Tugas Pokok, Fungsi Dan Sub Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD 2018/No.47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Sub Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bupati Nomor 40
Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, (3), ketentuan lebih
lanjut mengenai tugas UPTD diatur dengan Peraturan Bupati
tersendiri. ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
tugas pokok, fungsi dan sub tugas Unit Pelaksana Teknis
Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2018
Terdiri dari 185 pasal, 19 bab yaitu ketentuan umum, UPTD pada dinas kesehatan, UPTD pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, UPTD pada dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan, UPTD pada dinas sosial, UPTD pelatihan kerja pada dinas tenaga kerja, UPTD pada dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, UPTD pada dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, UPTD pada dinas lingkungan hidup, UPTD pengelolaan gelora si jalak harupat pada dinas kepemudaan dan olah raga, UPTD pengelolaan gelora si jalak harupat pada dinas kepemudaan dan olah raga, UPTD pada dinas perdagangan dan perindustrian, UPTD pada dinas pertanian, UPTD balai benih ikan pada dinas pangan dan perikanan, UPTD pengelolaan kawasan gedong budaya sabilulungan pada dinas pariwisata dan kebudayaan, UPTD pada badan keuangan daerah, satuan pendidikan, satuan rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat, koordinator wilayah, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2018.
mengatur mengenai tugas pokok, fungsi dan sub tugas unit pelaksana teknis daerah di lingkungan pemerintah daerah
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pembentukan Komisi Untuk Meninjau Soal Pegawai Negeri Berasal Dari Irian Yang Sekarang Berada Di Negara Indonesia Timur
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 47 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan sebagai pelaksanaan dari Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, serta Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, maka perlu penyesuaian peraturan tentang pembentukan, tugas, dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021,
Peraturan Walikota ini tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan,Tugas dan Fungsi Serta Susunan Organisasi, Tata Kerja, Pendanaan, Ketentuan Lain-lainnya, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2021.
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
43 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 47 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 68 ayat (1) Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun
2016
Peraturan ini mengatur tentang nomenklatur jabatan pelaksana
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
30 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 47 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD Kab. Pasuruan Tahun 2017 No 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Serta Pelaksanaan Apel Pagi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, disiplin dan pengawasan pegawai serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, perlu diatur Hari dan Jam Kerja serta Pelaksanaan Apel Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Serta Pelaksanaan Apel Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Hari Kerja adalah hari efektif bekerja bagi Pegawai.
Jam Kerja adalah waktu kerja bagi Pegawai.
Apel Kerja adalah suatu kegiatan untuk mengetahui hadir atau tidaknya pegawai sebelum melaksanakan aktifitas kerja.
Pimpinan OPD atau Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan wajib mengawasi disiplin Pegawai untuk mematuhi hari kerja, jam masuk kerja dan jam pulang kerja dengan baik dan tertib.
Hari, jam kerja dan Apel kerja pada hari-hari tertentu diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2017.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 47 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan menyikapi keterbatasan ketersediaan rekrutmen calon pegawai negeri sipil dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan pegawai tidak tetap di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014, Uu No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.46 Tahun 2011, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.9 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan umum; Pengadaan Pegawai Tidak Tetap; Hak dan kewajiban Pegawai Tidak Tetap; Penilaian Kinerja dan Pembinaan Disiplin; Pemberhentian; ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
Peraturan Bupati ini memiliki 11 halaman dan 9 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 47 Tahun 2020
PELAKSANAAN PRESENSI ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD 2020/No. 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
Presensi Elektronik di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai
tata cara perekaman presensi elektronik, dan toleransi
keterlambatan bagi Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, perlu
mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 2 Tahun
2018 tentang Pelaksanaan Presensi Elektronik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
Presensi Elektronik di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kebumen;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7
Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor
2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Presensi Elektronik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yaitu sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 6 diubah ;
2. Ketentuan Pasal 7 dihapus;
3. Ketentuan Pasal 8 dihapus;
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) diubah;
5. Ketentuan Pasal 15 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2020.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor
2 Tahun 2018 diubah
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD TAHUN 2020 NOMOR 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil
dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga untuk pelaksanaannya di Kabupaten Ponorogo perlu diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1799); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
KETENTUAN UMUM; PERSYARATAN CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA; TAHAPAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA; PENETAPAN; PEMANTAUAN DAN EVALUASI; PEMBIAYAAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2020.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
24 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 47 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
