Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.676 peraturan dalam 0,021 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 37 Tahun 2018

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
PERGUB_NO_37_TAHUN_2018.pdf

Abstrak

PERATURAN-PELAKSANAAN-PERATURAN-DAERAH-NOMOR-4-TAHUN-2017-TENTANG-PENGELOLAAN-PERTAMBANGAN-MINERAL-BUKAN-LOGAM-DAN-BATUAN

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 37, BT.2018/No.37

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 13, dan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2017
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II IZIN PERTAMBANGAN BAB III JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG aminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 29 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
26 Halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 37 Tahun 1966

Badan Intan Indonesia (Disempurnakan)

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Kepres No.37 Tahun 1966.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2013

Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan No. 37 Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Nilai Pasar Atau Harga Standar Jenis Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Abstrak

pertambangan

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2014/NO.37

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Nilai Pasar Atau Harga Standar Jenis Mineral Bukan Logam Dan Batuan

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannya HSBJ (Harga Satuan Barang Jasa) Triwulan IV bulan Oktober Tahun 2014 tentang Harga Satuan Barang Jasa untuk jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan Triwulan IV, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Nilai Pasar atau Harga Standar Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010
1 (satu) ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Nilai Pasar atau Harga Standar Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan, diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2014.
4 Halaman

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2017

Wilayah Kerja Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Mencabut :

Permen ESDM No. 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi

Download :
Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2018

Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi, Pemberian Izin Panas Bumi, Dan Penugasan Pengusahaan Panas Bumi

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Mencabut :

Permen ESDM No. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi
Permen ESDM No. 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi

Download :
Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 37 Tahun 1992

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Diubah dengan :

KEPPRES No. 38 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 Tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta

Download :
Keppres No 37 TH 1992.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 37 Tahun 1960

Pertambangan

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
perpu 037 1960.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun No. 37 Tahun 2001

USAHA PERTAMBANGAN UMUM DALAM KABUPATEN SAROLANGUN

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
496. perda-no-37-tahun-2001.pdf

Abstrak

USAHA - PERTAMBANGAN - UMUM - DALAM KABUPATEN SAROLANGUN

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 37, LD.2001/NO.19

Peraturan Daerah (PERDA) tentang USAHA PERTAMBANGAN UMUM DALAM KABUPATEN SAROLANGUN

ABSTRAK:

Dengan dibentuknya Kabupaten Sarolangun berdasarkan UU No. 54 Tahun 1999 dan perlu diadakan penataan dan pengaturan dalam pemerintahan daerah; Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 PP No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonomi, maka perlu ditetapkan perda sebagai pedoman penyelenggaraan tugas pemerintah dibidang Pertambangan Umum; Dalam rangka pelayanan prima pada usaha pertambangan umum, maka perlu diatur secara terpadu sehingga dapat menjamin kelangsungan kelestarian Sumber Daya Alam dan berwawasan lingkungan; Untuk terciptanya pengusahaan bahan galian secara profesional diperlukan kaidah-kaidah pertambangan yang benar dan efisien, sehingga dapat terwujud sistem pembanguna pertambangan yang berkelanjutan; Tertibya hukum dan administrasi usaha Pertambangan Umum dalam Kabupaten Sarolangun perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun.
UU No. 1 Tahun 1967; UU No. 11 Tahun 1967; UU No. 6 Tahun 1968; UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; Peraturan UU No. 54 Tahun 1999; PP No. 32 Tahun 1969; PP No. 19 Tahun 1973; PP No. 27 Tahun 1980; PP No. 58 Tahun 1998; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 13 Tahun 2000; PP No. 25 Tahun 2000; Keppres No. 75 Tahun 1996; Keppres No. 11 Tahun 1999.
Perda ini mengatur tentang USAHA PERTAMBANGAN UMUM DALAM KABUPATEN SAROLANGUN, meliputi Wilayah Pertambangan; Wewenang dan Tanggung Jawab; Izin Usaha Pertambangan Umum; Hak Pemegang Izin Usaha Pertambangan; Pengelolaan Lingkungan Hidup; Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan; Hubungan Izin Usaha Pertambangan Dengan Hak Tanah; Pengembangan Wilayah dan Pengembangan Masyarakat Serta Kemitraan Usaha Pertambangan; Kewajiban Pemegang Usaha Pertambangan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Peralihan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2001.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya
16 hlmn; 2 pnjlsn

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2006

Tata Cara Pengajuan Rencana Impor Dan Penyelesaian Barang Yang Dipergunakan Untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen ESDM No. 17 Tahun 2018 tentang Impor Barang Operasi Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Download :
Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2006.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 1966.