PENYELENGGARAAN - PERPUSTAKAAN - DI KABUPATEN MUSI RAWAS
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2019/NO.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan
Dı Kabupaten
Musı Rawas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 UndangUndang Nomor 43 Tahun 2oO7 tentang Perpustakaan,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tontang
Penyelenggaraaa Perpustakaal Di Kabupaten Musi Rawas.
UU No 28 Tahun 1959;UU No 4 Tahun 1990 ;UU No 43 Tahun 2007;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kpli terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015 ;Perda No 10 Tahun 2016
Asas Tujuan dan Fungsi ,Jenis -Jenis Perpustakaan ,Koleksi Perpustakaan,Pengembangan Koleksi,Ahlimedia Koleksi,Sana dan Prasarana,Tenaga Kepustakaan,Layanan Perpustakaan,Taman Bacaaan Masyrakat,Pembudayaan kegemaran membaca dan minat baca,Pengelolaan Perpustakaan,Kerjasama ,Pendanaan,Pembinaan dan Pengawasaan ,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
18 Hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Badan Riau Creative Network di Provinsi Riau
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendorong terselenggaranya kebijakan dan
program pemerintah dibidang ekonomi kreatif dan untuk
mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Riau dan Wakil
Gubernur Riau Tahun 2019-2024 yaitu Terwujudnya
Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berkualilas dan
Berdaya Saing Global melalui Pembangunan Manusia
Seutuhnya, diperlukan suatu wadah koordtnasi para stake
holder
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam: Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009; Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014; Pe.aturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) Bab dan 7 (tujuh) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2019;
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
1. Ketentuan Umum;
2. Perhitungan Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
3. Penggunaan Dana;
4. Penyaluran, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban;
5. Pembinaan dan Pengawasan;
6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2019.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 29 Tahun 2019
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016-2021
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2019/NO.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 75 tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Daerah akbupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021, maka perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021.
Dasar hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.30 Tahun 1979; Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014; Peraturan Presiden No.2 Tahun 2015; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permenpan RB No.PER/09/M.PAN/5/2007; Permendagri No.86 Tahun 2017; perda Kabupaten Gorontalo No.8 Tahun 2016; Perbup Gorontalo No.75 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2019.
Terdiri dari 70 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, BD TAHUN 2019 NOMOR 29/E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42, Pasal 55, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Batu Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Walikota Batu Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG / JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSKESMAS DI LINGKUNGAN KABUPATEN TANGERANG.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Puskesmas Di Lingkungan Kabupaten Tangerang.
UU No 14 Th 1950 yang telah diubah UU No 4 Th 1968; UU No 23 Th 2000; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 23 Th 2005 yang telah diubah PP No 74 Th 2012; Perpres No 16 Th 2018; Permendagri No 79 Th 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa No 12 Th tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perda Kab tangerang No 11 Th 2016.
PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSKESMAS DI LINGKUNGAN KABUPATEN TANGERANG.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Sekolah Menengah Atas Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Dan Sekolah Luar Biasa Swasta Di Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pemerataan layanan dan peningkatan mutu
pendidikan, perlu diberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah
kepada Sekolah Menengah Atas Swasta, Sekolah Menengah
Kejuruan Swasta, dan Sekolah Luar Biasa Swasta di Provinsi
Jawa Tengah melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Tengah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk
Sekolah Menengah Atas Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan
Swasta, dan Sekolah Luar Biasa Swasta di Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2018.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, penerima BOSDA, alokasi anggaran, penyaluran BOSDA, penetapan penerima BOSDA, pelaksanaan dan penatausahaan, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi, sanksi, pembiayaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2019.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati Nomor 84
Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Corporate Social Responsibility
(Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) Kabupaten Kutai Barat.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
dalam rangka menuju pengembangan dan
pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan yang
partisipatif, akuntabel dan transparan serta
berkelanjutan, maka dibentuk kepengurusan Forum
CSR bagi penerapan tanggung jawab sosial
perusahaan menuju pembangunan Kutai Barat yang
berkelanjutan
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2007; UU No.40 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perda Kubar No.08
Tahun 2003; Perda Kubar No.7
Tahun 2016; Permensos No.13 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Organisasi, Forum CSR Kabupaten, Tim Koordinasi CSR Tingkat Kecamatan Dan Kampung, Program Dan Prosedur, Penerapan CSR Yang Berkelanjutan, Indikator Keberhasilan, Pembiayaan, Penghargaan, Penyelesaian Sengketa, Sanksi Administrasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2019.
Peraturan Bupati Nomor 84
Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Corporate Social Responsibility
(Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) Kabupaten Kutai Barat (Berita
Daerah Tahun 2011 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
21 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 29 Tahun 2019
KELURAHAN-MASYARAKAT-PEMBERDAYAAN-PRASARANA-SARANA-PEMBANGUNAN-KEGIATAN-PENGELOLAAN-TATA CARA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
ABSTRAK:
untuk mempermudah pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, perlu ada pengaturan terkait pengelolaan dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana yang akan dijadikan pedoman, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; Permendagri No.130 Tahun 2018; Peraturan Kepala LKPP No.8 Tahun 2019; Perda Kab. Kukar No.11 Tahun 2008; Perda Kab. Kukar No.16 Tahun 2010; Perbup Kukar No.53 Tahun 2011
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Kegiatan; Penganggaran; Pelaksanaan; Penatausahaan dan Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2019.
14 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
