Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.249 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 55 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Tarif Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah Kota Pontianak

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Lalu Lintas, Jalan

Download file:

PERWALI-NO-55-TAHUN-2014-...N PENUMPANG UMUM.pdf

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 55, BD.2014/NO.55, TBD No.55, LL KOTA PONTIANAK: 4 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah Kota Pontianak

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan angkutan umum dalam wilayah Kota Pontianak dan sebagai upaya meningkatkan pelayanan jasa angkutan, perlu menyesuaikan kembali tarif angkutan penumpang umum dalam wilayah Kota Pontianak yang berlaku dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha jasa angkutan.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 55 Tahun 2012, PP No. 79 Tahun 2013, PP No. 74 Tahun 2014, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Perda No. 8 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Ketentuan Tarif, Ketentuan, Larangan Dan Kewajiban, Ketentuan Sanksi, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2014.
5 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 36 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik Lalu Lintas, Jalan

Download file:

PERWALI-NO-36-TAHUN-2014-...PENERANGAN JALAN.pdf

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, BD.2014/NO.36, TBD No.36, LL KOTA PONTIANAK: 31 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

ABSTRAK:

Bahwa untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan Pajak Penerangan Jalan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak, maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 19 Tahun 1997, UU No. 14 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 31 Tahun 1986, PP No. 135 Tahun 2000, PP No. 136 Tahun 2000, PP No. 14 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 91 Tahun 2010, Perpres No. 1 Tahun 2007, Permen ESDM No. 30 Tahun 2012, Permendagri No. 1 tahun 2014, Perda No. 2 Tahun 1987, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Perda No. 6 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Objek, Subjek Dan Wajib Pajak Penerangan Jalan, Tata Cara Pendaftaran Dan Pelaporan, Dasar Pengenaan Dan Tata Cara Penghitungan Pajak, Tata Cara Pemungutan Pajak, Penagihan, Pembukuan Dan Pemeriksaan, Keberatan Dan Banding, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2014.
31 halaman, 2 halaman lampiran

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang No. 36 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Tarif Angkutan Penumpang Umum Di Kota Serang

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara Perekonomian Lalu Lintas, Jalan

Download file:

Perwal 36 2014 Tarif_Angkot.PDF

tarif-angkutan-penumpang-umum

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, BD.2014/NO.36

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Di Kota Serang

ABSTRAK:

ditetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 34 Tahun 2014 Tanggal 17 November 2014 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Konsumen Pengguna Tertentu dan berdasarkan aspek yuridis normatif, sosiologis dan politis, maka Tarif Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kota Serang yang telah ditetapkan sebelumnya perlu dilakukan penyesuaian
UU No 32 Tahun 2007; UU No 22 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 41 Tahun 1993; PERDA Kota Serang No 5 Tahun 2014
1. Ketentuan Umum; 2. Ketentuan Tarif; 3. Pengawasan; 4. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2014.
5 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang No. 25 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Analisis Dampak Lalu Lintas

Abstrak

Lalu Lintas, Jalan

Download file:

PERWALI-NO-25-TAHUN-2014-...MPAK LALU LINTAS.pdf

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 25, BD.2014/NO.25, LL kota Singkawang: 15 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisis Dampak Lalu Lintas

ABSTRAK:

bahwa lalu lintas sebagai bagian dari sistem transportasi daerah harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 12 Tahun 2001, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1993, Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2011, PERDA No. 5 Tahun 2008, PERDA No. 6 Tahun 2008, Peraturan Walikota No. 7 Tahun 2009, PERDA Kota Singkawang No. 1 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pelaksanaan Andalan, Penyusun Dokumen Andalalin, Dokumen Hasil Andalalin, Prosedur dan Mekanisme Andalalin, Tim Evaluasi Dokumen Andalalin, Persyaratan Persetujuan Andalalin, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2014.
15 halaman dan penjelasan 5 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 23 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Program School Area Traffic Management

Abstrak

Lalu Lintas, Jalan

Download file:

PERWAL_No__23_Tahun_2014_...AFFIC_MANAGEMENT.pdf

PROGRAM - SCHOOL - AREA - TRAFFIC - MANAGEMENT

2014

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 23, BD 2014/25

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Program School Area Traffic Management

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, perencanaan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana dimaksud perlu diatur dengan Peraturan Walikota Sukabumi.
UU No. 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2014; PP No. 3 Tahun 1995; PP No. 32 Tahun 2011; Perda Kota Sukabumi No. 2 Tahun 2008; Perda Kota Sukabumi No. 7 Tahun 2008; Perda Kota Sukabumi No. 16 Tahun 2012; Perda Kota Sukabumi No. 5 Tahun 2013
Peraturan ini mengatur tentang Program Manajemen Lalu Lintas Area Sekolah, yang meliputi: Ketentuan Umum; Umum; Penyelenggara; Pelaksanaan; Pendanaan; Pelaporan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2014.
UU No. 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2014
12 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 46 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Download file:

PERWALI-NO-46-TAHUN-2013-...LAM WILAYAH KOTA.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 46, BD.2013/NO.46, LL KOTA PONTIANAK: 9 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menertibkan antrian kendaraan pengantri BBM bersubsidi yang berakibat merusak konstruksi jalan dan trotoar serta mengganggu arus lalu lintas dalam wilayah Kota Pontianak, maka perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 36 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2001, UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 22 Tahun 1990, PP No. 41 Tahun 1993, PP No. 43 Tahun 1993, PP No. 38 Tahun 2007, Permenhub No. KM 14 Tahun 2006, Permenhub No. KM 60 Tahun 2006, Permenhub No. KM 14 Tahun 2007, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Perda No. 8 Tahun 2008, Kepmenhub No. KM 69 Tahun 1993, Kepmenhub No. KM 66 Tahun 1993, Kepmenhub No. KM 67 Tahun 1993, Kepmenhub No. KM 4 Tahun 1994, Kepmenhub No. 31 Tahun 1995, Kepmendagri No. 4 Tahun 1997, Kepmenhub No. KM 84 Tahun 1999.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2013.
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK
9 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 40 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Penetapan Tarif Angkutan Kota Di Kota Cirebon

Abstrak

Lalu Lintas, Jalan

Download file:

PERWAL402013.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 36 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Download file:

PERWALI-NO-36-TAHUN-2013-...ENDARAN BERMOTOR.pdf

KETENTUAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, BD.2013/NO.36, TBD No.36, LL KOTA PONTIANAK: 14 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan dalam wilayah Kota Pontianak serta menyesuaikan kondisi dan kemampuan jalan dan jembatan, perlu mengatur ketentuan pengoperasian kendaraan bermotor dalam wilayah Kota Pontianak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 22 Tahun 1990, PP No. 41 Tahun 1993, PP No. 43 Tahun 1993, PP No. 38 Tahun 2007, Permenhub No. KM 14 Tahun 2006, Permenhub No. KM 60 Tahun 2006, Permenhub No. KM 14 Tahun 2007, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Perda No. 8 Tahun 2008, Kepmenhub No. KM 69 Tahun 1993, Kepmenhub No. KM 66 Tahun 1993, Kepmenhub No. 67 Tahun 1993, Kepmenhub No. KM 4 Tahun 1994, Kepmenhub No. 31 Tahun 1995, Kepmendagri No. 4 Tahun 1997, Kepmenhub No. KM 84 Tahun 1999, Surat Edaran Jendral Perhubungan Darat No. SE.02/AJ.108/DRJD/2008.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Da Ruang Lingkup, Jenis Kendaraan, Pengoperasian, Kewajiban Dan Larangan, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2013.
14 halaman, 3 halaman lampiran

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2013

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pemeliharan Jalan dan Pembersihan Saluran Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi Lalu Lintas, Jalan

Download file:

Perwali Balikpapan 14-201...ersihan Drainase.pdf

upt - jalan - pemeliharaan - saluran drainase - pembersihan - ORGANISASI - TATA KERJA - uraian tugas - pembentukan

2013

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 14, BD.2013/14

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pemeliharan Jalan dan Pembersihan Saluran Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Balikpapan, disebutkan bahwa pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan di Bidang Pengairan dan Bidang Bina Marga, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Pembersihan Saluran Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan. Untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perda Kota Balikpapan No. 2 Tahun 2008; Perda Kota Balikpapan No. 17 Tahun 2008; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permen PU No. 13/Prt/M/2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi; 4. Susunan Organisasi; 5. Uraian Tugas; 6. Eselon; 7. Tata Kerja; 8. Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan; 9.Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2013.
9 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 84 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Peraturan Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Lalu Lintas, Jalan

Download file:

PERWALI NO 84 TH 2011.pdf

PERATURAN - PELAKSANAAN - RETRIBUSI - PELAYANAN - PARKIR - DI - TEPI - JALAN - UMUM

2011

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 84, BD 2011/84

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 38 ayat (4), Pasal 40 ayat (6), Pasal 41 ayat (5), Pasal 43 ayat (5), Pasal 48 ayat (3), dan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kota Tasikmalaya No. 3 Tahun 2008; Perda Kota Tasikmalaya No. 5 Tahun 2011
Peraturan ini mengatur tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Penetapan Lokasi Jalan Umum Tertentu dan Lokasi Bukan Jalan Umum Tertentu; Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi; Syarat dan Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2011.
UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008
6 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT