Kepegawaian, Aparatur NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi / Komite / Badan / Dewan / Staf Khusus / Tim / Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERWALI Kota Yogyakarta No. 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Kawasan Malioboro yang melaksanakan fungsi pengembangan pariwisata dan budaya, sebagai suatu kawasan yang bersih, tertib, indah dan nyaman perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembentukan; Susunan Organisasi; Kedudukan, Fungsi, dan Rincian Tugas; Pendistribusian Tugas; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 8 hlm. Lampiran: 1 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 88 Tahun 2009
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2006 tentang Penetapan Status Kawasan, Pemanfataan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang yang berkaitan dengan Tatanan Fisik Bangunan di Blok Jalan Solo Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa sehubungan belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta masih memberlakukan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pemberlakuan Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Yogyakarta Tahun 1994-2004; bahwa agar permohonan izin dapat sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota dan pelayanan perizinan dapat dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka perlu adanya Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan Dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota Yogyakarta;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamdya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 6 Tahun 1994; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007; Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 152 Tahun 2004; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008;
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2006 tentang Penetapan Status Kawasan, Pemanfataan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang yang berkaitan dengan Tatanan Fisik Bangunan di Blok Jalan Solo Kota Yogyakarta
Jumlah Halaman: 8 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 61 Tahun 2009
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Hubungan dan Mekanisme Kerja Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta Dengan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, dalam pasal 24 disebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan atau Komite Sekolah; ahwa Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta yang dibentuk dengan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 213/KD/TAHUN 2002 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta, agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien perlu diatur hubungan kerja dan mekanisme kerja Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta dengan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Dewan Pendidikan; Mekanisme Hubungan Kerja Dewan Pendidikan Dewan Dinas Pendidikan; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 5 hlm. Lampiran: 1 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang No. 58 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 58, Berita Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 37
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN PENEKANAN TUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANGTAHUN 2010
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 51 Tahun 2009
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERWALI Kota Yogyakarta No. 31 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Yogyakarta Kepada Sekretaris Daerah Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur Inspektorat/Sekretaris DPRD/Sekretaris KPU/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Direktur RSUD/Camat Dalam Penetapan Penyesuaian Gajl Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
Mencabut
eraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Yogyakarta Kepada Sekretaris Daerah / Kepala Dinas / Kepala Badan / Inspektur Inspektorat / Sekretaris DPRD /Sekretaris KPU / Kepala Kantor / Kepala Bagian / Direktur RSUD / Camat dalam PenetapanPenyesuaian Pangkat dan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Yogyakarta Kepada Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur Inspektorat/Sekretaris DPRD/Sekretaris KPU/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Direktur RSUD/Camat Dalam Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk mempercepat pelaksanaan tugas Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009, dipandang perlu mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang Walikota Yogyakarta kepada Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur Inspektorat/Sekretaris DPRD/Sekretaris KPU/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Direktur RSUD/Camat di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
Dasar Hukum: Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintan Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 8 tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Yogyakarta Kepada Sekretaris Daerah / Kepala Dinas / Kepala Badan / Inspektur Inspektorat / Sekretaris DPRD /Sekretaris KPU / Kepala Kantor / Kepala Bagian / Direktur RSUD / Camat dalam PenetapanPenyesuaian Pangkat dan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
Jumlah Halaman: 4 hlm. Lampiran: 3 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 49 Tahun 2009
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pembentukan Forum Pemantau Independen (Forpi) di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan Pakta Integritas dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka perlu dibentuk Forum Pemantau Independen di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 i sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Fungsi Dan Tugas; Kewenangan; Unsur; Masa Tugas; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 37/KEP/2008 tentang Pembentukan Forum Pemantau Independen (FORPI) Pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
Jumlah Halaman: 3 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 43 Tahun 2009
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 103 Tahun 2008 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal di Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan koordinasi perangkat daerah/instansi vertikal pada Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu menyempurnakan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2008 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah/Instansi;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008;
Materi Pokok: Mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2008 yaitu sebagai berikut: Pasal 4: Pengaturan koordinasi SKPD/ Unit Kerja yang dilaksanakan oleh Asisten Sekretaris Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2008 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal di Pemerintah Kota Yogyakarta
Jumlah Halaman: 3 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 42 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Magelang dan
melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Jawa Tengah,
Walikota bertanggung jawab untuk menggerakkan, mendorong
dan melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan prioritas dan
karakteristik Kota Magelang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil
guna, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman
Pengelolaan Dana Bagi Hasil cukai Hasil Tembakau di Kota
Magelang;
UU No 17 tahun 1950; UU No 10 Tahun 1995; UU No 11 Tahun 1995; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 6 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pembagian dan penggunaan DBHCT, tanggung jawab dan rancangan kegiatan, pengelolaan DBHCT, pelaporan, pemantauan dan evaluasi atas penggunaan DBHCT.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2009.
11 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 40 Tahun 2009
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi / Komite / Badan / Dewan / Staf Khusus / Tim / Panitia
Status Peraturan
Mengubah
PERWALI Kota Yogyakarta No. 87 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 87 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: : bahwa dengan penambahan fungsi penyelenggaraan bursa agro pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta, maka perlu merubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008;
Materi Pokok: Mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2008 sehingga menjadi sebagai berikut: Menambah ketentuan umum Pasal 1 butir 5: Pengertian Bursa Agro Jogja; Mengubah ketentuan Pasal 3 tentang jenis UPT; Mengubah Pasal 6: tugas UPT Pemungutan Retribusi; Menambah Pasal baru, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10: Kedudukan, Fungsi, dan Rincian Tugas UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias; Pasal 11: Pendistribusian Tugas; Pasal 12: Organisasi;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta
Jumlah Halaman: 5 hlm. Lampiran: 2 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 39 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Standarisasi Harga Tahun 2010
ABSTRAK:
bahwa agar setiap perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2010 dapat berjalan efektif,
efisien clan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu menyusun
Standarisasi Harga Pemerintah Kota Magelang Tahun 2010 ; bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan
kegiatan bagi pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Magelang
perlu menyusun Standarisasi Harga Tahun 2010; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Standarisasi
Harga Pemerintah Kota Magelang tahun 20 IO ;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri No 17 Tahun 2007; Perda No 2 Tahun 2008; Perda No 2 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Standarisasi Harga merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2009.
4 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
