Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 11.250 peraturan dalam 0,05 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 781 Tahun 2014

Mekanisme Dan Prosedur Pengkoordinasian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung Pada Sekretariat Daerah Kota Bandung

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Standar/Pedoman

Download :
PERWAL 781 TAHUN 2014 Kord_Urusan_SKPD edit baghuk otentifikasi.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009

Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, Dan Instruksi Walikota

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
1000.per.Tahun 2009,.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 1074 Tahun 2011

Standarisasi Indek Biaya Kegiatan Dan Honorarium Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2012

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
BD 58 (STANDARISASI INDEKS HONORARIUM TA 2012)-OCR.pdf

Abstrak

STANDARISASI - INDEK BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1074, BD.2011/No. 58

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Indek Biaya Kegiatan Dan Honorarium Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2012

ABSTRAK:

bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Standarisasi Indek Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2012; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 789 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standarisasi Indek Biaya Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan dan Honorarium.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2011.
9 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 1286 Tahun 2014

Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat Dan Lurah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
PERWAL 1286 TAHUN 2014 Kewenangan 2014 gb.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 1470 Tahun 2018

Rencana Induk Bandung Kota Cerdas (Master Plan Bandung Smart City) Periode 2018-2023

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kebijakan Pemerintah

Download :
PERWAL 1470 TAHUN 2018 RIB smart city.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 1542 Tahun 2018

Pola Koordinasi Dan Tata Kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandung

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Download :
PERWAL 1542 TAHUN 2018 TKPRD.pdf

Abstrak

Struktur-organisasi

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1542, BD 2018/76

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pola Koordinasi Dan Tata Kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandung

ABSTRAK:

Pola Koordinasi dan Standar Operasional Prosedur Persetujuan Pemanfaatan Ruang Pada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1181 Tahun 2015, namun saat ini telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Koordinasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandung.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan n Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015.
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Pola Koordinasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandung. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Ruang LIngkup TKPRD, Kelembagaan TKPRD, Pelaksanaan Koordinasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Jenis dan Kriteria Besaran Pemanfataan Ruang, Permohonan dan Tata Kerja, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2018.
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1181 Tahun 2015 tentang Pola Koordinasi dan Standar Operasional Prosedur Persetujuan Pemanfaatan Ruang pada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandung, dicabut
15 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 149A Tahun 2018

Pedoman Pelaporan Keuangan Desa Berbasis Sistem Keuangan Desa Secara On-Line

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Desa

Download :
NOMOR 149A TAHUN 2018, Kab Purwakarta, PERBUP.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 20M Tahun 2009

Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Standar/Pedoman

Download :
4947PERWALI_NO_20-M_TAHUN_2009.pdf

Abstrak

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL - pedoman

2009

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20M, BD.2009/No. 69

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan

ABSTRAK:

bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, khususnya BAB VI Bagian Keenambelas dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 43 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan maka guna kelancaran penyelenggaraan tugas perlu ditindaklanjuti dengan Pedoman Uraian Tugas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan;
Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang susunan organisasi, uraian tugas jabatan struktural.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2010.
10 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 45A Tahun 2013

Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemkab Pamekasan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/RC.130/12/2016 Tahun 2016

Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Download :
Permentan Nomor 64 Tahun 2016.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2016.