Permenhub No. 116 Tahun 2016 tentang Pemindahan Barang yang Melewati Batas Waktu Penumpukan (Long Stay) di Pelabuhan Utama Belawan, Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Pelabuhan Utama Tanjung Perak, dan Pelabuhan Utama Makassar
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 25, BN.2017/No.540, jdih.dephub.go.id : 7 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 116 Tahun 2016 tentang Pemindahan Barang yang Melewati Batas Waktu Penumpukan (Long Stay) di Pelabuhan Utama Belawan, Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Pelabuhan Utama Tanjung Perak, dan Pelabuhan Utama Makassar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 25 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan di Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
bahwa retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan bagi masyarakat;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1981, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.38 Tahun 2004, UU No.22 Tahun 2009;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran dan penyetoran, Ketentuan Lain-Lain; ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2014.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Kapal Motor Penyeberangan Siginjai pada Lintas Penyeberangan Jepara-Karimunjawa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menunjang kelancaran beroperasinya Kapal Motor Penyeberangan Siginjai di Kabupaten Jepara pada Lintas Penyeberangan Jepara - Karimunjawa atau sebaliknya agar dapat maksimal maka perlu penyesuaian biaya operasional;
b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional Kapal Motor Penyeberangan Siginjai di Kabupaten Jepara diperlukan perubahan tarif dasar untuk setiap komponen penumpang serta meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang penetapan tarif kelas ekonomi kapal motor penyeberangan Siginjai pada lintas penyeberangan Jepara-Karimunjawa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Kapal Motor Penyeberangan Siginjai pada Lintas Penyeberangan Jepara - Karimunjawa.
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 17 Tahun 2008, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 20 Tahun 2010, KepMenHub Nomor KM 58 Tahun 2003, PerMenHub Nomor PM 104 Tahun 2017, PerBup Jepara Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Siginjai pada Lintas Penyeberangan Jepara - Karimunjawa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2019.
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Kapal Motor Penyeberangan Siginjai pada Lintas Penyeberangan Jepara - Karimunjawa.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli No. 25 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor, di Darat dan Diatas Air
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (4) Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 28 ayat (7), Peraturan daerah Kabupaten Bangli Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1980; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004; Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 67 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 71 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 6 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011;
1. LOKASI PENGUJIAN, PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN; 2. TATA CARA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR; 3. PERUBAHAN BENTUK/SIFAT DAN PENGGANTIAN MESIN/CHASIS KENDARAAN BERMOTOR; 4. PERMOHONAN REKOMENDASI; 5. PELAKSANAAN PENGUJIAN; 6. PENGELOLAAN; 7. KEIKUTSERTAAN SWASTA; 8. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; 9. PENGUJIAN DIATAS AIR; 10. KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2012.
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf I dan Lampiran huruf 0 angka 1 C Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan terminal penumpang tipe B oleh Provinsi, perlu adanya Peraturan Gubernur yang menjadi kewenangannya, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah;
UU No 10 Tahun 1950; UU No 22 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 32 Tahun 2011; PP No 55 Tahun 2012; PP No 80 Tahun 2012; PP No 79 Tahun 2013; PP No 74 Tahun 2014; Perda Provinsi Jateng No 1 Tahun 2008; Perda Provinsi Jateng No 9 Tahun 2016; Permenhub No 40 Tahun 2015; Permenhub No 132 Tahun 2015;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kewenangan Penyelenggaraan Terminal Penumpang, Penetapan Lokasi Terminal Penumpang, Kelas dan Penetapan Terminal Penumpang, Pembangunan Terminal Penumpang, Fasilitas Terminal Penumpang, Lingkungan Kerja dan Daerah Pengawasan Terminal Penumpang, Pengoperasian Terminal Penumpang, Penyediaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Fasilitas Terminal Penumpang, Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang, Sumber Daya Manusia, Pembinaa, Pengawasan dan penilaian Kinerja Terminal, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2017.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Terminal penumpang di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
23 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri No. 25 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Perkotaan Berbasis BUS Rapid Transit
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang angkutan umum perkotaan, perlu dikembangkan jaringan angkutan umum yang terintegrasi, memiliki kualitas layanan yang baik, dan terjangkau oleh masyarakat;
b. bahwa dalam pengembangan jaringan angkutan umum, Pemerintah Kota Kediri mengembangkan sistem angkutan umum berbasis Bus Rapid Transit;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggraaan Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Bus Rapid Transit;
1. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan/operasionalisasi angkutan umum perkotaan berbasis bus rapid transit untuk meningkatkan pelayanan dan penyediaan jasa transportasi yang terpadu, nyaman, lancar, dan terjangkau oleh masyarakat
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2016.
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 25 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
