Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 13.499 peraturan dalam 0,056 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tebo Nomor 60 Tahun 2023

Perubahan atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 101 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Tahun 2023

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perbup No 60 Tahun 2023.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 101 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN RIMBO ULU KABUPATEN TEBO TAHUN 2023

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD 2023 (60): 6 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 101 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Tahun 2023

ABSTRAK:

a. bahwa berdasakan pasal 343 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan rnenunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan; b. bahwa telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor Tebo Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 68 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2023; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023
UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 14 Tahun 2000; UU no 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU no 25 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Thaun 2015; UU No 1 Tahun 2022; PP No 39 Tahun 2006; PP No 8 Tahun 2008; PP no 2 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; PP No 13 Tahun 2019; Perpres no 59 Tahun 2017; Perpres No 18 Tahun 2020; Permendagri No 86 Tahun 2017; Permendagri No 90 Tahun 2019; Permendagri No 23 Tahun 2020; Perda Tebo No 6 Tahun 2013; Perda Tebo No 3 Tahun 2014; Perda Tebo No 8 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda tebo no 18 Tahun 2021.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 101 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN RIMBO ULU KABUPATEN TEBO TAHUN 2023

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2023.
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 60 Tahun 2023

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN POHJENTREK KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 - 2026

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
2023pb3514060.pdf

Abstrak

RENCANA STRATEGIS

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 No 60; https://jdih.pasuruankab.go.id/hukum/detail/peraturan-bupati-pasuruan-nomor-60-tahun-2023-tentang-rencana-strategis-kecamatan-pohjentrek-kabupaten-pasuruan-tahun-2024-2026.html

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA STRATEGIS KECAMATAN POHJENTREK KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 - 2026

ABSTRAK:

a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026; b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023; c. bahwa Kecamatan Pohjentrek Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pohjentrek sebagai • dokumen perencanaan Kecamatan Pohjentrek untuk periode 3 (tiga) tahun; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan Tahun 2024- 2026;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965; UU No 25 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2022; PP No 38 Tahun 2007; PP No 6 Tahun 2008; PP No 8 Tahun 2008; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 86 Tahun 2017; Permendagri No 77 Tahun 2020; Permendagri No 90 Tahun 2019; Kep. Mendagri No 50-5889 Tahun 2019; Instruksi Mendagri No 52 Tahun 2022; Perbup Pasuruan No 12 Tahun 2023.
Renstra Kecamatan Pohjentrek Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026; Renstra Kecamatan Pohjentrek sebagaimana dimaksud digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Pobjentrek dalam menyusun Renja Kecamatan Pohjentrek. Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Pohjentrek Tahun 2027, Renstra Kecamatan Pohjentrek Tahun 2024-2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Pohjentrek Tahun 2027.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2023.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 60 Tahun 2022

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2021-2026

APBD Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERBUP 60 TAHUN 2022 RPKD SOPPENG.pdf

Abstrak

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2021-2026

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 60

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2021-2026

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat, maka perlu disusun rencana penanggulangan kemiskinan daerah; Bberdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota, dimana Bupati bertanggung jawab dalam penanggulangan kemiskinan di daerah kabupaten; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2021 - 2026.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah; 4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB 1 KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perencanaan, Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah. BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN. BAB IV RUANG LINGKUP. BAB V SISTEMATIKA PENYUSUNAN. BAB VI PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN. BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2022.
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 60 Tahun 2020

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2021

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

rencana kerja

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 60

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2021

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 yang telah disusun perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 48 Tahun 2020
peraturan bupati ini mengatur mengenai penetapan rencana kerja perangkat daerah kabupaten tulungagung tahun 2021

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2020.
jumlah 5 halaman dan lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 60 Tahun 2015

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
2015 60 E55 BD PERBUP RENSTRA KECAMATAN LOSARI 2014-2019.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang Nomor 60 Tahun 2019

RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Renja PU SDA.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 60 Tahun 2020

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Salinan_PERBUP_No_60_Tahuh_2020.pdf

Abstrak

PROGRAM, RENCANA KERJA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD TAHUN 2020 NOMOR 60

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)

ABSTRAK:

bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi dan multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program dan melibatkan partisipasi masyarakat; bahwa untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi berbagai program penanggulangan kemiskinan; bahwa untuk mengatasi masalah kemiskinan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mencapai target penurunan angka kemiskinan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan percepatan penanggulangan kemiskinan; bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6); Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 1);
KETENTUAN UMUM; ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; HAK DAN KEWAJIBAN; PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN; TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN; PEMUTAKHIRAN DATA; PEMBIAYAAN; PERAN SERTA PEMERINTAH DESA, MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA; KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2020.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
10 HALAMAN

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 60 Tahun 2019

Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2020

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERBUP NOMOR 60 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 60 Tahun 2020

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Banjar No. 9 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2017 - 2019

Download :
perbup nomor 60 tahun 2020 tentang ROAD MAP 2020-2024..pdf

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2020/No. 60

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024

ABSTRAK:

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu melakukan penyesuaian terhadap Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banjar.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; U Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 2 Tahun 2018; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Permendagr Nomor 80 Tahun 2015; PermenPAN RB Nomor 25 Tahun 2020; Perda Kab. Banjar Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024, yang memuat: BAB I Pendahuluan; Bab II Evaluasi Capaian dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Bab III Analisis Lingkungan Strategis; Bab IV Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024; Bab V Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020- 2024; dan Bab VI Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Banjar Nomor 9 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2017-2019
40 halaman; lampiran 36 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 60 Tahun 2021

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERBUP 60 TAHUN 2021 Perubahan Kedua RKPD.pdf

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD 2021/60

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021

ABSTRAK:

a. bahwa perubahan rencana kerja pemerintah daerah dijadikan dasar pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara; b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan antar dokumen perencanaan agar dapat memberikan arah yang jelas sesuai dengan prioritas pembangunan daerah diperlukan dasar hukum yang sesuai dengan program kerja pemerintah kabupaten bandung; c. bahwa dasar hukum yang ada dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 perlu dilengkapi sehingga dapat sesuai dengan program kerja pemerintah Kabupaten Bandung; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2017, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018, . Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2018, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.05/2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.07/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.07/2021, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2020, Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Bupati Bandung Nomor 44 Tahun 2014, Peraturan Bupati Bandung Nomor 65 Tahun 2014, Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2015, Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 48 Tahun 2017, Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 tahun 2017, Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 tahun 2018, Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2018, Peraturan Bupati Bandung Nomor 14 Tahun 2019, Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2019, Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2020, Peraturan Bupati Bandung Nomor 115 Tahun 2020, Peraturan Bupati Bandung Nomor 116 Tahun 2020, Peraturan Bupati Bandung Nomor 127 Tahun 2020, Peraturan Bupati Bandung Nomor 140 Tahun 2020, Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2021
Terdiri dari 2 pasal

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2020
mengatur mengenai perubahan kedua atas peraturan bupati bandung nomor 99 tahun 2020 tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten bandung tahun 2021
28 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.