Peraturan Bupati (Perbup) NO. 70, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 70
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4
Tahun 2021 tentang Barang Milik Daerah, pengelola
barang dan/atau pengguna barang dan/ atau kuasa
pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang
milik daerah yang berada dalam penguasaanya;
b. bahwa agar pengamanan barang milik daerah dapat
dilaksanakan dengan baik, perlu ada regulasi yang
mengatur tata cara pengamanan barang milik daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Tata Cara
Pengamanan Barang Milik Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Talrun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia tal:lun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 lentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Talaun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2O15 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe Selatan, (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4
Tatrttn 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe selatan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2O21 Nomor 4);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II BARANG MILIK DAERAH
BAB III PENGAMANAN
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2024.
18
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 54 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 54, BD.2024/NO.54, Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No 28 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 ten tang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 28 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 28 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No 37 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020; Permendagri No 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 7 Tahun 2024; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 18 Tahun 2017; Perbup Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 28 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, antara lain BMD dari perolehan lain yang sah, wewenang dan tanggung jawab Bupati sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan BMD, perencanaan BMD, status penggunaan BMD, dokumen kepemilikan BMD, sewa BMD, pinjam pakai BMD, KSP BMD, kendaraan dinas, penilaian BMD, tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum, pemindahtanganan BMD, penjualan BMD, hibah BMD, penyertaan modal atas BMD, penghapusan BMD, pemantauan dan penertiban BMD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2024.
Mengubah Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
56 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 45 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 45, BD.2024/NO.45, Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Asuransi Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa berdasarakan Pasal 96 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 18 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan barang milik daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Asuransi Barang Milik Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 37 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 40 Tahun 2014; PP No 2 Tahun 2001; PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020; Permendagri No 19 Tahun 2016; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 18 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Asuransi Barang Milik Daerah dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam pengasuransian BMD. Diatur mengenai ketentuan umum; ruang lingkup; pejabat pengelola Barang Milik Daerah; pelaksanaan; pendanaan; pembinaan dan pengawasan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2024.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simeuleu Nomor 31 Tahun 2024
Tata Cara Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Kabupaten Simeulue Tahun 2024 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Simeulue
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi pelaksanaan ketentuan Pasal 85 Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
UU No. 28 Tahun 1999, UU No.48 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2021, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 40 Tahun 1994, PP No. 27 Tahun 2014, Permendagri No. 19 Tahun 2016, Permendagri no. 108 Tahun 2016, Qanun Kab. Simeulue No. 3 Tahun 2019
Peraturan ini berisi 40 pasal yang terdiri dari Bab I sampai dengan Bab IX
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2024.
26
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sragen Nomor 26 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Inventarisasi dan Penilaian Aset Desa
ABSTRAK:
bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional
dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan; bahwa inventarisasi dan penilaian Aset Desa perlu
dilaksanakan untuk memperoleh data dan nilai Aset Desa
yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam
rangka penyusunan neraca Desa; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal (29) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa, Pemerintah Daerah bersama
Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian Aset
Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Inventarisasi dan
Penilaian Aset Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pedoman Inventarisasi Aset Desa, Pedoman Penilaian Aset Desa dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2024.
20 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rembang Nomor 26 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa;
asal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Aset Desa, Pengelolaan Aset Desa, Tukar Menukar, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan Pengelolaan Aset Desa, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2024.
62 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sragen Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa inventarisasi barang milik daerah perlu dilakukan
untuk mendata, mencatat, dan melaporkan hasil pendataan
barang milik daerah, sehingga mewujudkan tertib
administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan PelaporanBarang Milik Daerah, pengelola barang melakukaninventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannyapaling sedikit 1 (satu) kali dalam (lima) 5 tahun; bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya tertib
administrasi dan akurasi data yang dapat di
pertanggungjawabkan dari hasil pelaksanaan inventarisasi
Barang Milik Daerah, maka perlu disusun Pedoman
Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedomam Pelaksanaan
Inventarisasi Barang Milik Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Obyek Inventarisasi, Pelaksana Inventarisasi, Tata Cara Pelaksanaan inventarisasi, Pelaporan Hasil Inventarisasi, Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
50 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 18 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penghunian Dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melakukan pengawasan dan pemantauan
terhadap penghuni asrama mahasiswa milik Pemerintah
Kabupaten Rokan Hulu agar dapat berjalan dengan
tertib, aman dan tentram perlu menata dan mengelola
secara baik asrama tersebut.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Ini Berisi 8 (delapan) Bab dan 15 (lima belas) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Persyaratan; Hak Dan Kewajiban Penghuni ; Larangan; Pengurus Asrama Mahasiswa; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasangkayu Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah serta mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah khususnya
pemanfaatan dan pengoptimalan barang milik daerah; bahwa Barang Milik Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan
daerah serta pelayanan kepada masyarakat perlu dikelola dengan tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 7 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang standar operasional prosedur pengelolaan barang milik daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang standar operasional penggunaan; pemanfaatan; pengamanan; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2024.
20
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan
barang milik daerah, meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi,
dan pengendalian penggunaan Kendaraan Dinas, serta
penyesuaian nomor registrasi kendaraan perorangan dinas
dan kendaraan dinas jabatan; bahwa untuk menyesuaikan ketentuan terkait penggunaan
Nomor Registrasi Kendaraan Bermotr Pejabat Pemerintah
Daerah maka perlu penyesuaian atas tanda nomor
kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan
maka diperlukan penyesuaian atas nomor tanda
kendaraan dinas perorangan dinas dan kendaraan dinas
jabatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Wonosobo Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Tanda Nomor
Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas
Jabatan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 dan perubahan Pasal 2.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2024.
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2020 diubah.
7 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
