru bahan Rencana Pembangunan J angka Panjang Daerah
, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
, Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a
, huruf b
, dan huruf c
, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2019
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
; 6. Undang
-
Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005
-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)
; 9
. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 10
. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 t
entang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
; 11
. Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 t
entang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indones
ia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Nega
ra Republik Indonesia Nomor 4738); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816)
; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
, Tata Cara Penyusunan
, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4617); 14
. Peraturan Pemerintah Nomor 7
1 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerin
t
ahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .
.. ); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 t
entang Pinjaman Daerah (Lernbaran Negara Republik Indones
ia Tahun 2011 Nomor 59)
; 16
. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272)
; 17
. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 t
entang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42
, Tambahan Lembaran N
egara Republik Indonesia Nomor 6322); 20
. Peraturan Presiden Nomor 2 T
ahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Me
nengah Nasional Tahun 2015-2019; 21. Peraturan Menteri Dalam N
egeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
; 22
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
; 23
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 25
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
; 27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 2013
-
2018
; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6
, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Ka bu paten Muna Nomor 8); 30
. Peraturan Bupati Muna Nomor 32 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2019.
Perubahan RKPD Tahun 2019 memuat perubahan terhadap rancangan kerangka ekonomi daerah, perubahan prioritas pembangunan daerah, perubahan rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada RKP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2019.
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 30, BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 30
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan Inovasi Daerah;
bahwa agar Inovasi Daerah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, perlu diatur tata cara pelaksanaan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN INOVASI DAERAH, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :
1. KETENTUAN UMUM
2. BENTUK DAN KRITERIA INOVASI
3. PENGUSULAN, PENETAPAN DAN UJICOBA
4. PENERAPAN, PENILAIAN, PENDANAAN DAN INFORMASI INOVASI
5. PEMBERIAN PENGHARGAAN/INSENTIF
6. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2019.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019
ABSTRAK:
- Sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka RKPD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019 perlu dilakukan perubahan;
- Sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- UU No. 10 Tahun 2003;
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 1 Tahun 2004;
- UU No. 25 Tahun 2004;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 17 Tahun 2007;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 6 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 18 Tahun 2016;
- PP No. 2 Tahun 2018;
- PP No. 12 Tahun 2019;
- PP No. 2 Tahun 2015;
- PP No. 1 Tahun 2017;
- PP No. 59 Tahun 2017;
- PP No. 72 Tahun 2018;
- Permendagri No. 86 Tahun 2017;
- Permendagri No. 22 Tahun 2018;
- Permendagri No. 120 Tahun 2018;
- Perda Kab Minahasa Selatan No. 6 Tahun 2011;
- Perda Kab Minahasa Selatan No. 5 Tahun 2018;
- Perbup Minahasa Selatan No. 22 Tahun 2018;
- Perbup Minahasa Selatan No. 45 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang perubahan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Minahasa SelatanTahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2019.
5 halaman terdiri dari 2 halaman batang tubuh (2 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 30 Tahun 2019
Pendidikan - Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Kurang Mampu
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan / atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya dengan peraturan akademik ;
bahwa pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pad a huruf a, salah satunya dilakukan dengan cara memberikan beasiswa kepada mahasiswa kurang mampu ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa kurang mampu ;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2018, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 86 Tahun 2018.
PERATURAN BUPATI (PERBUP) INI MENGATUR TENTANG BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA KURANG MAMPU, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :
1. KETENTUAN UMUM
2. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
3. PENERIMA BANTUAN
4. PEMBIAYAAN
5. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2019.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan ini mengatur tentang Petunjuk pelaksanaan CSR oleh perusahaan pada lingkungan Kabupaten Pasangkayu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2019.
-
-
22 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
