PERBUP Kab. Pekalongan No. 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
2/PMK.07/2022 Tanggal 12 Januari 2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Tembakau Menurut Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, penyesuaian Kegiatan yang bersumber dari Dana
Alokasi Khusus (DAK) dan kegiatan yang bersifat mendesak serta pergeseran anggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka Peraturan Bupati Pekalongan
Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 perlu ditinjau kembali dan diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 63 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.07 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/PMK.07/2022; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 63 Tahun 2021
Peraturan tersebut mengatur mengenai perubahan terhadap Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 63)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2022.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 63 Tahun 2021
524
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2022;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang APBD Tahun Anggaran 2022 bertambah dikarenakan adanya penambahan Pendapatan Daerah, penambahan Belanja Daerah, penambahan Pembiayaan Daerah beserta Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2022.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 40 Tahun 2022
penjabaran - pertanggungjawaban - pelaksanaan - anggaran - pendapatan - dan - belanja - daerah - kabupaten - majalengka - tahun - anggaran - 2021
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD 2022/ No.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 Perda Kab. Majalengka No. 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Majalengka Tahun Anggaran 2021, perlu membentuk Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Majalengka Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 2 Tahun 2020; PP No. 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 15 Tahun 2019; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2018; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 56 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2021; Perpres No. 54 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 72 Tahun 2020; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 78 Tahun 2020; Permendagri No. 79 Tahun 2018 Permendagri No. 64 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Majalengka No. 5 Tahun 2009; Perda Kab. Majalengka No. 5 Tahun 2014; Perda Kab. Majalengka No. 4 Tahun 2017; Perda Kab. Majalengka No. 1 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Majalengka No. 4 Tahun 2020; Perda Kab. Majalengka No. 1 Tahun 2019; Perda Kab. Majalengka No. 7 Tahun 2020; Perda Kab. Majalengka No. 7 Tahun 2021; Perda Kab. Majalengka No. 1 Tahun 2022; Perda Kab. Majalengka No. 5 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2022.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Menindaklanjuti Berita Acara Hasil Pembahasan Penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) di Tahun 2021 Sisa DBH DR Definitif di Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Kapuas, yang ditandatangani Bersama antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Dalam Negeri c.q Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan serta Pemerintah Kabupaten Kapuas pada tanggal Sembilan Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bahwa ada program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersumber dana dari yang harus disesuaikan dengan prioritas penggunaan DBH DR.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutangan Dana Reboisasi;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 12 diubah; Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), diubah, ayat (3) dan ayat (5) diubah; Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah dan ayat (4) diubah; Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (7) diubah; Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah; Ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (8), dan ayat (11); Ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4); Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2); Diantara Pasal 27 dan Pasal 28B disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yaitu Pasal 27A, Pasal 27B dan Pasal 27C; Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (4); Ketentuan Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) diubah dan ditambahkan satu ayat, yaitu ayat (6); Ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) diubah; Ketentuan Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah; Ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) diubah; Ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (3) diubah; Ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) diubah; Ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) diubah; Ketentuan Pasal 88;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2022.
Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
26
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 39 Tahun 2022
PERBUP Kab. Brebes No. 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022
Mengubah
PERBUP Kab. Brebes No. 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi kewajiban pemenuhan belanja wajib
dan mengikat berupa belanja gaji dan tunjangan, maka
Peraturan Bupati Brebes Nomor 87 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022 perlu disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 87
Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Bupati Brebes Nomor 87 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran I dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2022.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 87 Tahun 2021 diubah.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 77 tahun 2020; Perda No. 1 Tahun 2019; Perbup Polewali Mandar No. 40 Tahun 2014; Perbup Polewali Mandar No. 45 Tahun 2021;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angaran 2021 yang terdiri dari:
1. Pendapatan
2. Belanja Daerah
3. Belanja Modal
4. Belanja Tak Terduga
5. Transfer
6 Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2022.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gresik Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk memberikan petunjuk bagi Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran agar dapat mengimplementasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara efektif dan efisien telah ditetapkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor :125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil,terhadap Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun
2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Bab VI Nomor
4. huruf c. Waktu lembur Nomor 2. dan Notulen Rapat dari Bagian Adiministrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, Perihal : Rapat Evaluasi Perbup Nomor 27 Tahun 2021 tentang SBU dan Perbup Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan TA 2022, tanggal 28 Maret 2022, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentangLaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi sebagaimana telah diubah beberapakali terakhirdengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2014;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 164/PMK.05/2015 tentang tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 2020;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
31. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pelaksanaan Barang/Jasa;
32. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
33. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
34. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
35. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
36. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
mengatur perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang memuat perubahan pada:
1. Ketentuan dalam Bab II angka 7.25 Lampiran Peraturan Bupati diubah,
2. Ketentuan dalam Bab II ditambahkan angka 7.26,
3. Ketentuan dalam BAB III angka 3.3.7 diubah,
4. Ketentuan dalam BAB VI angka 1.5 huruf b diubah ,
5. Ketentuan dalam BAB VI angka 3.3 diubah,
6. Ketentuan dalam BAB VI angka 4 diubah,
7. Ketentuan dalam Format Lampiran XII diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2022.
mengubah Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
77
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah
Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2Ol4; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2O2O; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2O21; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2022.
jumlah 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK 02.02/D.I/9124/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Bantuan Lainnya Dalam Bentuk Uang Untuk Pemenuhan Prasarana dan Alat Kesehatan Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional, Surat Gubernur Aceh Nomor 414.2/9298 Tanggal 22 Juni 2022 Hal Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk BOP Mukim Tahun 2022, dan penyesuaian SILPA sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2022;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956; UU Nomor 24 Tahun 1956; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 5 Tahun 2009; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 33 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 13 Tahun 2019; Permendagri Nomor 52 Tahun 2012; Permendagri Nomor 62 Tahun 2017; Permendagri Nomor 36 Tahun 2018; Permendagri Nompor 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 9 Tahun 2021; Permendagri Nomor 27 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 2 Pasal, tentang perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 38 Tahun 2022;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2022.
Halaman : 7 Hlm , Lampiran : - Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
