Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Belanja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Agar pelaksanaan anggaran pemerintah daerah Tahun Anggaran 2020 berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan
berhasilguna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu memberikan pedoman dan batas tertinggi dalam penentuan biaya kegiatan dan honorarium.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.
Standarisasi Belanja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2019.
32 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 28 Tahun 2019
rencana - kerja - pemerintah - daerah - kabupaten - bekasi - tahun - 2020
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD 2019/29.A
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemda, perlu disusun RKPD sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD Dan Rencana Kerja Pemda Kab. Bekasi adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berdasarkan Perda Kab. Bekasi No. 7 Tahun 2017 Dan Penyusunan RKPD Kab. Bekasi Tahun 2020 mengacu pada Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Kab. Bekasi Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kab. Bekasi Tahun 2017-2022 dengan memperhatikan Program Prioritas dan Program Strategis Nasional dan Prov Jabar maka perlu ditetapkan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 20 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 40 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Kab. Bekasi No. 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 7 Tahun 2015; Perda Kab. Bekasi No. 3 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Bekasi No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016; Perda Kab. Bekasi No. 7 Tahun 2017; Perbup Bekasi No. 25 Tahun 2013.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2019.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
Klasifikasi arsip sangat diperlukan sebagai
instrumen dalam pengelolaan arsip dinamis untuk
memfasilitasi penciptaan, akses dan penggunaan, serta
penyusutan arsip dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun
2009 tentang Kearsipan perlu membentuk instrumen
hukum yang mengatur mengenai klasifikasi arsip di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun
2016, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun
2016.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Klasifikasi
Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang. Terdiri dari 3 Bab dan 6 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2019.
94 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Nomor Tahun 6 Tahun 2014 2014 tentang tentang Peraturan Desa, Pelaksanaan perlu menetapkan Undang-Undang Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum Perbup adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 4 (empat) bab dan 8 (delapan) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Pengalokasian; Penggunaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2019.
Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan
Bupati Bengkalis Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengalokasian
Alokasi Dana Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI TULANG BAWANG BARAT
ABSTRAK:
untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah
UU No.7 Tahun 1984; UU No.39 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.21 Tahun 2007; UU No.50 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri Republik Indonesia No.67 Tahun 2011; Permendagri No.80 Tahun 2015; Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000; Perda Kabupaten Tulang Bawang Barat no.6 Tahun 2016; Instruksi Gubernur Lampung No.2 Tahun 2010
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang azas, maksud, dan tujuan, perencanaan dan pelaksanaan, pengorganisasian, pemantauan dan evaluasi, dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 65
Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan
Penerangan Jalan Umum
ABSTRAK:
Bahwa untuk format permohonan pemasangan baru, penambahan daya dan persetujuan pemasangan baru/penambahan daya Penerangan Jalan Umum (PJU) serta serah terima jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU) perlu diseragamkan;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 ‘Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 65 Tahun 2018;
Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 65 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 65) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2019.
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahDesaPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Pangandaran No. 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KAPAL ANGKUTAN PELAYARAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH
ABSTRAK:
Dalam rangka pengembangan angkutan pekayaran rakyat dsn mendukung pelaksanaan angkutan pelayaran rakyat, perlu adanya penugasan kepada Pelaksana Penyelenggara Angkutan Pelayarab Rakyat yang bergerak di bidang angkutan pelayaran yang dinilai mampu untuk menyelenggarakan kewajiban pelayaran publik kepada masyarakat. Dan Perjanjian Hibah antara Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tentang Hibah Barang Milik Negara berupa Kapal Pelayaran Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, sehingga diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik kapal angkutan pelayaran rakyat milik pemerintah.
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur; UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan; PP Nomor 51 Tahun 202 tentang Perkapalan; PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan; PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan PP Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas PP Nomor 20 Tahun 2020 tentang Angkutan dan Perairan; Permen Perhubungan Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PY.66/1/2-02 tentang Persyaratan Keselamatan bagi Kapal Layar Motor berukuran sampai dengan GT 500; dan Peraturan Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK./103/2/8/DJPL tentang Petunjuk Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang.
Perbup ini terdiri dari : Bab I Ketentuan Umum; Bab II Penyelenggaraan Operasional Kapal; Bab III Pembinaan dan Pengawasan; Bab IV Pembiayaan; dan Bab V Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, BD Kota Pasuruan Tahun 2019 No 29
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pasuruan No 60 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan
ABSTRAK:
bahwa guna mewujudkan tertib pengelolaan keuangan daerah dalam pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kata Pasuruan, perlu mengubah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 60 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kata Pasuruan;
Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 60 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun
2018 Nomor 60);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun
2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 60 Tahun 2018 tentang tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di L1ngkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 60) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah;
2. Ketentuan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (7);
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah;
4. Ketentuan Pasal 15 diubah;
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah;
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah;
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 diubah, serta ayat (3) Pasal 20 dihapus;
8. Ketentuan ayat (3) Pasal 23 diubah;
9. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 25 diubah;
10. Ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah;
11. Ketentuan Pasal 30 diubah;
12. Ketentuan ayat (2) Pasal 32 diubah;
13. Ketentuan ayat (1) huruf f Pasal 42 diubah;
14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 45 diubah;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
