PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.227 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
Mengubah
  1. Peraturan Bawaslu No. 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
  2. Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
  3. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Partai Politik dan Pemilu Kode Etik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan Bawaslu No. 5 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum
Mencabut
  1. Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2014 tentang Pengawasan Penetapan hasil Pemilihan Umum dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Mencabut
  1. Peraturan Bawaslu No. 5 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pergerakan Surat Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  2. Peraturan Bawaslu No. 20 Tahun 2014 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan Bawaslu No. 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
Mencabut
  1. Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  2. Peraturan Bawaslu No. 19 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan Bawaslu No. 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
Mengubah
  1. Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum
Mencabut
  1. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Partai Politik dan Pemilu Pengadaan Barang/Jasa Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan Bawaslu No. 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum
Mencabut
  1. Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  2. Peraturan Bawaslu No. 15 Tahun 2014 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan Bawaslu No. 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum
Mencabut
  1. Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  2. Peraturan Bawaslu No. 16 Tahun 2014 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan Bawaslu No. 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
Diubah dengan
  1. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018
Mencabut
  1. Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 di Luar Negeri
  2. Peraturan Bawaslu No. 17 Tahun 2014 tentang Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan