Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2007
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas
Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di
Kabupaten Pemalang agar dapat dilakukan secara
berdayaguna dan berhasilguna serta sesuai dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun
2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2011,
perlu ditetapkan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah
Kabupaten Pemalang;
bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah ( RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2007;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun
2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2007 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2007
sebagaimana tercantum pada Lampiran I s/d Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2006.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 41 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Tahun 2006/No.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2007
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rem bang Nomor 20 Tahun 2003;
Peraturan bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2007
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2006.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 41 Tahun 2006
PERBUP - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2007
2006
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 41, BD.2006/No.26
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2007
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Transis Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas; bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tersebut merupakan landasan kebijakan operasional dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas; bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2007 dan mengaturnya dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2006
Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah; Prioritas Pembangijnan; Rencana Kerja; Ringkasan Pendanaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2007.
59 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 25 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2006-2011
ABSTRAK:
bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan arah yang ingin dicapai Daerah dalam kurun waktu masa bhakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan vlsi, misi dan program Bupati dan \/Vakil Bupati; bahwa berdaserkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 T ahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nemer 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Pera tu ran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerlntah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nemer 7 Tahun 2005; Peraturan Daerah ProvinsI Jawa Tengah Nornor 11 Tahun 2003
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paf tahun 2006-2011 merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan visl, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, dimana program dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan Pemerintah yang menladi batas kewenangan Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2006.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2006/No.8 Seri E Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2007
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah setiap tahun
perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a,
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana perlu Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2007;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana perlu Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2007.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2006.
309 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan No. 18 Tahun 2006
RENCANA - KERJA - PEMERINTAH DAERAH - KABUPATEN TANJUNG JABUNG - TIMUR TAHUN 2007
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2006/NO.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2007
ABSTRAK:
bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut RPJM Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2006-2011 serta menentukan prioritas dan rencana kerja pembangunan Daerah beserta pendanaannya pada tahun 2007, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2007;
bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2007 merupakan dasar dalam pernyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 serta merupakan tolak ukur penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2007 selama 1 (satu) Tahun;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2007
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 7 Tahun 2005; PERDA No. 23 Tahun 2006; PERBUP No. 10 Tahun 2006
PERBUP ini Mengatur Mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2007
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2006.
3 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 15 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Negara Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa Kota Negara merupakan ibu kota Kabupaten Jembrana, jantung kehidupan dan penghidupan masyarakat yang demikian komplek mengandung berbagai keinginan atau ekspansi usaha. Ekspansi ini menimbulkan adanya pertentangan kepentingan, dan perebutan penggunaan lahan yang dapat merugikan semua pihak
b. bahwa berkenaan dengan perkembangan kawasan industri,pemukiman, perkantoran pemerintah dan swasta, komersial dan peruntukan kegiatan lainnya perlu diantisipasi dengan mcngendalikannya agar adanya kesesuaian dan keseimbangan dalam pemanfaatan ruang
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetankan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Negara;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor JO Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun I 997
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999
Peraturan Penierintah Nomor 25 Tahun 2000
Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1990
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Nomor 640/KTPS/198
BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT
BAB III RENCANA STRUKTUR TATA RUANG KAWASAN
Pasal 11 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.
Peraturan Bupati ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2006.
-
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2006
PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN KEPADA DESA / KELURAHAN
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2006/No.5 Seri E Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kepada Desa/Kelurahan Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
masyarakat perlu didukung kemampuan keuangan dalam
penyeienggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan.
bahwa untuk mendukung keuangan Desa / Kelurahan, pemerintah
kabupaten mengaiokasikan dana dalam bentuk Bantuan
Pembangunan Kepada Desa / Kelurahan; bahwa agar dalam pelaksanaan dan pengeloiaan dana Bantuan
Pembangunan Kepada Desa / Keiurahan dapat terarah dan terukur
perlu diterbitkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Bantuan Pembangunan Kepada Desa / Keiurahan Kabupaten Purworejo;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun
2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kepada Desa / Keiurahan Kabupaten Purworejo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2006.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat