PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 11.389 peraturan dalam 0,052 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 142 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 141 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252)
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 140 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 139 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 138 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perizinan, Pelayanan Publik Kebijakan Pemerintah
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 137 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERMENDAGRI No. 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
  2. Pasal 72 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 136 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 135 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Arsip Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 134 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi
Status Peraturan
Mengubah
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 133 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PERMENDAGRI No. 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 749), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 823)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan