Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta No. 81 Tahun 2008 Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Permukiman Dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, sehingga berdayaguna dan berhasil guna serta sebagai tindak lanjut dari evaluasi tentang rincian tugas pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2008;
Materi Pokok: Menambah ketentuan Pasal 1, dan merubah ketentuan pasal 20, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2008;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta No. 81 Tahun 2008 Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Permukiman Dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta
Jumlah Halaman: 5 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 23 Tahun 2009
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta No. 63 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pada Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, sehingga berdayaguna dan berhasil guna serta sebagai tindak lanjut dari evaluasi tentang fungsi dan rincian tugas pada Badan Lingkungan Hidup, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; eraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; 9 Tahun 2008; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008;
Materi Pokok: Mengubah ketentuan pasal 19, 20, Pasal 22 ayat (1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah: Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2008;
Jumlah Halaman: 4 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang No. 20 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008, Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri
Sipil yang memangku jabatan-jabatan tertentu dapat diperpanjang; bahwa sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan dalam rangka
menjamin kelangsungan tugas tertentu, perpanjangan Batas Usia Pensiun
bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan eselon II diserahkan
kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan eselon II yang
telah memasuki Batas Usia Pensiun dapat diberikan perpanjangan Batas
Usia Pensiun apabila yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan
untuk rnelaksanakan tugas jabatan; bahwa berdasarkan pertirnbangan tersebut di atas, rnaka untuk
pelaksanaannya perlu diatur dengan peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nornor 32 Tahun I 979; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang batas usia pensiun, perpanjangan batas usia pensiun.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2009.
8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 15 Tahun 2009
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Lurah Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada lurah untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2008;
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, Berita Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 2
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBIDANGAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH DAN TATA KERJA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 14 Tahun 2009
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2008;
KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - PEDOMAN PEMBENfUKAN
2009
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 8, BD.2009/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penumbuhkembangan, pergerakan prakarsa dan
partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dalam
pembangunan di Kelurahan perlu dibentuk kader pemberdayaan
masyarakat ; bahwa kader pemberdayaan masyarakat merupakan mitra Pemerintah
Kelurahan yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam
pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di kelurahan ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman
Pembentuka.n Kader Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekalongan ;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pembentukan KPM, kedudukan, tugas, fungsi dan peran KPM, langkah-langkah kegiatan KPM, hubungan kerja, pembinaan dan pengawasan, ukuran kinerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2009.
11 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal
tanggal 21 Juli 1993 Nomor 180/00721/0721/1993 tentang Tata
Cara Penyusunan Produk-Produk Hukum Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat II Tegal perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu membentuk Peraturan Walikota Tegal tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur ruang lingkup produk hukum daerah, persiapan pembentukan produk hukum daerah, pembahasan rancangan peraturan daerah, penetapan produk hukum daerah, penomoran produk hukum aerah, pengundangan dan pengumuman produk hukum daerah, autentifikasi, penggandaan, pendistribusian, pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum daerah, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2009.
Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal tanggal 21 Juli 1993 Nomor
180/00721/0721/1993 dicabut.
22 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 103 Tahun 2008
PERWALI Kota Yogyakarta No. 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 103 Tahun 2008 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal di Pemerintah Kota Yogyakarta
Mencabut
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah/ Instansi Vertikal di Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah/ Instansi Vertikal di Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal di Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, perlu mengatur pola koordinasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008; ; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008;
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah/ Instansi Vertikal di Pemerintah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah/ Instansi Vertikal di Pemerintah Kota Yogyakarta
Jumlah Halaman: 5 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
