Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 358 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2021

BATAS WILAYAH KELURAHAN JELITIK KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA

Teritorial Indonesia

Abstrak

BATAS-WILAYAH-JELITIK-SUNGAILIAT

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BATAS WILAYAH KELURAHAN JELITIK KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Jelitik, maka perlu Membentuk Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016.
PERBUP ini mengatur mengenai Batas Wilayah Kelurahan Jelituk Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka yang meliputi Pilar Batas Kelurahan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2021.
5

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2022

Batas Daerah Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
Permendagri Nomor 14 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia

Kesehatan Teritorial Indonesia

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan BPOM No. 29 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia

Download :
Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2014

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014-2034

Teritorial Indonesia

Download :
Peraturan-Daerah-Kabupaten-Luwu-Timur-Nomor-15.pdf

Abstrak

zonasi wilayah

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2014/NO.15, TLD NO.91

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014-2034

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014-2034.
Dasar Hukum: :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air 7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut, 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan 18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 20. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil 21. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil 22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Laut dan Pulau-pulau Kecil 23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut 26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
MENGATUR TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2014-2034

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
41 halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 15 Tahun 1970

Membentuk Delegasi Pemerintah Republik Indonesia Dalam Menghadap Perundingan Perbatasan Peraturan Wilayah Indonesia Malaysia

Teritorial Indonesia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Kepres No.15 Tahun 1970.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2018

Batas Daerah Kabupaten Kabupaten Poso Dengan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
Permendagri No. 15 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2022

Batas Daerah Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Aceh Utara di Aceh

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
Permendagri Nomor 15 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 2005

Penggabungan Kantor Perutusan Republik Indonesia Untuk Masyarakat Eropa Di Brussel, Belgia, Dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia Untuk Kerajaan Belgia Di Brussel

Teritorial Indonesia Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
KEPPRES NO 15 TH 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1984

Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Perikanan dan Kelautan Teritorial Indonesia

Download :
PP NO 15 TH 1984.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 16 Tahun 2011

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2030

Teritorial Indonesia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA No. 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2038

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 1970.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 1984.