PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2018/N0.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2005 dan Menteri Kesehatan Nomor
1138/Menkes/PBNlll/200 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2005 - 2010 di Indonesia;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denqan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016
Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2018 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Gowa Nomor 18A Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2018 Nomor 18A).
1. KETENTUAN UMUM
2. TATANAN
3. PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Dareah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan program taktis strategis
pembangunan Kabupaten Klaten dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat
Daerah (Renstra PD) yang menetapkan prioritas
program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima)
tahun untuk memberikan landasan kebijakan taktis
strategis dalam kerangka pencapaian visi dan misi
yang dapat dipertanggungjawabkan; bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Klaten Nomor Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor
13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, maka
perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana
Strategis Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016- 2021;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan Renstra Perangkat Daerah
Bab III Sistematika Renstra Perangkat Daerah
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2018.
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Menteri Agama NO. 28, BN.2018/NO.1707,PERATURAN.GO.ID: 7 HLM
Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Kedua Atas Perauran Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 28 Tahun 2018
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 28, BD.2018/NO.28
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Analisis Jabatan dan Analisis beban Kerja pada dinas komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan Gubernur ini dibentuk untuk Melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Serta dalam Rangka Tertib Administrasi dan Kepastian Penataan Pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2017; PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI No.33 Tahun 2011; PERMENDAGRI No.35 Tahun 2012; PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI No.18 Tahun 2007; PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA No.12 Tahun 2011; PERGUB No.68 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ruang Lingkup, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Kegunaan, Kewenangan, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2018.
Peraturan Gubernur ini terdiri atas 8 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administrasi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administrasi
Dasar Hukum Peraturan tersebut adalah UU No. 69 tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 6 Tahun 2010; Perda Kab. TTS No. 1 Tahun 2017; Perbup Kab. TTS No. 66 Tahun 2016;
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Teguran Lisan; III. Teguran Tertulis; IV. Penertiban; V. Penghentian Sementara Dari Kegiatan; VI. Denda Administrasi; VII. Pencabutan Izin, Pembekuan Izin dan Penyegelan; VIII. Menutup atau Melarang Penggunaan Banfunan Seluruhnya atau Sebagian; IX. Penggantian Pohon; X. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2018.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan permodalan sebagai
salah satu upaya untuk mewujudkan Perusahaan Daerah
Air Minum Kabupaten Kudus menuju Good Corporate
Governance dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 6
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012
tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Kudus, perlu mengatur tentang
Alokasi Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Kudus kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Kudus Tahun Anggaran 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Alokasi Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Kudus kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Kudus Tahun Anggaran 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kudus Nomor 42 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Alokasi Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus
pada Tahun Anggaran 2018 kepada PDAM beserta pembebanannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2018.
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK
ABSTRAK:
bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Dan bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan Kota Layak Anak, Sehingga untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam pemenuhan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan kota yang responsif terhadap kebutuhan anak, Dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kota Layak Anak.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 14 Tahun 2010, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2017.
Ketentuan Umum, Prinsip Dan Tujuan, Ruang Lingkup Dan Sasaran, Tanggungjawab, Pemenuhan Hak-Hak Anak, Kelembagaan, Penyelenggaraan, Dataanak, Forumanak, Evaluasi Dan Pelaporan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2018.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. HSU No. 12 Tahun 2016; Perbup HSU No. 52 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdiri atas 7 Bab dan 11 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018.
63 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
