Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur
Pendokumentasian dan Penyebarluasan
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
ABSTRAK:
bahwa agar dalam pelaksanaan dokumentasi, publikasi dan Informasi Produk Hukum Daerah serta untuk menunjang kerjasama dengan SKPD terkait melalui pertukaran informasi komunikasi perlu kiranya masingmasing pihak mengikuti operasional prosedur untuk itu perlu diatur ketentuan tentang standar operasional prosedur pendokumentasian dan penyebarluasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati ,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pendokumentasian dan Penyebarluasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati ;
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pernerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 ; Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999; Peraturan Menpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 168 Tahun 2004 ; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2018; Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/216/KUM/2019;
Peraturan Bupati Tentang Standar Operasional Prosedur Pendokumentasian dan Penyebarluasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Prosedur Pendokumentasian dan Penyebarluasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupatt dan Keputusan Bupati;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2019 Nomor 2
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Susun Sederhana Sewa Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Baubau
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3} Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bau bau serta surat rekornendasi Gubemur Sulawesi Tenggara Nornor 161/ 1203 tanggal 25 Februari 2019 tentang Pernbentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD} Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Kata Baubau, rnaka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Rurnah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Baubau;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 2. Undang-Undang Nornor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kata Bau-Bau (Lernbaran Negara Republik Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 7. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kata Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5).
BABI KETENTUAN UMUM
BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN ESELONERING
BABV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
BAB VI PEMBIAYAAN
BAB VII TATAKERJA
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2019.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mergacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Seluma agar dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggfran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan serta sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016-2021 perll.f disusun Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah Kabup�ten Seluma tahun 2019;
d. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seluma Tahun 2019;
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2018
20. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 2005
21. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2016
22. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016
MENGATUR MENGENAI RINCIAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH, DISERTAI 7 LAMPIRAN BERUPA SATU BUKU PERATURAN BUPATI
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2019.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur NegaraPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala DaerahStandar/Pedoman
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan
Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara
Nasional Republik Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun
atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pemberian Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Negerl Sipil,
Pejabat Negara, dan Dewan Perwa.kilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang teknis pemberian gaji ketiga belas kepada PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi kriteria penerima gaji ketiga belas, besaran gaji ketiga belas dan waktu pemberian gaji ketiga belas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2019 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
ABSTRAK:
Menimbanga: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan sesuai dengan Nota
Dinas Kepala Bagian Organisasi tanggal 1 Juli 2019 Nomor
061/349/418.09/2019 perihal Laporan Rencana Peningkatan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kediri dan Berita Acara tanggal 7
Agustus 2019 Nomor 065/465/418.09/2019 tentang Rapat
Pembahasan Penyusunan Peraturan Bupati Kediri tentang Tim
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2019, perlu dibentuk Tim
Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kediri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kediri;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018; 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 29 / PRT / M / 2018; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016
Materi Pokok: mengatur mengenai pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kediri. memuat antara lain: ketentuan umum; organisasi; struktur organisasi; tugas; kerjasama; pembiayaan; monitoring dan evaluasi; pelaporan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2019.
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Kapuas Hulu No. 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bahwa perlu merubah dasar perhitungan besaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Bahwa perlu diatur tentang target penerimaan pertriwulan sebagai dasar pencairan insentif;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu.
UU No 27 Tahun 1959, UU No 17 Tahun 2003,UU No 1 Tahun 2004, UU No 28 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 69 Tahun 2010, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 13 Tahun 2006, Perda Kapuas Hulu No 8 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini mengatur ketentuan umum; maksud, tujuan dan ruang lingkup; asas-asas pemberian dan pemanfaatan insentif; insentif; penganggaran,pelaksanaan dan pertanggungjawaban; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: (a) peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu dan (b) Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerahh di Kabupaten Kapuas Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Perbup ini terdiri dari 15 hlm peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup;
3. Pelimpahan Sebagian Kewenangan;
4. Jenis Kewenangan;
5. Kriteria;
6. Pendanaan Dan Sumber Daya;
7. Pembinaan Dan Pengawasan;
8. Ketentuan Peralihan;
9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 No 28 Seri G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melak sanakan ketentuan Pasal 70 sampai dengan Pasal 117 dan Pasal 124 sampai dengan Pasal 128 Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan Umum;
2. Pemilihan Kepala Desa Serentak;
3. kelengkapan, pengadaan dan Pendistribusian Peralatan Pemilihan Kepala Desa;
4. Biaya Pemilihan Kepala Desa;
5. Pengaduan dan Penyelesaian Masalah;
6. Pemberhentian Kepala Desa;
7. Ketentuan Peralihan;
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2019.
Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 58
Tahun 2018 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pemerintah Daerah Kota Gorontalo.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Walikota Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.20 Tahun 2004; PP No.23 Tahun 2007; PP No.6 Tahun 2008; PP No.8 Tahun 2008; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.12 Tahun 2017; Permendagri No.86 Tahun 2019; Perda Kota Gorontalo No.3 Tahun 2002; Perda Kota Gorontalo No.4 Tahun 2002; Perda No.9 Tahun 2008; Perda Kota Gorontalo No.40 Tahun 2011; Perda Kota Gorontalo No.3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Gorontalo No.16 Tahun 2017; Perda Kota Gorontalo No.8 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
