Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan Kabupaten Bandung Tahun 2018
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu dan
bayi dan menekan AKI dan AKB diselenggarakan upaya
yang bersumber dana dari Pemerintah;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses masyarakat
dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan
pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru
lahirditetapkan kebijakan pembiayaanmelalui Jaminan
Persalinan;
c. bahwa agar pelaksanaan Jaminan Persalinan dapat
berjalan efektif dan efisien perlu adanya pedoman
pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada
di Kabupaten Bandung;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Jaminan Persalinan Kabupaten Bandung
Tahun 2018.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang no 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 137
Tahun 2016, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 66
Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 61 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2
Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8
Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5
Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9
Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016
Terdiri dari 21 pasal, 4 bab yaitu ketentuan umum, ruang lingkup, pelayanan jampersal, penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
mengatur mengenai pedoman pelaksanaan jaminan persalinan kabupaten bandung tahun 2018
15 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan atas prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dan keberlanjutan pengelolaannya maka perlu adanya penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan;
b. bahwa untuk mewujudkan ketertiban dalam penyediaan dan penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, perlu mengatur Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 5 Tahun 1960, UU Nomor 8 Tahun 1981, UU Nomor 28 Tahun 2002, UU Nomor 38 Tahun 2004, UU Nomor 26 Tahun 2007, UU Nomor 32 Tahun 2009, UU Nomor 1 Tahun 2011, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 20 Tahun 2011, UU Nomor 2 Tahun 2012, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 16 Tahun 2004, PP Nomor 36 Tahun 2005, PP Nomor 34 Tahun 2006, PP Nomor 15 Tahun 2010, PP Nomor 68 Tahun 2010, PP Nomor 27 Tahun 2014, PP Nomor 14 Tahun 2016, PP Nomor 12 Tahun 2017, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010, Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 dan Perda kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, prinsip, kewenangan dan ruang lingkup, perumahan dan permukiman, penyediaan PSU, Pembenukan Tim Verifikasi, Penyerahan PSU, Persyaratan Penyerahan PSU, Pengelolaan PSU, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 28 Tahun 2018
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2017
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
UU NO. 28 TAHUN 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU no. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2017 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018.
5
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I A DAN LAMPIRAN I B SERTA TAMBAHAN LAMPIRAN I C PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I A DAN LAMPIRAN I B PERATURAN GUBERNUR NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2018;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No 25 Tahun 1956, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2003, UU No 15 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 28 Tahun 2009, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 58 Tahun 2005, PP No 71 Tahun 2010, PP No 27 Tahun 2014, PP No 12 Tahun 2017, Perpres No 16 Tahun 2018, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 64 Tahun 2013, Permndagri No 19 Tahun 2016, Permendagri No 33 Tahun 2017, Perda No 4 Tahun 2008, Pergub No 41 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini mengatur Beberapa ketentuan dalam Lampiran I A dan Lampiran I B Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Lampiran I A dan Lampiran I B Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A dan Lampiran I B serta tambahan Lampiran I C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2018.
Pergub ini terdiri dari 8 hlm peraturan dan 17 hlm lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pasal 41 ayat (3) huruf a Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Kesehatan dan keluarga berencana Kabupaten Bengkayang dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja unit pelaksana teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten bengkayang
UU no.10 tahun 1999; UU no.28 tahun 1999; UU no.1 Tahun 2004; UU no.33 Tahun 2004; UU no.43 Tahun 2008; UU no.25 tahun 2009; UU no36 tahun 2009; UU no,.44 tahun 2009; UU no.12 Tahun 2011; UU no5 tahun 2014; UU no.23 Tahun 2014; UU no.36 tahun 2014; PP no.18 tahun 2016; Perpres no.72 Tahun 2012; Permendagri no.80 tahun 2015; Permendagri no.49 tahun 2016; Permendagri no.12 Tahun 2017; Perda no.11 tahun 2016; Perbup no.34 tahun 2016;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Pembentukan;Kedudukan, tugas Pokok, Fungsi dan Struktur organisasi; Pembiayaan; kepegawaian; ketentuan lain-lain; Ketentuan peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2018.
17 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Banten
ABSTRAK:
Untuk mengalokasikan pemenuhan kebutuhan dan mengantisipasi kerawanan pangan spesifik lokalita serta peningkatan gizi masyarakat, perlu dilakukan penyelenggaraan cadangan pangan secara terpadu dan komprehensif guna penyeragaman penyaluran bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Th 2000; UU No 24 Th 2007; UU No 18 Th 2012; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 17 Th 2015; Perpres No 83 Th 2006; Permendag No 04/M-DAG/PER/1/2012; Perda No 2 Th 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyaluran Dana Nagari Yang Bersumber Dari APBN, Alokasi Dana Nagari dan Bantuan Keuangan Nagari Yang Bersumber dari APBD Di Lingkungan Pemkab Lima Puluh Kota
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka terwujudnya tertib administrasi dan efisiensi penyaluran Dana Desa yang bersumber dari APBN, Alokasi dana nagari dan bantuan keuangan nagari yang bersumber dari APBD, perlu adanya tata cara penyaluran Dana Nagari yang bersumber dari APBN, Alokasi Dana Nagari dan bantuan keuangan nagari yang bersumber dari APBD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 113 Tahun 2006, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kabupaten Limapuluh Kota No. 1 Tahun 2008, Perda Kabupaten Limapuluh Kota No. 15 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur Tata Cara Penyaluran Dana Nagari Yang Bersumber Dari Apbn, Alokasi Dana Nagari Dan Bantuan Keuangan Nagari Yang Bersumber Dari Apbd Di Lingkungan Pemkab Lima Puluh Kota, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Penyaluran Dana Nagari;
3. Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
4. Bantuan Keuangan Nagari;
5. Monitoring dan Evaluasi;
6. Ketentuan Peralihan;
7. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2018.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018 NOMOR 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor.
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 5. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
Mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi unit pelaksana teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2018.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Aplikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good govemance) dan pelayanan
masyarakat yang berkualitas diperlukan dukungan
dengan pemanfaatan teknologi;
b. bahwa pemanfaatan teknologi dalam bentuk aplikasi perlu
dikelola dengan baik agar lebih efektif dan efisien;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati ten tang Tata kelola Aplikasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah kabupaten
Kolaka Utara.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, kabupaten Wakatobi
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tahun 2014
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5348);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerab.{Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II APLIKASI,
BAB III PERENCANAAN APLIKASI,
BAB IV REALISASI APLlKASI,
BAB V KEAMANAN APLIKASI,
BAB VI PENDAFTARAN APLIKASI,
BAB VII PENGOPERASIAN APLIKASI,
BAB VIII DATA, INFORMASI DAN INTEROPERABILITAS APLIKASI,
BAB IX PEMELIHARAAN APLIKASI,
BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI APLIKASI,
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2018.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA
ABSTRAK:
Bahwa untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal t4 ayat (1) dan pada Pasal 15 (1) undang-undang Nomor 10 Tahun2009 tentang kepariwisataan dan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan serta adanya data yang akurat tentang jumlah dan jenis usaha yang ada di Kabupaten Sambas, maka pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah; bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pariwisata agar tercipta iklim usaha dan kegiatan kepariwisataan yang lebih kondusif dengan tetap memperhatikan norma agama, norma kesopanan, norma adat istiadat dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat maka setiap usaha pariwisata perlu didaftar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hunrf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.33 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2009, UU No.25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.67 Tahun 1996, Permen Kebudayaan dan Pariwisata No.53 Tahun 2013, Permen Pariwisata No.18 Tahun 2016, Perda Kabupaten Sambas No.1 Tahun 2015, Perda Kabupaten Sambas No.17 Tahun 2015, Perda Kabupaten Samba No.5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Usaha Pariwisata; Tempat Pendaftaran, Objek dan Tanggung Jawab; Jenis Layanan TDUP; Tahapan; Masa berlaku TDUP; Pembekuan Sementara dan Pembatalan; Pendanaan; Pelaporan; Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2018.
45 HALAMAN
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
