PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.145 peraturan dalam 0,02 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 71 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Kebijakan Akuntansi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 26 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 70 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Kebijakan Akuntansi
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 66 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Kebijakan Akuntansi
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 65 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Kebijakan Akuntansi
Status Peraturan
Mengubah
  1. PERBUP Kab. Gunungkidul No. 15 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek No. 64 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Kebijakan Akuntansi
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 64 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Kebijakan Akuntansi
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek No. 63 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Kebijakan Akuntansi
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 63 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Kebijakan Akuntansi
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo No. 60 Tahun 2015
Kebijakan Akuntansi
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 57 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Kebijakan Akuntansi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERBUP Kab. Banjar No. 5 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banjar

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan