Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 43/G
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2021.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah 05 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2022;
Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 80 Tahun 2020;
Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 61 Tahun 2021.
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri atas :
Jumlah Pendapatan Rp.2.399.817.125.466,09;
Jumlah Belanja dan Transfer Rp.783.657.419.001,06;
Jumlah Pembiayaan Netto Rp.172.743.792.627,93;
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.337.615.364.956,24
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2022.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 43 Tahun 2022
ANALISA STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ANALISA STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran,
ketertiban, efektifitas dan efisiensi dalam penyusunan
rencana kebutuhan pekerjaan yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Soppeng Tahun Anggaran 2022 perlu menetapkan
Analisa Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok
Kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Soppeng; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Analisa Standar Belanja dan Harga
Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2022.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah 1. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik
Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022; 12. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 60 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I
KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah, Bupati, Sekretaris Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Analisa Standar Belanja, Standar, Standarisasi, Harga Satuan Pokok Kegiatan. BAB II
MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN SASARAN. BAB III
ANALISA STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN
POKOK KEGIATAN. BAB IV
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 43 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD Tahun 2022 Nomor 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pandeglang tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengatur ruang lingkup meliputi Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan; Analisis Standar Belanja; Pengendalian dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2022.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 43 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
Dasar HUkum Peraturan Buati ini adalah Undang–Undang Nomor 46 Tahun 1999 ebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 bagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Keputusan Gubernur Maluku Nomor 821 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 43 Tahun 2007; dan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 10 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Lampiran 632 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 42 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2020;Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor Tahun 2022
Pelapran realisasi APBD 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2022.
8 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 42 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019;
Perpres Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 76 Tahun 2021;
Permendagri Nomor 52 Tahun 2012;
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
Permendagri Nomor 62 Tahun 2017;
Permendagri Nomor 70 Tahun 2019;
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019;
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;
Permendagri Nomor 9 Tahun 2021;
Permendagri Nomor 27 Tahun 2021;
Perda Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016;
Perbup Magetan Nomor 2 Tahun 2020;
Perbup Magetan Nomor 8 Tahun 2020;
Perbup Magetan Nomor 13 Tahun 2021;
Perbup Magetan Nomor 2 Tahun 2022;
Perbup Magetan Nomor 3 Tahun 2022;
Perbup Magetan Nomor 68 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 30 Tahun 2022;
Perbup Nomor 36 Tahun 2022.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp1.840.283.370.562,00 bertambah sebesar Rp313.430.711.413,00 sehingga menjadi Rp2.153.714.081.975,00, dengan rincian sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2022.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 42 Tahun 2022
Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 202
Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2022/NO.42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya Surat Edaran Kementerian Dalam
Negeri Nomor 906/2114/SJ terdapat hasil pemetaan sub
kegiatan Dana DAK dan DBH-CHT, pengajuan permohonan
revisi anggaran dari beberapa Perangkat Daerah, serta
sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 164 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan
penyempurnaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bantul
Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun
Anggaran 2022;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021;
Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 155 Tahun
2021 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2022;
Materi Pokok: Mengatur mengenai perubahan besaran pendapatan transfer, dana perimbangan, dana insentif daerah, dana desa, pendapatan bagi hasil, dan bantuan keuangan, dan belanja operasional
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2022.
Jumlah Halaman: 24 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 42 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muna Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a
. b
ah
w
a d
alam ran
g
ka pelaksanaan Pe
ra
t
uran Pemerintah N
omo
r 1
6 T
ahun 2
022 t
e
ntan
g Pemb
e
rian Tu
n
j
an
g
an H
ari R
a
y
a dan G
a
j
i Ke
t
ig
a Belas Ke
pada Ap
aratur N
eg
ara
, Pe
nsiunan
, Pe
n
e
rima Pe
nsiun
, d
an Pe
n
e
r
im
a T
un
j
an
g
an T
ahun 2
022 m
aka Pe
r
a
t
uran B
upati M
una Nomo
r 55 T
ahun 2
021 t
e
ntang Pe
n
j
abaran Angg
aran Pe
n
d
a
patan d
an Belan
j
a D
a
e
r
ah T
ahun Angg
aran 2
022 pe
r
l
u dilakukan pe
n
ye
sua
ian
; b. b
ah
wa be
r
d
asarkan pertimban
g
an se
ba
gaimana dimaksud p
a
d
a huruf a
, pe
r
l
u me
n
e
tapkan Pe
r
a
t
uran B
upa
ti M
una t
e
ntan
g Pe
rubahan atas Pe
raturan B
upati M
una N
omo
r 5
5 T
ahun 2
021 t
e
ntan
g Pe
n
j
abaran Angg
aran Pe
nd
apatan d
an Belan
j
a D
a
e
r
ah T
ahun Anggaran 2
022;
1
. Pasal 1
8 a
y
at (
6
) U
n
d
ang-U
n
dan
g D
a
sar N
egara Re
publik I
ndo
n
e
sia T
ahun 1
945; 2. U
n
d
an
g-U
ndan
g Nomo
r 2
9 T
ahun 1
959 t
e
ntan
g Pemb
e
ntukan D
a
e
r
ah
-
D
a
e
rah Tingkat II di S
u
lawe
s
i (
Lembaran Negara Re
publik I
n
do
n
e
s
ia T
ahun 1
959 Nomo
r 7
4
, Tambahan Le
mbaran N
eg
ara Re
publik I
ndo
n
e
s
i
a N
omo
r 1
922
)
; 3. U
n
dan
g-U
ndan
g Nomo
r 2
8 T
ahun 1
999 t
e
ntan
g Pe
n
ye
l
e
n
gg
araan N
egara y
ang Be
r
sih d
an Bebas dari Ko
rups
i
, Kolus
i dan N
epo
tisme (
Lembaran Negara Re
publik I
n
do
n
e
s
ia T
ahun 1
999 N
omo
r 75, Tambahan Le
mbaran Negara Re
publik I
n
do
n
e
s
ia Nomo
r 3851); 4. U
ndan
g-U
ndan
g Nomo
r 1
7 T
ahun 2
003 t
e
ntan
g Ke
uan
g
an Negara (
Lembaran N
egara Republik I
n
do
n
e
s
ia T
ahun 2
003 Nomo
r 47, T
ambahan Le
mbaran N
egara Re
publik I
ndo
n
e
s
ia N
omo
r 4286
)
; 5. U
ndan
g-U
n
dan
g N
omo
r 1 T
ahun 2
004 t
e
ntan
g Pe
r
be
n
d
aharaan Negara (
Le
mbaran N
eg
ara Re
publik I
ndo
n
e
s
ia T
ahun 2
004 N
omo
r 53, T
ambahan Le
mbaran N
egara Re
publik I
n
do
n
e
s
ia Nomo
r 4355
)
; 6
. U
ndan
g-U
ndan
g N
omo
r 1
5 T
ahun 2
004 t
e
ntan
g Pemeriksaan
, Pe
n
gel
o
laan dan T
an
gg
ung Ja
wab Ke
uan
g
an Negara (
Lembaran N
eg
ara Re
publik I
ndo
n
e
sia T
ahun 2
004 N
omo
r 6
6, Tambahan Le
mbaran N
eg
ara Republik I
n
do
n
e
s
ia N
omo
r 4400
)
; 7
. U
ndan
g-U
ndan
g Nomo
r 2
5 T
ahun 2
004 t
e
ntan
g S
is
t
e
m Pe
r
e
n
c
anaan Pe
mban
gunan N
asi
o
nal (
Lembaran N
egara Republik I
ndo
n
e
s
ia T
ahun 2004 Nomo
r 1
04, T
ambahan Le
mbaran N
eg
ara Re
publik I
ndo
n
e
s
ia N
omo
r 4421); 8. U
n
dan
g-U
n
d
an
g Nomo
r 3
3 T
ahun 2
004 t
e
ntan
g Perimban
g
an Ke
uan
g
an antara Pe
merintah P
usat d
an Peme
rintahan D
a
e
r
ah (
Le
mbaran N
egara Re
publik I
ndo
n
e
s
ia T
ahun 2
004 N
omo
r 1
26, Tambahan Le
mbaran ·
·
N
egara Re
publik I
ndo
n
e
s
ia N
om
o
r 4438
)
; 9. U
n
dan
g-U
ndan
g N
omo
r 2
8 T
ahun 2
009 t
e
ntan
g P
a
j
ak D
a
e
rah dan Re
tribus
i D
a
e
rah (
Le
mbaran Negara Re
publik I
ndo
n
e
sia T
ahun 2
009 N
omo
r 1
30, T
ambahan Le
mbaran N
egara Re
publik I
ndo
n
e
s
ia N
omo
r 5049
)
; 1
0
. U
ndang-U
ndan
g Nomo
r 2
3 T
ahun 2
01
4 t
e
ntan
g Pe
me
rintahan D
a
e
rah (
Le
mbaran Negara Re
publik I
n
do
n
e
s
ia T
ahun 2
01
4 N
omo
r 2
44, T
ambahan Le
mbaran N
egara Re
publik I
ndo
n
e
sia N
omo
r 5587
) seba
gaimana t
e
lah diubah be
b
e
r
ap
a ka
li t
e
r
akhir de
n
g
an U
ndan
g-U
ndan
g N
omo
r 9 T
ahun 2
015 t
e
ntang Pe
rubahan Ke
dua atas U
n
dan
g-U
ndan
g N
omo
r 2
3 T
ahun 201
4 t
e
ntang Peme
r
intahan D
a
e
r
ah (
Lembaran Negara Republik I
ndo
n
e
sia T
ahun 2
01
6 N
omo
r 58, Tambahan Le
mbaran Negara Re
publik I
ndo
n
e
s
ia Nom
o
r 5679
)
; 1
1
. U
n
dan
g
-
U
nd
an
g N
omo
r 2 T
ahun 2
020 t
e
nt
an
g Pe
n
e
ta
p
an Pe
r
a
t
u
ran Pe
me
rintah Pe
n
gg
anti U
ndan
g-U
n
dan
g N
om
o
r 1 T
ahun 2
020 t
e
ntan
g Ke
b
i
j
a
kan Ke
uan
g
an Negara dan S
tabili
tas S
is
t
e
m Ke
uan
g
an U
nt
uk Pe
nan
g
anan P
andemi Co
r
o
na V
irus De
s
e
as
e 2
019 (
Covid-19
) dan
/a
tau D
alam R
an
gka M
e
n
g
hadapi Anc
a
man Y
an
g M
enbaha
y
akan Pe
r
e
k
o
n
omian N
as
io
na
l d
an
/a
tau S
tabili
tas Sist
e
m Ke
uangan Me
n
j
a
di U
ndan
g-U
ndan
g (
Le
mbaran Negar
a Re
publik I
ndo
n
e
s
ia T
ahun 2
020 Nomo
r 1
34, T
ambahan Le
mbar
an N
egara Re
publik I
ndo
n
e
s
ia N
omo
r 6
5
1
6
)
; 1
2
. Pe
r
a
t
ur
an Pemerintah N
omo
r 1
09 T
ahun 2
000 t
e
nt
ang Ke
dudukan Ke
uan
g
an Ke
pa
l
a D
a
e
r
ah d
an W
a
kil Ke
pala D
a
e
r
ah (
Le
mbaran N
egara Re
pub
lik I
ndo
n
e
s
ia T
ahun 2
000 Nomo
r 2
01
, T
ambahan Le
mbaran Negara Re
publik I
ndon
e
s
i
a N
omo
r 4028
)
; 1
3
. Pe
r
aturan Pemerintah Nom
o
r 21 T
ahun 2
001 t
e
ntang Pe
n
g
am
anan d
an Pe
n
g
a
li
han B
aran
g M
ilik
/
Ke
ka
y
aan N
eg
ara dari Peme
rintah Pu
sat k
e
pad
a Pemerintah D
a
e
r
ah (
Le
mbaran N
egara Re
publik I
n
do
n
e
s
ia N
omo
r T
ahun 2
001 N
omo
r 1
, Tambahan Le
mbaran Negara Re
publik I
ndo
n
e
s
ia Nom
o
r 4070
)
; 1
4
. Pe
r
a
t
uran Pe
me
rintah Nom
o
r 55 T
ahun 2
005 t
e
ntan
g D
ana Pe
rimban
g
an
, (
Lembaran N
egara Re
publik I
ndo
n
e
s
ia T
ahun 2
005 N
omo
r 1
37
, Tambahan Le
mbaran N
egara Re
publik I
ndo
n
e
s
ia N
omo
r 4575
)
; 1
5
. Pe
r
aturan Peme
rintah Nomo
r 5
6 T
ahun 2
005 t
e
ntan
g Sist
e
m I
nf
o
rmasi Ke
uan
g
an D
a
e
r
ah (
Le
mbaran Negara Re
publik I
n
do
n
e
s
i
a T
ahun 2
005 N
omo
r 1
38, Tambahan Le
mbaran N
egara Re
pu
blik I
ndo
n
e
s
ia N
omo
r 4576
) se
ba
gaimana t
elah diubah de
n
gan Pe
r
aturan Peme
rintah N
omo
r 6
5 T
ahun 2
01
0 t
e
ntan
g Pe
r
ubahan atas Pe
r
a
t
u
r
an Pe
me
rintah Nomo
r 56 T
ahun 2
005 t
e
ntang S
is
t
e
m I
nf
o
rmasi Ke
uan
g
an D
a
e
r
ah (
Le
mbaran N
egara Re
publik I
n
do
n
e
s
i
a T
ahun 2
010 N
omo
r 1
10, T
ambahan Le
mbaran N
egara Re
publik I
n
do
n
e
s
ia N
omo
r 51
55
)
; 1
6
. Pe
r
a
t
u
ran Peme
rintah Nomo
r 8 T
ahun 2
006 t
e
ntan
g Pe
lapo
ran Ke
uan
g
an d
an K
in
erj
a I
nstans
i Peme
rintah (
Le
mbaran N
egara Re
publik I
n
do
n
e
s
i
a T
ahun 2
006 Nomo
r 2
5, Tambahan Le
mbaran N
egara Re
publik I
ndo
n
e
s
i
a Nomo
r 461
4
)
; 1
7
. Pe
r
aturan Pemerintah N
omo
r 1
2 T
ahun 201
7 t
e
ntan
g Pembi
naan d
an Pe
n
g
a
w
asan Pe
n
yele
n
gg
araan Pe
m
e
rintahan D
a
e
r
ah (
Le
mbaran N
egara Re
publik I
ndo
n
e
s
ia T
ahun 2
01
7 Nomo
r 7
3
, T
ambahan Le
mbaran N
egara Re
publik I
ndo
n
e
s
ia N
om
o
r 6
041
)
; 1
8
. Pe
r
a
turan Peme
rintah Nom
o
r 1
2 T
ahun 2
01
9 t
e
ntan
g Pe
n
gel
o
laan Ke
uan
g
an D
a
e
r
ah (
Le
mbaran N
egara Re
publik I
n
do
n
e
s
ia T
ahun 2
019 N
omo
r 42, T
ambahan Le
mbaran Negara Re
publik I
n
do
n
e
s
ia N
omo
r 6322
)
; 1
9
. Pe
r
a
t
uran Peme
rintah Nomo
r 43 T
ahun 2
020 t
e
ntan
g Pe
r
ubahan A
tas Pe
r
aturan Peme
rintah Nomo
r 2
3 T
ahun 2020 t
e
ntan
g Pe
laksanaan P
r
og
ram Pe
mulihan E
k
o
n
omi N
asio
nal D
alam R
angka M
e
n
dukun
g Ke
bi
j
a
kan Ke
uan
g
an N
egara U
ntuk Pe
nan
g
anan Pandemi Co
r
o
na V
irus D
ise
as
e (
COVID-19
) D
an
/ A
tau M
e
n
ghadapi Anc
a
man Y
an
g M
e
n
b
aha
yakan Pe
r
e
k
o
n
o
mi
an N
asio
na
l D
an
/ A
tau S
tabilitas S
is
t
e
m Ke
uan
g
an Se
rta Pe
n
yelamatan E
k
o
n
omi N
asio
nal (
Le
mbaran N
egara Re
publik I
n
do
n
e
s
ia T
ahun 2
020 No
mo
r 1
86, T
ambahan Le
mb
aran Neg
ara Re
publik I
ndo
n
e
s
ia N
om
o
r 6
542
)
; 2
0
. Pe
ra
t
uran P
r
e
s
ide
n Re
publik I
ndo
n
e
s
ia N
om
o
r 6
4 T
ahun 2
020 t
e
ntan
g Pe
rubahan K
edua A
tas Pe
r
a
t
u
ran P
r
e
s
ide
n Nomo
r 82 T
ahun 2
01
8 t
e
ntan
g J
aminan Ke
s
e
hatan (
Le
mbaran Negara Republik I
n
do
n
e
s
i
a T
ahun 2
020 N
om
o
r 1
30
)
; 2
1
. Pe
r
a
t
uran M
ent
e
ri D
alam N
egeri Nomo
r 6
4 T
ahun 2
020 t
e
ntan
g Pe
d
om
an Pe
n
y
usunan Angg
aran Pe
ndapatan d
an Be
lan
j
a D
a
e
r
ah T
ahun Angg
aran 2
021 (
Berita N
egar
a Re
publik I
n
don
e
s
ia T
ahun 2
020 N
omo
r 888
)
; 2
2
. Pe
rat
u
ran M
e
nt
e
ri D
a
l
am Nege
ri Nomo
r 77 T
ahun 2
020 t
e
ntan
g Pe
doman Te
knis Pe
n
ge
l
olaan Ke
uan
g
an D
a
e
r
ah (
Berita N
egara Re
publik I
ndo
n
e
s
ia T
ahun 2
020 Nomo
r 1
781)
; 2
3
. Pe
r
a
t
uran M
e
nt
e
ri D
alam N
ege
ri No
mo
r 2
7 T
ahun 2
021 t
e
ntan
g Pe
d
oman Pe
n
y
usunan Angg
aran Pe
da
p
atan dan Belan
j
a D
a
e
r
ah T
ahun Angg
aran 2
022 (
Berita Negara Re
publik I
ndon
e
sia T
ahun 2
021 N
omo
r 9
26
)
; 2
4
. Pe
r
a
t
uran M
e
nt
e
ri D
alam N
ege
ri No
mo
r 2
8 T
ahun 2
021 t
e
ntan
g Pe
n
c
atatan Pe
n
ge
sahan D
ana K
apitas
i J
aminan Ke
s
e
hatan N
a
sio
nal P
ada F
a
si
li
tas Ke
s
e
h
atan Ti
n
gka
t Pe
rtama M
ilik Pe
me
rintah D
a
e
r
ah (
Be
rita N
egara Re
publik I
n
do
n
e
sia T
ahun 2
021 N
om
o
r 9
36
)
; 2
5
. Pe
r
a
t
u
ran Me
nt
e
ri Ke
uan
g
an Nomo
r 1
05
/
P
MK
.
0
7 /2020 t
e
ntan
g Pe
n
gelol
aan P
in
j
aman Pe
mu
li
han E
k
o
n
omi N
as
io
nal U
ntuk Pe
merintah D
a
e
r
ah (
Berita N
egara Re
publik I
n
do
n
e
s
ia T
ahun 2
020 N
omo
r 8
80
)
; 2
6
. Pe
r
a
t
uran M
e
nt
e
ri Ke
uan
g
an N
omo
r 9
4
/
P
MK.
07 /2021 t
e
ntan
g Pe
rubahan A
tas Pe
r
a
t
uran M
e
nt
e
ri Ke
uan
g
an N
om
o
r 1
7 /P
MK
.
07 /2021 t
e
ntan
g Pe
n
ge
lolaan T
ransf
e
r Ke D
a
e
r
ah d
an D
ana De
sa T
ahun Angg
aran 2
021 d
a
l
am rangka M
e
n
dukun
g Pe
nan
g
anan P
andemi Co
r
o
na V
irus D
ise
a
se 2
019 (
COVID- 1
9
) dan D
a
mpakn
y
a (
Be
rita N
egara Re
pub
li
k I
ndo
n
e
s
ia T
ahun 2
021 N
omo
r 825
)
; 2
7
. Pe
r
a
t
ur
an D
a
e
r
ah K
abupat
e
n M
una Nomo
r 1
6 T
ahun 2
007 t
e
ntan
g Pe
mb
e
ntukan O
r
g
anisasi Le
mba
g
a
-Le
mba
g
a Te
knis D
a
e
r
ah K
abupat
e
n M
una (
Le
mbaran D
a
e
r
ah K
abupat
e
n M
una T
ahun 2
007 N
om
o
r 1
6
)
; 2
8
. Pe
r
a
t
uran D
a
e
r
ah Kabupat
e
n M
una Nomo
r 6 T
ahun 2
008 te
ntan
g Po
k
o
k
- Po
k
o
k Pe
n
ge
l
ol
aan Ke
uan
g
an D
a
e
r
ah K
a
bupat
e
n M
una (
Le
mbaran D
a
e
rah K
abupat
e
n M
una T
ahun 2
008 N
omo
r 6, Tambahan Le
mbaran D
a
e
r
ah K
abupat
e
n M
una N
omo
r 6
)
; 2
9
. Pe
r
a
t
uran D
a
e
r
ah K
abupat
e
n M
una N
omo
r 6 T
ahun 2
01
6 t
e
ntang Pe
mb
e
nt
ukan d
an S
usunan Pe
ran
g
ka
t D
a
e
r
ah K
abupat
e
n M
una (
Lembaran D
a
e
r
ah K
abupat
e
n M
una T
ahun 2
016 N
omo
r 6, T
ambahan Le
mbaran D
a
e
r
ah K
abupat
e
n M
una N
omo
r 6)
; 3
0
. Pe
r
a
t
u
r
an D
a
e
r
ah K
abupat
e
n M
una N
omo
r 6 T
ahun 2
021 t
e
ntan
g A
n
gg
aran Pe
n
d
apatan dan Belan
j
a D
a
e
r
ah K
abupat
e
n M
una T
ahun Angg
aran 2
022 (
Le
mbaran D
a
e
r
ah K
a
bupat
e
n M
una T
ahun 2
021 N
omo
r 6
, T
ambahan Le
mbaran D
a
e
r
ah K
abupat
e
n M
una Nomo
r 6
)
; 3
1
. Pe
r
a
t
uran B
upati M
una Nomo
r 55 T
ahun 2
021 t
e
ntan
g Pe
n
j
a
bar
an Angg
aran Pe
n
d
apatan d
an Belan
j
a D
a
e
r
ah K
abupat
e
n M
una T
ahun Angg
aran 2
022 (
Berita D
a
e
r
ah K
abupat
e
n M
una T
ahun 2
021 N
om
o
r 5
5
)
.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2022.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 42 Tahun 2022
PERBUP Kab. Buton Utara No. 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perubahan besaran Alokasi Dana
Desa di Kabupaten Botun Utara Tahun Anggaran 2022,
perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa
untuk Setiap Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
ten tang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton
Utara Tahun 2022 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022
(Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022
Nomor 38);
Merubah ketentuan Lampiran dan mensisipkan
1 Pasal yaitu Pasal 10A diantara Pasal 10 dan Pasal 11 dalam Peraturan Bupati Nomor 1
Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk
Setiap Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Euton Utara Tahun 2022 Nomor 1)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2022.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 42 Tahun 2022
PERBUP Kab. Kebumen No. 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 132 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 132 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor
165/P/2022 tentang Besaran Alokasi dan Penerima
Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun Anggaran
2022 serta pergeseran antar rincian obyek belanja dalam
obyek belanja berkenaan yang mempengaruhi dalam
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022, perlu mengubah Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 132 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 132 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang meliputi perubahan Pasal 3, perubahan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 12, perubahan Pasal 13, perubahan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 14, perubahan ayat (8) Pasal 15, perubahan Pasal 16, perubahan Pasal 24, perubahan ayat (2) Pasal 25, perubahan ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (7) Pasal 26, perubahan ayat (2) Pasal 27, perubahan ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) Pasal 35, perubahan ayat (7), ayat (10) dan ayat (13) Pasal 37, perubahan ayat (2) Pasal 39, perubahan ayat (5) Pasal 40, perubahan Pasal 48.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 132 Tahun 2021 diubah.
770 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
